Jelang Tax Amnesty Berakhir, Dana Repatriasi Rp24,7 Triliun Belum Masuk ke Indonesia

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 01 April 2017
Jelang Tax Amnesty Berakhir, Dana Repatriasi Rp24,7 Triliun Belum Masuk ke Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Jelang penutupan pengampunan pajak (tax amnesty), dana repatriasi yang belum masuk ke Indonesia ditaksir senilai Rp24,7 triliun.

DJP mencatat realisasi dana repatriasi berdasarkan surat pernyataan harta menjelang program pengampunan pajak berakhir mencapai Rp147 triliun dan yang sudah masuk ke Indonesia sekira Rp121 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan perbedaan antara komitmen dan realisasi tersebut karena sebagian harta wajib pajak yang ada di luar negeri sudah masuk sebelum masa implementasi pengampunan pajak.

"Hartanya diklaim repatriasi, tetapi sudah ada di Indonesia. Sesuai dengan PMK 119 yang diubah menjadi PMK 150, harta yang sudah masuk ke RI diperlakukan sebagai deklarasi dalam negeri, dan WP dapat mengubah keterangannya dari semula repatriasi menjadi deklarasi dalam negeri," katanya, mengenai Peraturan Menteri Keuangan (PMK), seperti dikutip Antara, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (31/3) malam.

Selain itu, Sri Mulyani menyatakan, penyebab lainnya adalah regulasi di negara asal yang seringkali ketat.

"Di beberapa yuridiksi, kalau repatriasi, maka harta itu dianggap melanggar undang-undang. Itu membuat wajib pajak kesulitan," ucapnya.

Untuk itu, DJP akan melakukan pengawasan melalui laporan pengalihan dan realisasi harta tambahan dan juga laporan penempatan harta tambahan serta laporan dari bank yang menjadi pintu masuk (gateway) dana repatriasi.

Di samping itu, DJP juga akan memonitor harta yang diungkap sebagai repatriasai agar mengikuti ketentuan, misalnya terkait kewajiban menginvestasikan aset tersebut paling singkat sepanjang tiga tahun.

Menurut laman resmi amnesti pajak yang diakses di Jakarta, Sabtu, pukul 01.30 WIB, jumlah harta berdasarkan surat pernyataan harta mencapai Rp4.866 triliun dengan komposisi deklarasi dalam negeri Rp3.687 triliun, deklarasi luar negeri Rp1.032 triliun, dan repatriasi Rp147 triliun.

Sementara itu, DJP mencatat bahwa jumlah uang tebusan pengampunan pajak Rp114 triliun dengan komposisi yang masih didominasi oleh orang pribadi non-usaha mikro kecil dan menengah senilai Rp91,2 triliun.

Jumlah surat pernyataan harta telah mencapai sejuta surat pernyataan harta (SPH) dan peserta amnesti pajak tercatat mencapai 965.000 wajib pajak.

Baca juga berita mengenai tax amnesty di merahputih.com di sini: Kemenkeu Siapkan Tiga Senjata Jelang Berakhirnya Amnesti Pajak

#Sri Mulyani Indrawati #Tax Amnesty
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purbaya Larang Anaknya Main IG Setelah Polemik Unggahan 'Gantikan Agen CIA'
Unggahan Yudo Sadewa yang kemudian memicu kontroversi itu: "Alhamdulilah, ayah ku melengserkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri".
Wisnu Cipto - Rabu, 10 September 2025
Menkeu Purbaya Larang Anaknya Main IG Setelah Polemik Unggahan 'Gantikan Agen CIA'
Indonesia
Istana Tegaskan Sri Mulyani Bukan Mundur atau Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
Bismillah, apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden kita doakan bersama-sama
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Istana Tegaskan Sri Mulyani Bukan Mundur atau Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
Indonesia
Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Juga Digeruduk Massa, Barang-Barang Dijarah
Barang-barang yang dibawa beragam, mulai dari televisi layar lebar, meja dan kursi, hingga berbagai perabotan lainnya.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
Rumah Menkeu Sri Mulyani di Bintaro Juga Digeruduk Massa, Barang-Barang Dijarah
Indonesia
Viral Sri Mulyani Bilang Guru Beban Negara, Kemenkeu Berdalih Itu Video Deepfake Hasil Editan
Video pernyataan Menkeu itu merupakan hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus lalu.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Viral Sri Mulyani Bilang Guru Beban Negara, Kemenkeu Berdalih Itu Video Deepfake Hasil Editan
Indonesia
Akui Target Penerimaan Pajak RAPBN 2026 Rp 2.357 T Ambisius, Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru
Menkeu Sri Mulyani memastikan tak ada rencana pengenaan jenis pajak baru untuk mengejar target APBN 2026.
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
Akui Target Penerimaan Pajak RAPBN 2026 Rp 2.357 T Ambisius, Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru
Indonesia
Anggaran Pendidikan 20% APBN Harusnya Cukup, DPR Ingatkan Sri Mulyani Jangan Bebani Rakyat dengan Gaji Guru
Guru di Jerman bisa memperoleh penghasilan hingga sekitar Rp 1 miliar per tahun
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Anggaran Pendidikan 20% APBN Harusnya Cukup, DPR Ingatkan Sri Mulyani Jangan Bebani Rakyat dengan Gaji Guru
Indonesia
Menkeu dan Menhan Kunjungi Wilayah Rawan KKB di Papua Pakai Rompi Anti Peluru, Cek Perlengkapan Tempur Pasukan
“Kunjungan ini agar Kemenkeu tahu langsung kendala di lapangan yang dihadapi prajurit TNI di Papua,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen Frega Ferdinand Wenas
Frengky Aruan - Sabtu, 07 Juni 2025
Menkeu dan Menhan Kunjungi Wilayah Rawan KKB di Papua Pakai Rompi Anti Peluru, Cek Perlengkapan Tempur Pasukan
Indonesia
17,3 Juta Pekerja Gaji di Bawah 3,5 Juta Bakal Terima Bantuan Rp 600 Ribu
Menteri Keuangan sebut bantuan ini diberikan untuk memperkuat daya beli masyarakat di tengah ancaman pelemahan ekonomi global.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Juni 2025
17,3 Juta Pekerja Gaji di Bawah 3,5 Juta Bakal Terima Bantuan Rp 600 Ribu
Indonesia
Prabowo akan Salurkan Beras 20 Kg dan Uang Tunai Rp 400 Ribu untuk Keluarga Penerima Manfaat
Program ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi nasional yang diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Juni 2025
Prabowo akan Salurkan Beras 20 Kg dan Uang Tunai Rp 400 Ribu untuk Keluarga Penerima Manfaat
Indonesia
Menkeu Lantik Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai dan Bimo Wijayanto untuk Posisi Dirjen Pajak
3 orang bukan berasal dari pejabat karier di Kemenkeu, yaitu Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak, Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai, dan Masyita Cristalline sebagai Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Frengky Aruan - Jumat, 23 Mei 2025
Menkeu Lantik Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai dan Bimo Wijayanto untuk Posisi Dirjen Pajak
Bagikan