Jokowi Akui Pernah Grogi dan Takut saat Dipanggil Bawaslu

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 17 Desember 2022
Jokowi Akui Pernah Grogi dan Takut saat Dipanggil Bawaslu

Presiden RI Joko Widodo menyambut anggota Bawaslu pada acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 di Jakarta, Sabtu (17-12-2022). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk berhati-hati dalam gelaran Pemilihan Umum (Pemilu).

Kepala Negara mengatakan Bawaslu merupakan lembaga yang memang ditakuti dan disegani oleh setiap peserta pemilu.

Baca Juga

Jokowi Ingatkan Bawaslu soal Politik Identitas dan Politisasi Agama Jelang Pemilu 2024

Ia bercerita pernah dipanggil Bawaslu ketika berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2012—2016. Jokowi pun mengaku sangat grogi ketika dipanggil Bawaslu saat itu.

"Saya tidak mengerti kesalahan apa dipanggil. Sebelum mendatangi Bawaslu, saya betul-betul grogi betul saat itu," ucap Jokowi saat menghadiri Konsolidasi Nasional Bawaslu di Jakarta, Sabtu (17/12).

Bekas Wali Kota Solo ini juga mengaku takut ketika dipanggil Bawaslu saat itu.

"Karena saya pernah merasakan, saya ngomong ini karena pernah merasakan dipanggil dan saya takut betul saat itu," ujarnya.

Baca Juga

Bawaslu Sebut Anies Terkesan Curi Start Kampanye, Sekjen PDIP Sentil soal Etika

Jokowi yakin siapa pun capres, cawapres, hingga calon gubernur yang dipanggil pasti grogi. Apalagi, jika Bawaslu sudah memberikan peringatan terakhir kepada peserta pemilu yang melakukan pelanggaran.

"Siapa pun capres, cawapres, cagub (calon gubernur), cawagub (calon wakil gubernur) semuanya kalau Bapak/Ibu panggil itu, percaya saya, grogi," ucap Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi meminta agar Bawaslu tidak hanya berhenti pada pengawasan teknis pelaksanaan tahapan pemilu. Namun, Bawaslu juga perlu memiliki indeks kerawanan pemilu.

Presiden Jokowi juga berpesan agar Bawaslu tidak hanya fokus pada penindakan pelanggaran pemilu, tetapi juga meningkatkan upaya pencegahan.

Bawaslu, kata Presiden, harus mencegah sejak dini terjadinya benturan sosial yang dapat disebabkan oleh kegiatan pemilu.

"Gesekan sekecil apa pun segera selesaikan saat itu juga jangan tunggu membesar," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Bawaslu Ingatkan Larangan Berpolitik Praktis di Tempat Ibadah

#Presiden Jokowi #Presiden Joko Widodo #Bawaslu #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Bagikan