Jokowi Ajak Masyarakat Tidak Saling Bertengkar akibat Beda Pilihan Politik

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 24 Juli 2023
Jokowi Ajak Masyarakat Tidak Saling Bertengkar akibat Beda Pilihan Politik

Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada acara Syukuran 1 Abad NU 25 Tahun PKB di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu (23/7/2023). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan khusus saat peringatan Hari Ulang Tahun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ke-25.

Jokowi mengajak masyarakat untuk tidak bertengkar hanya karena perbedaan pilihan politik pada Pilpres 2024.

“Dalam demokrasi, yang namanya beda pilihan itu wajar. Wong yang di atas saja ketua-ketua partai sering makan-makan bareng, capres-capres itu ngopi bareng, lah kok yang di bawah saling bertengkar dan berkepanjangan?” ungkap Jokowi di Solo, Minggu (23/7).

Baca Juga:

Jokowi Tengah Jadikan Erick Thohir Cawapres Prabowo di Tengah Kebuntuan PKB

Jokowi mengingatkan masyarakat agar tidak memperpanjang perbedaan pilihan politik setelah Pemilu 2024 selesai digelar.

“Jangan bertengkar, jangan saling menjelekkan, jangan berkepanjangan. Setelah berkompetisi bersatu kembali,” pesannya.

Jokowi pun mengungkap bahwa para tokoh elite partai, para ketua umum partai, hingga calon presiden bahkan sering berkumpul bersama.

Karena itu, masyarakat tidak perlu saling berselisih soal capres pilihannya.

Jokowi juga berpesan agar masyarakat tidak menyebarkan berita bohong mengenai salah satu calon presiden.

Baca Juga:

Mudik ke Solo, Jokowi Ajak Kedua Cucunya Main ke Mal

Berkaca dari Pemilu 2019, Jokowi melihat banyak berita bohong di sosial media. Jokowi juga meminta masyarakat agar tidak bermain fitnah, apalagi mengatasnamakan agama.

“Jangan ada lagi ujaran kebencian, jangan ada lagi berita bohong. Banyak itu di pemilu-pemilu sebelumnya, terutama di medsos. Jangan ada fitnah-fitnahan, apalagi atas nama agama. Saya kalau baca medsos itu geleng-geleng,” ujar Jokowi.

Menurutnya, pemilu adalah pesta demokrasi untuk rakyat, sehingga seharusnya bersenang-senang, bukan bertengkar karena perbedaan pilihan politik.

“Sudah sering kita dengar pemilu itu pesta demokrasi. Yang namanya pesta, harusnya rakyat itu bersenang-senang, bergembira, tidak boleh ada ketakutan, tidak boleh ada pertengkaran. Apakah bapak ibu setuju? Mestinya seperti itu,” kata Jokowi.

Sekadar informasi, perayaan Hari Lahir PKB Ke-25 di Stadion Manahan juga dihadiri sejumlah tokoh.

Antara lain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Puan Maharani yang mewakili Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PPP Arwani Thomafi, dan sejumlah perwakilan dari Partai Demokrat dan Partai NasDem. (Knu)

Baca Juga:

Survei Tempatkan Ganjar Paling Mampu Lanjutkan Program Jokowi, Nomor Dua Prabowo

#Presiden Jokowi #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan