Johan Budi Siap Tidak Terpilih karena Tolak RUU KPK

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 14 Desember 2015
Johan Budi Siap Tidak Terpilih karena Tolak RUU KPK

Johan Budi (Juru Bicara kPK) hadir dalam fit and proper test calon pemimpin KPK oleh Komisi 3 DPR RI. Senin, (14/12). (Merahputih.com / Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Johan Budi Sapto Prabowo diakui oleh banyak anggota Komisi III adalah calon terkuat yang akan menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, pada tahap fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan Johan menyatakan siap tidak terpilih karena tidak mendukung Revisi Undang-Undang (RUU) KPK.

Menurut Johan Budi, meskipun RUU KPK awalnya dibuat untuk menguatkan KPK, apa yang tertulis pada Draft RUU tersebut malah membuat KPK menjadi lemah.

"Salah satunya adalah KPK yang diberikan batasan waktu. Saya pun siap untuk tidak terpilih karena tidak mendukung revisi tersebut," ucap Johan saat uji fit and proper test di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/12).

Seakan tidak sependapat dengan Johan Budi, anggota Komisi III Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil menjelaskan, pemilihan pimpinan KPK tidak ada kaitannya dengan mendukung atau menolak RUU KPK.

"Saya katakan tadi bahwa penguatan atau ada persepsi pelemahan itu bukan rujukan bagi DPR. Sebab, kalaupun nanti Revisi Undang-Undang diberlakukan ada warga negara yang dirugikan hak konstitusionalnya, warga tersebut bisa melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tutur Nasir Djamil. (yni)


BACA JUGA:

  1. Johan Budi : RUU KPK Semestinya Perkuat KPK
  2. Mahasiswa UGM Demo Tolak Revisi RUU KPK
  3. Capim KPK Sujanarko Komentari Kasus Papa Minta Saham
  4. Bongkar Kasus Papa Minta Saham, MKD Minta Bantuan Luhut
  5. Luhut Akui Tak Punya Hubungan Bisnis dengan Setnov

 

#RUU KPK #Capim KPK #Muhammad Nasir Djamil #Johan Budi
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Berita Foto
KPK Pamerkan Uang Rp610 Juta dari OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Didik Setiawan - Sabtu, 14 Maret 2026
KPK Pamerkan Uang Rp610 Juta dari OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
Indonesia
Ogah Pusing Revisi UU KPK, Setyo Budiyanto Pilih Gaspol Sikat Koruptor Kelas Kakap
KPK saat ini memilih untuk mencurahkan seluruh energi pada penguatan aspek pendidikan antikorupsi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
Ogah Pusing Revisi UU KPK, Setyo Budiyanto Pilih Gaspol Sikat Koruptor Kelas Kakap
Indonesia
Mentahkan Pernyataan Jokowi, DPR Pastikan Tim Pemerintah Hadir Saat Pembahasan UU KPK
Politisi dari Fraksi PKS ini menekankan bahwa narasi "inisiatif DPR" tidak bisa berdiri sendiri
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Mentahkan Pernyataan Jokowi, DPR Pastikan Tim Pemerintah Hadir Saat Pembahasan UU KPK
Indonesia
KPK Lantik 3 Deputi, Brigjen Pol Asep Guntur Jadi Deputi Penindakan
Setyo berharap Aminuddin, Asep, dan Ely bisa membawa perubahan yang lebih besar untuk lembaga antirasuah ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 Februari 2026
KPK Lantik 3 Deputi, Brigjen Pol Asep Guntur Jadi Deputi Penindakan
Indonesia
Jokowi Dukung UU KPK Dikembalikan Sebelum Direvisi, DPR: Ada Andil Jokowi Diperubahan
Presiden, melalui utusan pemerintah juga memiliki peranan dalam pembahasan tahap II, yakni Rapat Paripurna DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Februari 2026
Jokowi Dukung UU KPK Dikembalikan Sebelum Direvisi, DPR: Ada Andil Jokowi Diperubahan
Indonesia
Pemerintah Diharap Terbitkan Regulasi Khusus Pengelolaan SDA Sebelum Cuaca Makin Brutal
Kolaborasi nyata menjadi kunci utama agar potensi bencana dapat diredam sejak dini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Februari 2026
Pemerintah Diharap Terbitkan Regulasi Khusus Pengelolaan SDA Sebelum Cuaca Makin Brutal
Indonesia
Banjir & Longsor Hantam 3 Provinsi di Sumatra, Prabowo Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional
Penetapan status bencana nasional sangat dinantikan para korban di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Sumatra Utara (Sumut), dan Aceh.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
Banjir & Longsor Hantam 3 Provinsi di Sumatra, Prabowo Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional
Indonesia
Aksi Bobby Nasution Berpotensi Picu Perpecahan, Anggota DPR dari Aceh Minta Polisi Turun Tangan
Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, Muhammad Nasir Djamil, mendesak aparat kepolisian untuk menangkap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Aksi Bobby Nasution Berpotensi Picu Perpecahan, Anggota DPR dari Aceh Minta Polisi Turun Tangan
Indonesia
RUU KUHAP Bukan Ancaman, Tapi Peluang Emas untuk KPK Makin Independen
Pasal 1 angka 7 telah menyepakati bahwa penyelidik adalah pejabat Kepolisian atau pejabat lain yang diberi kewenangan melakukan penyelidikan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 24 Juli 2025
RUU KUHAP Bukan Ancaman, Tapi Peluang Emas untuk KPK Makin Independen
Indonesia
Kewenangan KPK Dipersempit, Tak Bisa Usut Korupsi Bos BUMN
Padahal, dalam UU KPK, Lembaga Anti Rasuah hanya berwenang menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara
Angga Yudha Pratama - Senin, 05 Mei 2025
Kewenangan KPK Dipersempit, Tak Bisa Usut Korupsi Bos BUMN
Bagikan