Jokowi Beri Lampu Hijau, Tahun Depan Istana Presiden Dibangun di Papua

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 10 September 2019
Jokowi Beri Lampu Hijau, Tahun Depan Istana Presiden Dibangun di Papua

Presiden Joko Widodo saat menerima sekitar 61 tokoh Papua di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/9/2019) (ANTARA FOTO/Akbar Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Tahun depan pemerintah mulai membangun Istana Kepresidenan di Jayapura, Papua. Hal ini merupakan satu dari 10 permintaan yang dikabulkan Presiden Jokowi saat menerima tokoh-tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta.

"Ya, dimulai tahun depan, istananya dibangun," kata Jokowi saat menerima sekitar 61 tokoh Papua di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/9).

Baca Juga:

Jokowi Diharapkan Bisa Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Papua

10 permintaan tokoh Papua yang diwakili Abisai Rollo, disampaikan langsung kepada Presiden yakni adanya pemekaran provinsi lima wilayah adat di Provinsi Papua-Papua Barat, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, penempatan pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 di kementerian dan LPMK, pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua, usulan revisi Undang-Undang Otsus dalam Prolegnas 2020.

mereka juga meminta diterbitkannya Inpres untuk pengangkatan ASN honorer di tanah Papua, percepatan Palapa Ring Timur Papua, Presiden diminta mengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua serta membangun Istana Presiden RI di ibu kota provinsi Papua, di Kota Jayapura.

Abisai bahkan menyumbangkan tanahnya seluas 10 hektare untuk dibangun Istana Presiden di Papua dan dibisa dibangun dalam 5 tahun ini.

"Saya tinggal di perbatasan menyumbangkan kepada negara," jelas Abisai.

jokowi papua
Presiden Joko Widodo menerima sekitar 61 tokoh Papua di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/9/2019) (ANTARA/Joko Susilo)

Menanggapi ini, Presiden mengatakan pembangunan di tanah Papua yang paling berat adalah masalah tanah, namun dengan adanya pemberian ini maka Istana Presiden dibangun mulai tahun depan.

Terkait dengan permintaan pemekaran lima provinsi, Jokowi juga setuju namun tidak langsung lima kemungkinan dua atau tiga provinsi dulu.

"Undang-undang mendukung ke sana (pemekaran), tinggal dan saya memang ingin ada usulan dari bawah, bukan dari kita," jelas dia.

Sedangkan permintaan pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua, Jokowi juga menyatakan setuju. Terkait Palapa Ring, Kepala Negara menyatakan akan selesai akhir tahun ini sehingga masyarakat Papua bisa mendapatkan layanan komunikasi seperti wilayah Jawa.

Baca Juga:

Yang Kurang Dilakukan Pemerintah Terhadap Papua Versi Buya Syafii Ma'arif

Untuk pembentukan lembaga adat untuk perempuan anak dan perempuan Papua, sebagaimana dikutip Antara, Jokowi menyatakan bagus untuk memberikan akselerasi perlindungan anak perempuan.

Jokowi juga berjanji akan memaksa BUMN besar untuk menyediakan 1.000 lowongan kerja bagi lulusan anak Papua asli. Dalam menerima 61 tokoh Papua di Istana Negara ini, Jokowi didampingi oleh Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi dan Kepala BIN Budi Gunawan. (*)

#Presiden Jokowi #Papua #Papua Barat
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Gibran Dorong Program MBG Masuk Asmat, Usulkan Libatkan Gereja dan Keuskupan
Wapres Gibran Rakabuming meminta Program Makan Bergizi Gratis menjangkau Asmat, Papua Selatan. Ia mengusulkan keterlibatan gereja dan keuskupan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 21 Juni 2026
Gibran Dorong Program MBG Masuk Asmat, Usulkan Libatkan Gereja dan Keuskupan
Indonesia
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Menunjukkan komitmen dari masyarakat untuk menjaga kedamaian dan mendukung pembangunan daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Indonesia
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Indonesia
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Tim Jibom Gegana Brimob Polda Papua amankan dua mortir peninggalan PD II di Jayapura. Sehari sebelumnya, UXO berisiko tinggi ditemukan di Sentani.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Indonesia
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Tim kolaborasi film dokumenter Pesta Babi akhirnya angkat bicara terkait laporan hukum yang diajukan tokoh perempuan adat Malind, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Indonesia
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Pembangunan di Papua harus dibaca secara lebih objektif, yaitu sebagai bagian dari upaya negara memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, serta perlindungan kedaulatan nasional di wilayah timur Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Lifestyle
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Karya musik digital tersebut secara gamblang mengangkat isu kondisi Papua terkini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 31 Mei 2026
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Berita Foto
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menerima dokumen dari Anggota DPD dalam Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Mei 2026
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Bagikan