JK: Kesannya Bertanya Saja Tidak Boleh, Apalagi Mengkritik

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 15 Februari 2021
JK: Kesannya Bertanya Saja Tidak Boleh, Apalagi Mengkritik

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta semua pihak tidak salah mengartikan pertanyaannya terkait bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Menurutnya, itu adalah sebuah pertanyaan yang mewakili kegelisahan masyarakat dan betujuan untuk kebaikan pemerintah itu sendiri.

Untuk itu JK berharap agar para pihak tidak terlalu reaktif menanggapi pertanyaannya tersebut. Pasalnya, dalam sebuah pemerintahan demokrasi kritik adalah hal yang sangat penting sebagai bagian dari koreksi jalannya roda pemerintahan.

Baca Juga:

JK: Bagaimana Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?

"Itu murni pertanyaan dan banyak menanggapinya secara berbeda-beda terutama buzzer buzzer ini kan? Ini kesannya bertanya saja tidak boleh, apalagi mengkritik. Padahal pertanyaan saya sederhana sekali, yaitu bagaimana caranya mengkiritik," kata JK di kediaman pribadinya, di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (15/2).

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman telah memberikan penjelasan tentang bagaimana caranya mengkritik. JK mengapresiasi tanggapan yang disampaikan Fadjroel tersebut. Menurutnya, itu yang harus dilakukan dalam menanggapi pertanyaannya bukan dengan tafsir yang macam-macam.

JK
Jusuf Kalla. (Foto: Antara).

"Itu penting sehingga masyarakat apalagi aktivis sudah tahu bagaimana caranya mengkritik dengan baik. Saya ingin melihat bagaimana caranya agar pemerintah ini baik dan masyarakat juga baik, jangan disalahartikan dan diberi tafsir yang macam macam," Jelas JK.

JK juga meminta agar para pendukung Presiden Jokowi sejalan dengan keinginan Presiden yang meminta masyarakat untuk mengkritiknya. Meskipun, Jokowi tidak menjelaskan bagaimana caranya agar mengkritik tidak dipanggil aparat. Untuk itulah JK mengajukan pertanyaan tersebut agar masyarakat bisa mendapat penjelasan.

Baca Juga:

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Hukum Din Syamsuddin

Tapi ia menilai, pemerintah harus menjelaskan supaya baik untuk pemerintah dan baik untuk masyarakat. "Jadi apakah saya salah kalau mengajukan suatu pertanyaan?,"

Nah, menurut JK, dari situ bisa lihat karakter mereka yang mempersoalkan pertanyaannya tersebut. "Itu artinya mereka anti kritik dan bertentangan dengan Jokowi, para buzzer-buzzer itu," tegas JK. (Pon)

#Jusuf Kalla #Kritik Pedas
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Berita Foto
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla berjabat tangan dengan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan (kanan) sebelum rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 11 September 2025
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari terpidana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Indonesia
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
JK berharap seluruh perguruan tinggi di Indonesia mulai menanamkan ideologi yang tepat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
Indonesia
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Pada tingkat kasasi, vonis Silfester diperberat menjadi 1,5 tahun penjara. Namun, hingga saat ini, vonis hukuman penjara Silfester belum juga dieksekusi.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Indonesia
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2012 mengatur pengaju atau pemohon PK harus hadir dalam persidangan.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Agustus 2025
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Indonesia
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina tak kunjung ditahan meski sudah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus fitnah terhadap Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Frengky Aruan - Rabu, 13 Agustus 2025
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Indonesia
Fenomena Bendera Jolly Roger One Piece: Simbol Kritik Sosial Menjelang HUT RI
Berangkat dari keresahan tersebut, warganet melancarkan kritik, baik secara langsung dengan memasang bendera bajak laut Topi Jerami di dunia nyata maupun secara digital
Angga Yudha Pratama - Kamis, 31 Juli 2025
Fenomena Bendera Jolly Roger One Piece: Simbol Kritik Sosial Menjelang HUT RI
Indonesia
Prabowo Makan Siang Bareng Jusuf Kalla, Saling Bertukar Pikiran
Prabowo makan siang bareng Jusuf Kalla. Keduanya saling bertukar pikiran dan membahas isu strategis.
Soffi Amira - Selasa, 04 Februari 2025
Prabowo Makan Siang Bareng Jusuf Kalla, Saling Bertukar Pikiran
Bagikan