Jenjang Karier Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak Baru yang Miliki Harta hingga Miliaran Rupiah

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Mei 2025
Jenjang Karier Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak Baru yang Miliki Harta hingga Miliaran Rupiah

Bimo Wijayanto. (Foto: PT Phapros Tbk)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Nama Bimo Wijayanto belakangan kerap dibicarakan lantaran bakal mengisi posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Diketahui, usia Bimo tergolong muda untuk posisi Dirjen lembaga negara. Dia lahir pada 5 Juli 1977 di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) atau masih berusia 49 tahun.

Rupanya, Bimo merupakan salah satu alumni terbaik SMA Taruna Nusantara. Ia lulus SMA Taruna Nusantara tahun 1995 (TN 3).

Bimo satu angkatan antara lain dengan Agung Wicaksono, Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN); Mega Satria, Direktur Keuangan Pelindo; dan Donald Panggari, Direktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca juga:

Prabowo Tunjuk Bimo Wijayanto Jadi Dirjen Pajak dan Letjen TNI Djaka Budi sebagai Dirjen Bea Cukai, Diminta Benahi Coretax

Bimo Wijayanto meraih gelar sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), MBA (S2) dari The University of Queensland, dan Doctor of Philosophy (PhD) dari University of Canberra.

Bimo Wijayanto bukan orang baru di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP).

Bimo juga pernah menduduki posisi Asisten Deputi (Asdep) Investasi Strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat era Luhut Binsar Panjaitan.

Saat ini Bimo Wijayanto menjabat Komisaris PT Phapros Tbk, anak usaha dari BUMN Kimia Farma yang bergerak di bidang industri farmasi. Bimo menduduki jabatan ini sejak Juni 2022 dan kembali menjabat Komisaris Independen pada Juli 2024.

Baca juga:

Profil Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak Baru yang Ditunjuk Presiden Prabowo

Saat menempuh pendidikan PhD, bidang yang ditekuni Bimo adalah pajak. Ia fokus pada kebijakan perpajakan. Bimo ingin pembentukan kebijakan pajak yang lebih baik agar bisa meningkatkan kepatuhan membayar pajak secara sukarela.

Dia berpandangan, Indonesia masih sangat tergantung dari sisi penerimaan pajak. Jadi, semakin signifikan penerimaan pajak maka otomatis strategi dari Ditjen Pajak juga harus semakin bisa membuat tingkat kepatuhan naik secara sukarela.

Berdasarkan informasi dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara elektronik (e-LHKPN) Bimo Wijayanto memiliki total kekayaan mencapai Rp 6.670.000.000 pada Selasa, 15 Maret 2022.

Melalui LHKPN tersebut Bimo mengakui kepemilikan atas lima bidang tanah dan atau bangunan yang diklaim berasal dari hasil sendiri. Kemudian aset-aset properti tersebut tersebar di Yogyakarta, Sleman, dan Gunungkidul.

Bimo juga diketahui memiliki satu unit alat transportasi roda empat yang juga diklaim dari hasil sendiri berupa Toyota SUV Fortuner TRD (2017) senilai Rp 370 juta. (Knu)

#Dirjen Pajak Baru #Kemenkeu #Profil
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Penerimaan pajak terserap senilai Rp 834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy)
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Indonesia
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp 1.059,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Indonesia
IHSG Terseok Jatuh ke Level 5.919,56
Purbaya menilai gejolak IHSG saat ini bersifat kekhawatiran jangka pendek, yang dipengaruhi oleh isu-isu negatif di dalam negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 Juni 2026
IHSG Terseok Jatuh ke Level 5.919,56
Indonesia
Aktivasi Akun Coretax DJP Capai 19.502.020, Hanya 13,59 Juta Lapor SPT
Setoran pajak yang berasal dari orang pribadi tercatat sebanyak 10.962.917 SPT orang pribadi karyawan dan 1.504.209 SPT orang pribadi nonkaryawan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Aktivasi Akun Coretax DJP Capai 19.502.020, Hanya 13,59 Juta Lapor SPT
Indonesia
Waka Komisi IV DPR Pertanyakan Anggaran Bencana Sumatra Rp 60 T yang Mengendap di Kemenkeu
Kemenkeu diminta tidak jalan sendiri dalam penanganan pascabencana banjir di Sumatra dan tetap memperkuat koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Waka Komisi IV DPR Pertanyakan Anggaran Bencana Sumatra Rp 60 T yang Mengendap di Kemenkeu
Indonesia
Kejagung Mulai Penyelidikan Transfer Pricing Perusahaan Ekspor Komoditas
Temuan dugaan manipulasi nilai dokumen ekspor-impor itu sebelumnya dilaporkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Kamis (21/5).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Kejagung Mulai Penyelidikan Transfer Pricing Perusahaan Ekspor Komoditas
Indonesia
Profil Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, Jenderal Muda yang Kini Jadi Waka Bais TNI
Mayjen Aulia Dwi Nasrullah yang dikenal sebagai salah satu jenderal termuda TNI kini dipercaya menjabat Wakil Kepala Bais TNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Profil Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, Jenderal Muda yang Kini Jadi Waka Bais TNI
Indonesia
Dikritik Media Asing Soal Anggaran Negara, Purbaya: Seharusnya Memuji Indonesia
Pemerintah telah melakukan perhitungan dengan seksama untuk menjalankan sejumlah program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Dikritik Media Asing Soal Anggaran Negara, Purbaya: Seharusnya Memuji Indonesia
Indonesia
Kompleksitas Aturan dan Birokrasi Hambat Investasi di Indonesia
deregulasi juga harus tetap menjaga kualitas pengawasan, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum agar tidak berubah menjadi liberalisasi tanpa kontrol.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kompleksitas Aturan dan Birokrasi Hambat Investasi di Indonesia
Indonesia
Purbaya Tegaskan Warga Tidak Perlu Khawatir Pembelian Alutsista Pembelian Ganggu APBN
Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keberlanjutan pembiayaan negara karena formulasi fiskal telah disusun secara matang, termasuk alokasi pertahanan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Purbaya Tegaskan Warga Tidak Perlu Khawatir Pembelian Alutsista Pembelian Ganggu APBN
Bagikan