Jika Pemerintah Tak Tegas, Indonesia Bisa Masuk Lima Besar Penderita Corona di Dunia

MerahPutih.com - Analis politik Denny Januar Ali menilai, Indonesia bisa masuk kelima besar negara paling terpapar COVID-19 jika pemerintah tidak tegas melarang masyarakat untuk mudik. Sebab, perpindahan penduduk dari wilayah epicentrum ke tempat lainnya semakin cepat.

Ia mencontohkan, lima negara yang paling terpapar COVID-19 adalah Amerika Serikat ranking pertama dengan 277.161 kasus, lalu Italia 119.827 kasus, Spanyol 119.199 kasus, Jerman 91.159 kasus, dan Tiongkok dengan 81.639 kasus.

Sementara, Indonesia masih bertengger di posisi 37 dengan 1.986 kasus.

Baca Juga:

Kasus Positif Corona di Tanah Air Bertambah 106

“Tapi jika Jokowi tidak melarang dengan keras mudik Lebaran, besar kemungkinan Indonesia segera melejit masuk ke dalam lima besar negara yang paling terpapar COVID-19,” kata Denny dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (4/4).

Ia melanjutkan, dari wilayah Jabotabek saja, pada 2019 lalu jumlah pemudik mencapai 14,9 juta penduduk. Angka itu membengkak jika ditambah penduduk kota besar lain.

Jika diasumsikan mudik tahun 2020 di angka 14,9 juta untuk seluruh Indonesia, di kampung halaman, mereka akan berinteraksi dalam kultur komunal. Mereka berjumpa keluarga besar, tetangga, dan sahabat.

Katakanlah rata-rata 1 orang yang mudik berinteraksi dengan 3 orang lainnya.

"Maka mudik menyebabkan interaksi sekitar 45 juta penduduk Indonesia,” kata Denny.

Jadi, tambah Denny JA, jika 1% saja dari jumlah populasi pascamudik itu terpapar COVID-19, artinya setelah mudik akan ada 450.000 penduduk Indonesia menjadi korban.

Angka itu sudah melampaui populasi korban di Amerika Serikat yang kini berada di puncak negara paling terpapar virus corona.

Menurut Denny, pemerintah tak cukup lagi hanya mengimbau. Misalnya, mereka yang mudik diimbau karantina 14 hari. Atau yang pergi atau pulang mudik statusnya menjadi ODP dan PDP.

Ia menambahkan, kondisi sekarang saja, banyak RS dan tenaga media menjerit kekurangan fasilitas. Saat ini, jumlah pasien yang meninggal dunia di Indonesia lebih banyak dibandingkan yang sembuh.

“Bagaimana infrastuktur kesehatan kita siap dan mampu menampung lonjakan korban pascamudik?” ujarnya.

Denny memuji sikap MUI yang cukup sensitif dan berani menyatakan mereka yang mudik dari wilayah pandemik hukumnya haram. Bukan dalil agama yang akan ditekankan di sini, namun Sekjen MUI mencoba meminimalkan orang mudik menggunakan instrumen yang ia kuasai.

Tetapi, tegas Denny, tetap yang paling efektif melakukan intervensi mudik adalah pemerintah pusat.

Denny menegaskan, tetap yang paling efektif melakukan intervensi mudik adalah pemerintah pusat.

Baca Juga:

Gubernur Jateng Keluarkan Maklumat Larangan Mudik saat Pandemi COVID-19

Agar pemerintah pusat tidak disalahkan, saran Denny, Presiden RI agaknya perlu mempertimbangkan dua hal. Pertama, melarang mudik yang diikuti kontrol ketat pihak keamanan di semua jalur mudik.

Kedua, lanjutnya, carikan solusi untuk mereka yang ingin pulang kampung karena kesulitan ekonomi untuk hidup di kota masa kini.

Presiden sudah umumkan paket menyeluruh untuk COVID-19 dengan total Rp405 triliun. Publik perlu diberi informasi secara rinci.

"Mereka yang tak bisa mudik, yang ekonominya merosot untuk kebutuhan dasar, bagaimana agar mereka mudah mendapatkan akses program itu,” jelas Denny JA.

Sedangkan sebelumnya, penyebaran virus corona di dunia semakin cepat karena momen hari raya Imlek pada 25 Januari 2020 lalu. Di Indonesia, mudik dan lebaran mediumnya bukan Imlek.

“Ini memang situasi tak normal. Mudik biasanya begitu hangat dan menggembirakan. Kini mudik justru menakutkan. Namun Presiden berada dalam posisi menentukan bagaimana mudik di Tahun 2020 akhirnya dikenang,” pungkas pria yang juga konsultan politik ini. (Knu)

Baca Juga:

Setelah Karaoke dan Klub Malam, DKI Kini Tutup Salon Kecantikan hingga Gelanggang Olahraga