Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden hadir dalam pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (19/9).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bonus demografi Indonesia yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2030-an harus diiringi dengan perluasan kesempatan kerja.
"Kalau bapak ibu bertanya pada saya fokus ke mana ? Kalau saya sekarang maupun ke depan kita harus fokus ke pasar kerja karena ke depan terlalu sedikit peluang kerja untuk sangat banyak tenaga kerja yang membutuhkan, too few jobs for too many people. Ini yang harus kita hindari," kata Presiden.
Presiden menyebut bonus demografi tersebut bisa menjadi sebuah kekuatan, tetapi juga bisa menjadi beban.
Baca juga:
Pemprov DKI Diminta Optimalkan BLK untuk Kurangi Pengangguran
"Bonus demografi ini membutuhkan pembukaan kesempatan kerja yang sebesar-besarnya. Padahal saat ini untuk membuka lapangan kerja menghadapi tantangan yang sangat-sangat berat, semua negara mengalami tantangan ini," ujar Presiden.
Ia memaparkan, tantangan pertama adalah perlambatan ekonomi global. Di mana, 2023 dari data World Bank ekonomi global hanya tumbuh 2,7 (persen) kemudian 2024 ini diperkirakan hanya muncul angka 2,6 (persen).
"Tahun depan dari World Bank muncul angka 2,7 (persen) naik sedikit, tetapi masih jauh dari yang diharapkan oleh semua negara," tutur Presiden.
Ia pun bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan bisa mencapai 5,1 persen di 2024.
Baca juga:
"Bisa tumbuh di kurang lebih 5,1 (persen) ini sebuah hal yang patut kita syukuri karena ekonomi global hanya tumbuh 2,6 (persen), 2,7 (persen)," ucap Presiden.
Selanjutnya tantangan kedua ialah peningkatan sistem otomasi di berbagai sektor kerja.
"Awal hanya otomasi mekanik, kemudian sekarang AI (kecerdasan buatan), muncul otomasi analitik, setiap hari muncul hal-hal yang baru dan kalau baca 2025 pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta pekerjaan akan hilang," katanya.
Jumlah 85 juta tersebut, tegas Jokowi, bukan jumlah kecil. Pemerintah dituntut untuk membuka lapangan kerja di 2025.
Tantangan ketiga berkaitan dengan gig economy atau ekonomi serabutan. Kondisi itu, harus dikelola dengan baik karena tren perusahaan lebih memilih pekerja independen, perusahaan lebih memilih pekerja yang freelancer.
"Perusahaan lebih memilih kontrak jangka-jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi. Trennya menuju ke sana," katanya. (*)
