Jokowi Beri Instruksi pada Relawan Soal Dukungan di 2024

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 29 Agustus 2022
Jokowi Beri Instruksi pada Relawan Soal Dukungan di 2024

Presiden RI Joko Widodo. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Muchlis Jr./aa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Suhu politik di tanah air makin menghangat jelang kontestasi Pemilu 2024.

Presiden Joko Widodo meminta agar para relawan yang telah setia mendukungnya selama dua periode pemerintahan tidak buru-buru menentukan dukungan kepada salah satu tokoh tertentu pada pemilihan presiden 2024.

Baca Juga:

Jokowi Minta Relawan Bantu Pemerintah Hadapi Potensi Resesi

"Sebelum masuk ke sini kita berbicara di ruang tunggu, banyak yang berbisik-bisik kepada saya, 'Pak politiknya seperti apa 2024, kita dukung siapa?' Sekali lagi, kita harus kompak. Kita harus 'kade' (hati-hati), setuju ndak? Hati-hati. 'Ulah gurung gusuh', jangan buru-buru," kata Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Rakyat (Musra) I Jawa Barat di GOR Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu.

Dikutip dari Antara, Musyawarah Rakyat (Musra) digelar di 34 provinsi oleh relawan Pro Jokowi (Projo) dengan agenda membahas figur calon presiden dan calon wakil presiden pilihan rakyat.

"Jangan salah menentukan siapa, setuju? Saya titip lagi, hati-hati, hati-hati, ulah buru rusuh. Jangan buru-buru. Saya ulang lagi. Ulah lepat. Jangan keliru, jangan salah menentukan sikap, setuju ndak?" tanya Presiden.

Pertanyaan tersebut dijawab dengan koor "Setujuu" oleh para relawan.

"Terus ada yang tanya lagi, siapa Pak?" ungkap Presiden.

Saat Presiden Jokowi bertanya mengenai hal itu, sejumlah suara bermunculan "Jokowi, Jokowi".

"Ya nanti ini forumnya Musra ini ditanya, siapa. Jokowi, Jokowi. Konstitusi tidak memperbolehkan ya. Sudah jelas itu. Ya sekali lagi saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat, Saya ulangi. Saya akan taat konstitusi dan kehendak rakyat," tegas Presiden.

Mendengar hal itu massa pun kembali meneriakkan nama "Jokowi" sambil bertepuk tangan.

"Nanti kalau dalam musra ini sudah ketemu siapa, tolong saya dibisiki. Kan ini forum-nya rakyat, boleh rakyat bersuara kan? Ini karena negara ini adalah negara demokrasi," ungkap Presiden.

Presiden pun mengatakan usulan agar ia kembali mencalonkan diri pada 2024 baru merupakan wacana.

"Jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode kita sudah ramai. Itu kan tataran wacana kan? Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat, orang kalau ada yang ngomong 'Ganti presiden' kan juga boleh, ya ndak? 'Jokowi mundur', kan juga boleh," kata Presiden.

Baca Juga:

Relawan Jokowi Gelar Musyawarah Rakyat Tentukan Capres 2024

Namun menurut Presiden, usulan-usulan tersebut baru sebatas wacana yang belum tentu akan dilakukan.

"Ini katanya negara demokrasi kan, itu kan tataran wacana nggak apa-apa. Yang paling penting sekali lagi saya ingatkan dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, jangan anarkis," tambah Presiden.

Presiden lalu meminta salah satu relawan untuk maju ke panggung.

"Nama saya Jeni," kata seorang relawan yang diundang ke panggung.

"Bu Jeni, capresnya mau milih siapa?" tanya Presiden.

"Pak Jokowi, Pak Jokowi lagi," jawab Jeni.

"Wong sudah diberitahu konstitusinya nggak boleh," ungkap Presiden.

"Rakyat mengharapkan bapak," ungkap Jeni yang berasal dari Bandung.

"Dah. Ini jaket saya ini baru. Baru saya pake tadi berangkat dari Bogor menuju ke sini, saya berikan ke Bu Jeni. Ini jaket G20 tidak sembarang orang boleh pakai," kata Presiden.

Menurut panitia, Musra 1 Jawa Barat akan dihadiri ribuan masyarakat Jawa Barat yang berasal dari berbagai elemen, seperti buruh, nelayan, petani, penyandang disabilitas dan masyarakat lainnya.

Musra 1 Jawa Barat merupakan rangkaian dari kegiatan Musra Indonesia yang di gelar secara maraton di 34 Provinsi di Indonesia. Musra Indonesia akan berlangsung hingga 23 Maret 2023 mendatang. (*)

Baca Juga:

Relawan Diminta Tunggu Arahan Jokowi soal Dukungan Capres di Pemilu 2024

#Jokowi #Relawan Jokowi #Pilpres #Pilpres 2024 #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Berkas Perkasa Lengkap, Tersangka Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi Segera Disidangkan
Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa sudah lengkap alias P21. Keduanya akan segera disidang.
Dwi Astarini - Rabu, 03 Juni 2026
Berkas Perkasa Lengkap, Tersangka Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Jokowi Segera Disidangkan
Indonesia
Jokowi Absen Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Ajudannya Bilang Tidak Ada Undangan
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) absen tidak menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6) pagi tadi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Jokowi Absen Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Ajudannya Bilang Tidak Ada Undangan
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Perkara Ijazah Jokowi Memanas, Penggugat Ajukan Banding usai Ditolak PN Surakarta
Kasus ijazah Jokowi kini berlanjut ke Pengadilan Tinggi Semarang. Penggugat pun mengajukan banding atas kasus tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Perkara Ijazah Jokowi Memanas, Penggugat Ajukan Banding usai Ditolak PN Surakarta
Indonesia
Jokowi Digugat Lagi di PN Solo, Kali Ini Penggugatan Sesama Alumnus Kehutanan UGM
Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digugat di PN Surakarta terkait dugaan ijazah UGM. Gugatan diajukan alumnus Kehutanan UGM.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Mei 2026
Jokowi Digugat Lagi di PN Solo, Kali Ini Penggugatan Sesama Alumnus Kehutanan UGM
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Bagikan