Jika PAN Merapat ke Pemerintah, Faldo Maldini Layak Dipertimbangkan untuk Jadi Menteri

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 29 Juni 2019
Jika PAN Merapat ke Pemerintah, Faldo Maldini Layak Dipertimbangkan untuk Jadi Menteri

Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Dr. Hendri Satrio. (Instagram hendri.satrio)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat Komunikasi Politik, Hendri Satrio menyebut, jika PAN diajak bergabung dalam kabinet Jokowi, maka Wasekjen, Faldo Maldini menjadi salah satu kandidat yang layak dipertimbangkan untuk menjadi menteri.

Selain Faldo nama lain dari PAN yang bisa dipertimbangkan adalah sang Waketum Bara Hasibuan. Hendri menyebut Bara seolah sebagai penjaga marwah PAN di kubu Jokowi.

"Kalau saya ditanya kira-kira siapa yang pantas jadi menteri dari PAN? Kalau menurut saya salah satu yang perlu dipertimbangkan itu selain Faldo Maldini adalah Bara Hasibuan," ujarnya di diskusi MNC Trijaya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6).

"Karena dia (Bara) yang menjaga marwah PAN di Jokowi. Mungkin itu adalah tugas yang tidak disampaikan secara langsung. Waketum yang menjaga marwah PAN di TKN, di Pak Jokowi, tapi gak dimarahin (PAN), itu kan Bara Hasibuan," sambungnya.

Faldo Maldini. (Instagram/@faldomaldini)
Faldo Maldini. (Instagram/@faldomaldini)

Baca Juga: Nyaman di Berbagai Posisi, Demokrat Segera Tentukan Arah Politik

Pernyataan ini disampaiakan Hendri lantara Bara dan Faldo beberapa kali membuat pernyataan yang kontroversial. Dalam hal ini adalah pernyataan yang berbeda dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno.

Sementara, Bara Hasibuan menyatakan, partainya siap bergabung dengan partai koalisi pemerintah. Bara menegaskan, upaya bergabung dengan koalisi pemerintah akan ditentukan dulu melalui musyawarah di internal. Musyawarah akan dilakukan dalam waktu dekat.

Menurutnya, politik identitas saat Pemilu 2019 telah membuat masyarakat terbelah. Oleh karena itu PAN memiliki tanggung jawab untuk mempersatukan semua anak bangsa.

"Ada luka dalam di masyarakat yang memang harus disembuhkan. Dalam rangka heal the nation, PAN ini punya tanggung jawab juga ya. Memang sikap seperti PAN dibutuhkan untuk saat ini," katanya. (Knu)

Baca Juga: Koalisi Prabowo-Sandi Masuk Kabinet, PDIP: Pak Jokowi Orangnya Pintar

#PAN #Kabinet Kerja
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
Menurut Prasetyo, Presiden akan terlebih dahulu melakukan kajian dan meminta masukan dari Menteri Keuangan sebelum mengambil keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Bagikan