Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Jokowi Akui Pernah Grogi dan Takut saat Dipanggil Bawaslu

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 17 Desember 2022
Jokowi Akui Pernah Grogi dan Takut saat Dipanggil Bawaslu

Presiden RI Joko Widodo menyambut anggota Bawaslu pada acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 di Jakarta, Sabtu (17-12-2022). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk berhati-hati dalam gelaran Pemilihan Umum (Pemilu).

Kepala Negara mengatakan Bawaslu merupakan lembaga yang memang ditakuti dan disegani oleh setiap peserta pemilu.

Baca Juga

Jokowi Ingatkan Bawaslu soal Politik Identitas dan Politisasi Agama Jelang Pemilu 2024

Ia bercerita pernah dipanggil Bawaslu ketika berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2012—2016. Jokowi pun mengaku sangat grogi ketika dipanggil Bawaslu saat itu.

"Saya tidak mengerti kesalahan apa dipanggil. Sebelum mendatangi Bawaslu, saya betul-betul grogi betul saat itu," ucap Jokowi saat menghadiri Konsolidasi Nasional Bawaslu di Jakarta, Sabtu (17/12).

Bekas Wali Kota Solo ini juga mengaku takut ketika dipanggil Bawaslu saat itu.

"Karena saya pernah merasakan, saya ngomong ini karena pernah merasakan dipanggil dan saya takut betul saat itu," ujarnya.

Baca Juga

Bawaslu Sebut Anies Terkesan Curi Start Kampanye, Sekjen PDIP Sentil soal Etika

Jokowi yakin siapa pun capres, cawapres, hingga calon gubernur yang dipanggil pasti grogi. Apalagi, jika Bawaslu sudah memberikan peringatan terakhir kepada peserta pemilu yang melakukan pelanggaran.

"Siapa pun capres, cawapres, cagub (calon gubernur), cawagub (calon wakil gubernur) semuanya kalau Bapak/Ibu panggil itu, percaya saya, grogi," ucap Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi meminta agar Bawaslu tidak hanya berhenti pada pengawasan teknis pelaksanaan tahapan pemilu. Namun, Bawaslu juga perlu memiliki indeks kerawanan pemilu.

Presiden Jokowi juga berpesan agar Bawaslu tidak hanya fokus pada penindakan pelanggaran pemilu, tetapi juga meningkatkan upaya pencegahan.

Bawaslu, kata Presiden, harus mencegah sejak dini terjadinya benturan sosial yang dapat disebabkan oleh kegiatan pemilu.

"Gesekan sekecil apa pun segera selesaikan saat itu juga jangan tunggu membesar," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Bawaslu Ingatkan Larangan Berpolitik Praktis di Tempat Ibadah

#Presiden Jokowi #Presiden Joko Widodo #Bawaslu #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Link Live Streaming Sidang Perdana dr Tifa Dugaan Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Kendati demikian, PN Jaktim menerapkan sterilisasi total saat memasuki fase pembuktian demi menjaga integritas kesaksian para saksi ahli maupun saksi fakta
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Juli 2026
Link Live Streaming Sidang Perdana dr Tifa Dugaan Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Daya Magis Jokowi Sukses Dongkrak Citra Positif PSI, Partai Anak Muda Tapi Rasa Mantan Presiden
Hasil studi mengonfirmasi bahwa arus perpindahan sentimen positif dari figur personal menuju institusi partai, khususnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
Daya Magis Jokowi Sukses Dongkrak Citra Positif PSI, Partai Anak Muda Tapi Rasa Mantan Presiden
Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Bagikan