Jimly Asshiddiqie: Jangan Serahkan Logika Pembangunan Didominasi Partai Politik

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Selasa, 12 Januari 2016
Jimly Asshiddiqie: Jangan Serahkan Logika Pembangunan Didominasi Partai Politik

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie bersama istrinya Tuty Amalia (MP Foto/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998 hingga kini partai politik memiliki peranan amat penting di tanah air. Bisa dipastikan setiap keputusan penting dan strategis yang melibatkan hajat hidup orang banyak selalu melibatkan partai politik. Era reformasi juga mengebiri peran kaum cendikiawan dalam proses pembangunan nasional.

"Jangan serahkan logika pembangunan didominasi orang partai politik," kata Jimly Asshiddiqie kepada Merahputih.com baru-baru ini.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengakui peran partai politik dalam alam demokrasi memang penting. Namun demikian, partai politik tidak mewakili semua kepentingan rakyat, melainkan hanya kepentingan golongan dan kelompok semata.

"Kita tidak bisa jadi bangsa maju jika hanya mengandalkan demokrasi liberal," beber Jimly.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan, ada perbedaan cukup mencolok antara era reformasi dengan Orde Baru. Di era Orde Baru, para cendikiawan dan ahli pikir didapuk sebagai teknorat dengan tugas membangun bangsa. Sebaliknya pada era reformasi semua lini pembangunan nasional didominasi partai politik.

"Sekarang semua dikuasai partai politik. Jika zaman Orde Baru semua mantan rektor secara politik berharga, tapi sekarang tak berharga," sambung Jimly.

Masih kata Jimly, logika demokrasi bertumpu pada kuantitas saja. Alam pikiran demokrasi memberikan kesetaraan dan hak pilih bagi semua orang. Profesor berkepala botak, purnawiranan TNI jenderal bintang empat dengan tukang becak memiliki hak sama.

Dalam tataran teoritis demokrasi terlihat begitu anggun dan menarik karena memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menyalurkan hak pilihnya. Namun demikian, gagasan demokrasi memukul rata warga negara yang memiliki hak pilih tanpa mempertimbangkan strata sosial, pendidikan, dan latar belakang ekonomi.

"Demokrasi tidak peduli dengan kualitas yang ada kuantitas. Kalau kepemimpinan diserahkan kepada orang yang punya kuantitas maka kemajuan bangsa akan lambat. Tugas ICMI ingin bangkitkan kembali kesadaran cendikiawan dan berikan tempat kepada kaum intelektual dalam membangun bangsa," demikian Jimly.

BACA JUGA:

  1. Jimly Asshiddiqie Yakin Benua Atlantis yang Hilang adalah Indonesia 
  2. Jimly Asshiddiqie: Ikan Patin Jadi Makanan Favorit Saya 
  3. ICMI Ingin Hadirkan Islam dengan Wajah Damai 
  4. DKPP Wacanakan Konsep Peradilan Khusus dan Peradilan Etik 
  5. Perlukah Lembaga Etik Dibentuk?

 

 

#Jimly Asshiddiqie #DKPP
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Ketua DKPP mengingatkan pentingnya mitigasi terhadap isu-isu krusial yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada di 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin, Masih Terdaftar Kader PDIP
Zainul Muttaqin dinilai belum memenuhi syarat mengundurkan diri sekurang-kurangnya lima tahun sebagai anggota partai politik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 Maret 2025
DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin, Masih Terdaftar Kader PDIP
Indonesia
DKPP Diminta Segera Tindaklanjuti Laporan Sengketa Pilkada Hingga Pileg
Bahtra menekankan pentingnya independensi DKPP
Angga Yudha Pratama - Selasa, 18 Februari 2025
DKPP Diminta Segera Tindaklanjuti Laporan Sengketa Pilkada Hingga Pileg
Indonesia
Evaluasi secara Tertutup, Komisi II DPR Akui Potensi Pergantian Anggota DKPP
Komisi II DPR RI melakukan evaluasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara tertutup, Selasa (11/2).
Frengky Aruan - Selasa, 11 Februari 2025
Evaluasi secara Tertutup, Komisi II DPR Akui Potensi Pergantian Anggota DKPP
Indonesia
Dugaan Pelanggaran Pemilu Barito Utara, KPU Dinilai Langgar Aturan
DKPP menilai KPU telah melanggar aturan terkait Pemilu Barito Utara.
Soffi Amira - Kamis, 30 Januari 2025
Dugaan Pelanggaran Pemilu Barito Utara, KPU Dinilai Langgar Aturan
Indonesia
DKPP: KPU Kab Sukabumi Terbukti Bersalah Tidak Akomodir Aduan Ribka Tjiptaning
Ribka mendalilkan para teradu diduga telah melakukan tindakan yang struktur, sistematis dan masif dengan cara menggelembungkan suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk dapil Jawa Barat IV pada Pemilu 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Januari 2025
DKPP: KPU Kab Sukabumi Terbukti Bersalah Tidak Akomodir Aduan Ribka Tjiptaning
Bagikan