Jengah di 'Grey Area', PAN Segera Putuskan Gabung Jokowi atau Tetap Oposisi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 17 Februari 2020
Jengah di 'Grey Area', PAN Segera Putuskan Gabung Jokowi atau Tetap Oposisi

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto. (Antaranews/HO/Pemkot Bogor)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menegaskan keputusan partai untuk memilih menjadi oposisi atau masuk ke koalisi pemerintah bakal ditentukan dalam rapat kerja nasional.

"Menurut saya harus lebih tegas memang, ya. Posisinya, di dalam atau di luar. Kalau saya melihatnya jangan ada lagi posisi yang nanggung atau grey area," kata Bima, Minggu (16/2).

Baca Juga

Tanggapan Menko Polhukam Terkait Protes Buruh soal Omnibus Law

Ditanya waktu pelaksanaan rakernas, Bima mengaku belum ditentukan. Sebab, Zulkifli Hasan diberikan kesempatan sekitar 30 hari untuk menyusun kepengurusan melalui pelaksanaan rakernas.

"Saya kira bisa lebih cepat, ya, 1-2 minggu saya kira sudah ada susunan DPP-nya, sekarang sedang disusun oleh para tokoh. Bang Hatta, Bang Asman sedang menyusun itu. Bang Zul adalah ketua tim formatur," katanya.

Bima sendiri menegaskan PAN tetap akan berada di luar pemerintahan jika Presiden Jokowi tidak menawarkan masuk ke dalam koalisi. "Ketika undangan belum datang, kami tidak akan menawarkan," ucap dia.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (dua dari kanan), saat diskusi "Evaluasi Publik dan Isu-Isu Nasional dalam 100 Hari Jokowi-Amin", di Jakarta, Minggu (16/2/2020) (Zuhdiar Laeis)

Akan tetapi, ketika ada tawaran dari Jokowi, PAN akan lakukan diskusi secara internal dengan terbuka. Meski begitu PAN tidak akan meminta-minta posisi di kabinet. Pasalnya, jika masuk dalam struktur kabinet, berarti harus ada reshuffle kabinet.

"Belum tentu juga Pak Jokowi akan mengadakan reshuffle dalam waktu dekat. Bagi kami itu bukan suatu yang kami tunggu atau sesuatu yang kami tuntut," jelas dia.

Dalam konteks bekerja untuk rakyat pun, kata Wali Kota Bogor itu, tidak harus pula masuk ke gerbong koalisi pemerintahan sebab banyak kader yang menjabat di eksekutif.

"'Kan begini, kami punya kader di eksekutif di daerah, ketua DPRD ada, DPRD Sultra itu kader PAN, wali kota banyak, bupati banyak juga. Bisa juga akselerasi di situ. Tidak harus (di dalam kabinet)," beber Bima.

Baca Juga

DPR Jawab Keresahan Buruh soal Omnibus Law

Menurut dia, semangat yang digelorakan PAN adalah bagaimana bisa melakukan akselerasi dengan program-program yang berpihak kepada rakyat.

"Saya harus akui semangatnya sekarang bagaimana PAN ini bisa melakukan akselerasi dengn program-program yang berpihak kepada rakyat. Kalaupun itu jadi bagian pemerintah, tentu kami akan lakukan itu," kata Bima yang memiliki hobi lari ini. (Knu)

#Bima Arya Sugiarto #PAN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Seluruh kinerja menteri juga berada dalam pengawasan langsung Presiden Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Indonesia
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Daulay merespons usulan pilkada tanpa wakil kepala daerah. Menurutnya gagasan tersebut memerlukan kajian mendalam sebelum diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Berita Foto
Wamendagri Bima Arya Resmi Buka APFI 2026 Soroti Peran Foto Jurnalistik
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya menandatangani foto saat membuka Anugerah Pewarta Foto Indonesia (APFI) 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jum'at (8/5/2026).
Didik Setiawan - Sabtu, 09 Mei 2026
Wamendagri Bima Arya Resmi Buka APFI 2026 Soroti Peran Foto Jurnalistik
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Wamendagri Sidak WFH ASN Bogor, Tidak Ada di Rumah Kena Potong Tukin
Bima Arya Sugiarto melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaksanaan work from home (WFH) aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/4).
Wisnu Cipto - Jumat, 10 April 2026
Wamendagri Sidak WFH ASN Bogor, Tidak Ada di Rumah Kena Potong Tukin
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Bagikan