Jemaah Haji Gelombang 2 Diusulkan Langsung ke Jeddah
Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi memimpin Tim Pengawas Haji DPR saat memantau kedatangan Jemaah Haji Indonesia di Bandara Madinah. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Gelombang kedatangan jemaah haji Indonesia terus berlangsung jelang puncak ibadah haji, termasuk kloter gelombang dua.
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengusulkan agar jemaah haji Indonesia khusus gelombang kedua mendarat langsung di Jeddah bukan Kota Madinah.
Baca Juga:
Pemerintah Diminta Lebih Antisipatif Terhadap Tambahan Kuota Haji
"Kalau mendarat di Madinah, perjalanan yang harus ditempuh ke Mekkah selama 5-7 Jam. Apalagi setelah menunaikan haji, mereka akan kembali lagi ke Madinah untuk melaksanakan arbain, jadi bolak-balik," katanya.
Ia meminta ada pembicaraan khusus antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. Sehingga kelak, jemaah kloter bisa melalui Bandara Jeddah.
Ia menilai, saat ini proses semua perjalanannya lancar, jemaah haji tidak perlu menunggu terlalu lama di bandara dan tidak lama turun pesawat karena sudah langsung naik ke mobil.
Dia berharap Kementerian Agama untuk mempersiapkan sedemikian rupa sehingga penanganan jemaah lansia ini bisa tertangani dengan baik terutama saat puncak haji.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan jemaah haji kuota tambahan yang dijadwalkan masih tersisa dapat mendarat di Bandara Jeddah, tidak di Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah. (*)
Baca Juga:
Jemaah Haji Indonesia Diminta Tak Selfie Berlebihan di Masjidil Haram
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Angin Segar untuk Jemaah! Komisi VIII dan Kementerian Haji Mulai Nego Harga Ongkos Naik Haji
Protes Amphuri Munculnya Legalisasi Umrah Mandiri di Indonesia
Kampung Haji Indonesia Diyakini Turunkan Biaya Haji
Kementerian Haji Tetapkan BPIH 2026 setelah raker dengan DPR, Bulan Ini
Presiden Prabowo Klaim Indonesia yang Pertama Punya Perkampungan Haji di Mekah
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah