Jokowi Beri Instruksi pada Relawan Soal Dukungan di 2024

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 29 Agustus 2022
Jokowi Beri Instruksi pada Relawan Soal Dukungan di 2024

Presiden RI Joko Widodo. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Muchlis Jr./aa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Suhu politik di tanah air makin menghangat jelang kontestasi Pemilu 2024.

Presiden Joko Widodo meminta agar para relawan yang telah setia mendukungnya selama dua periode pemerintahan tidak buru-buru menentukan dukungan kepada salah satu tokoh tertentu pada pemilihan presiden 2024.

Baca Juga:

Jokowi Minta Relawan Bantu Pemerintah Hadapi Potensi Resesi

"Sebelum masuk ke sini kita berbicara di ruang tunggu, banyak yang berbisik-bisik kepada saya, 'Pak politiknya seperti apa 2024, kita dukung siapa?' Sekali lagi, kita harus kompak. Kita harus 'kade' (hati-hati), setuju ndak? Hati-hati. 'Ulah gurung gusuh', jangan buru-buru," kata Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Rakyat (Musra) I Jawa Barat di GOR Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu.

Dikutip dari Antara, Musyawarah Rakyat (Musra) digelar di 34 provinsi oleh relawan Pro Jokowi (Projo) dengan agenda membahas figur calon presiden dan calon wakil presiden pilihan rakyat.

"Jangan salah menentukan siapa, setuju? Saya titip lagi, hati-hati, hati-hati, ulah buru rusuh. Jangan buru-buru. Saya ulang lagi. Ulah lepat. Jangan keliru, jangan salah menentukan sikap, setuju ndak?" tanya Presiden.

Pertanyaan tersebut dijawab dengan koor "Setujuu" oleh para relawan.

"Terus ada yang tanya lagi, siapa Pak?" ungkap Presiden.

Saat Presiden Jokowi bertanya mengenai hal itu, sejumlah suara bermunculan "Jokowi, Jokowi".

"Ya nanti ini forumnya Musra ini ditanya, siapa. Jokowi, Jokowi. Konstitusi tidak memperbolehkan ya. Sudah jelas itu. Ya sekali lagi saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat, Saya ulangi. Saya akan taat konstitusi dan kehendak rakyat," tegas Presiden.

Mendengar hal itu massa pun kembali meneriakkan nama "Jokowi" sambil bertepuk tangan.

"Nanti kalau dalam musra ini sudah ketemu siapa, tolong saya dibisiki. Kan ini forum-nya rakyat, boleh rakyat bersuara kan? Ini karena negara ini adalah negara demokrasi," ungkap Presiden.

Presiden pun mengatakan usulan agar ia kembali mencalonkan diri pada 2024 baru merupakan wacana.

"Jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode kita sudah ramai. Itu kan tataran wacana kan? Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat, orang kalau ada yang ngomong 'Ganti presiden' kan juga boleh, ya ndak? 'Jokowi mundur', kan juga boleh," kata Presiden.

Baca Juga:

Relawan Jokowi Gelar Musyawarah Rakyat Tentukan Capres 2024

Namun menurut Presiden, usulan-usulan tersebut baru sebatas wacana yang belum tentu akan dilakukan.

"Ini katanya negara demokrasi kan, itu kan tataran wacana nggak apa-apa. Yang paling penting sekali lagi saya ingatkan dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, jangan anarkis," tambah Presiden.

Presiden lalu meminta salah satu relawan untuk maju ke panggung.

"Nama saya Jeni," kata seorang relawan yang diundang ke panggung.

"Bu Jeni, capresnya mau milih siapa?" tanya Presiden.

"Pak Jokowi, Pak Jokowi lagi," jawab Jeni.

"Wong sudah diberitahu konstitusinya nggak boleh," ungkap Presiden.

"Rakyat mengharapkan bapak," ungkap Jeni yang berasal dari Bandung.

"Dah. Ini jaket saya ini baru. Baru saya pake tadi berangkat dari Bogor menuju ke sini, saya berikan ke Bu Jeni. Ini jaket G20 tidak sembarang orang boleh pakai," kata Presiden.

Menurut panitia, Musra 1 Jawa Barat akan dihadiri ribuan masyarakat Jawa Barat yang berasal dari berbagai elemen, seperti buruh, nelayan, petani, penyandang disabilitas dan masyarakat lainnya.

Musra 1 Jawa Barat merupakan rangkaian dari kegiatan Musra Indonesia yang di gelar secara maraton di 34 Provinsi di Indonesia. Musra Indonesia akan berlangsung hingga 23 Maret 2023 mendatang. (*)

Baca Juga:

Relawan Diminta Tunggu Arahan Jokowi soal Dukungan Capres di Pemilu 2024

#Jokowi #Relawan Jokowi #Pilpres #Pilpres 2024 #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan surat permohonan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Indonesia
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, terlalu dini membicarkan restorative justice usai kliennya bertemu dengan Eggi Sudjana.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Indonesia
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Presiden ke-7 RI, Jokowi, memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu. Namun, PSI menyebutkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Indonesia
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Dua tersangka kasus ijazah palsu menemui Jokowi di Solo, Kamis (8/1) sore. Lokasi kediamannya pun langsung disterilkan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Januari 2026
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Indonesia
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
Tim kuasa hukum tergugat hanya mengajukan satu alat bukti berupa salinan hasil pemindaian laporan polisi yang menyatakan ijazah sedang disita.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
Bagikan