Pilpres 2019

Jelang Putusan MK, Kapolda Jateng dan Pangdam Diponegoro Gelar Silaturahmi Akbar Dengan Warga Solo

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 26 Juni 2019
  Jelang Putusan MK, Kapolda Jateng dan Pangdam Diponegoro Gelar Silaturahmi Akbar Dengan Warga Solo

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel dan Pangdam IV/ Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi deklarasi damai tolak kekerasan di Solo, Jawa Tengah, Rabu (26/6).(MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel dan Pangdam IV/ Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan menjelang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6).

Demikian diungkapkan keduanya saat mengadakan kegiatan bertema 'Doa untuk Negeri dan Silaturahmi' TNI-Polri dengan Masyarakat di Plaza Manahan, Solo, Jawa Tengah, Rabu (26/6). Sebagai pengisi tausiah adalah KH. Ahmad Muwafiq. Hadir juga dalam acara ini Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maemoen.

"Hari ini masih dalam suasana Lebaran kita melaksanakan silaturahmi dan halalbihalal di Solo Jawa Tengah. Pelaksana kegiatan ini dari Polda dan Pangdam serta Pemprov Jateng," ujar Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel.

Kapolda Jateng dan Pangdam Diponegoro bersilaturahmi dengan warga Solo

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel memberikan keterangan terkait acara doa bersama di Solo, Jawa Tengah, Rabu (26/6).(MP/Ismail)

Rycko mengungkapkan melalui kegiatan ini ingin menyampaikan Solo yang damai, Jawa Tengah yang damai Indonesia yang damai, Indonesia yang menolak segala bentuk kekerasan dalam bentuk kerusuhan.

"Mari kitan kita sampaikan pesan moral warga Jawa Tengah mampu menjaga kedamaian, kesejukan dalam sebuah pesta demokrasi yang besar," kata dia.

Ia menegaskan warga Jawa Tengah sudah mampu meberikan tauladan dan memberikan contoh membangun kesatuan dan persatuan. Acara ini sebagai bentuk antisipasi serta mencegah terjadinya kericuhan menjelang putusan MK di Jakarta.

Pangdam IV/ Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi, mengungkapkan lewat kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Para prajurit TNI dari Kodam Diponegoro
Para prajurit TNI dari Kodam Diponegoro, Jawa Tengah (MP/Ismail)

"Jawa Tengah damai, tanpa kekerasan. Kami yakin semua unsur bersinergi pasti bahwa Indonesia damai," kata dia.

Disinggung upaya pencegaha massa ke Jakarta, Effendi menegaskan mengambil langkah persuatif serta memberikan imbauan kepada masyarakat. Kejadian pada tanggal 21-22 Mei bisa menjadikan pelajaran berharga.

BACA JUGA: Seusai Putusan MK, TKN Persiapkan Rekonsiliasi dengan Kubu Prabowo-Sandi

Polresta Surakarta Imbau Warga Tidak ke Jakarta, DSKS: Kita Berhak Mengawal Putusan MK

Silaturahmi Akbar dengan Pesan Damai dari Polda Jateng dan Kodam Diponegoro
Silaturahmi Akbar dan Pesan Damai Polda Jateng bersama Kodam IV/Diponegoro jelang putusan MK (MP/Ismail)

"Kami imbau masyarakat Jateng tidak perlu berangkat ke Jakarta, para pemimpin kita juga sudah menyatakan hal yang sama, proses sudah berjalan, kita tunggu hasilnya saja," tegas Mayjen TNI M Effendi.

Acara ditutup dengan deklarasi damai yang dibacakan Kapolda Jateng. Deklarasi itu berbunyi "Mulai dari Solo Tolak Kerusuhan, Jawa Tengah Damai Indonesia Damai Indonesia Tanpa Kekerasan".(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

#Mahkamah Konstitusi #Kapolda Jateng #Pilpres 2019 #TNI-Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Nasib Sial Uji Materiil Pasal Santet Mental Balik di MK, Pemohon Tak Punya Ilmu Gaib
Mahkamah Konstitusi menetapkan permohonan pengujian Pasal 252 KUHP tentang Pasal Santet ditarik kembali oleh pemohon karena kerugian bersifat akademik.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
Nasib Sial Uji Materiil Pasal Santet Mental Balik di MK, Pemohon Tak Punya Ilmu Gaib
Indonesia
38 Tersangka Kasus Penipuan Online Bermodus Pig Butchering Warga Amerika Kumpulkan Rp 41 Miliar
Dari data transaksi yang ditemukan penyidik, nilai keuntungan yang diperoleh jaringan tersebut mencapai USD 2.327.625 atau sekitar Rp 41,1 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
38 Tersangka Kasus Penipuan Online Bermodus Pig Butchering Warga Amerika Kumpulkan Rp 41 Miliar
Indonesia
Tim Advokasi Minta MK Segera Putus Uji UU TNI demi Supremasi Sipil
Keterlambatan putusan menjadi persoalan karena perluasan peran TNI di luar fungsi pertahanan terus berlangsung.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Tim Advokasi Minta MK Segera Putus Uji UU TNI demi Supremasi Sipil
Indonesia
Yusril Ihza Mahendra Sebut Kasus Penghinaan Presiden Resmi Jadi Delik Aduan Murni Tanpa Perantara
Konstruksi KUHP Nasional menetapkan tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden serta wakil presiden sebagai delik aduan murni
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 Agustus 2026
Yusril Ihza Mahendra Sebut Kasus Penghinaan Presiden Resmi Jadi Delik Aduan Murni Tanpa Perantara
Indonesia
Gugatan SIM Seumur Hidup Ditolak MK, Hukum Tak Urusi Kelalaian Pribadi
Keputusan tegas ini diambil MK bukan hanya karena persoalan pokok perkara
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 Agustus 2026
Gugatan SIM Seumur Hidup Ditolak MK, Hukum Tak Urusi Kelalaian Pribadi
Indonesia
TNI-Polri Masuk Kategori Profesi Rawan Serangan Heat Stroke, Cegah dan Kenali Gejalanya!
Dokter UI dan IAKMI sebut lansia, anak-anak, pekerja pabrik, atlet, serta TNI-Polri masuk kategori rawan terkena heat stroke.
Wisnu Cipto - Kamis, 13 Agustus 2026
TNI-Polri Masuk Kategori Profesi Rawan Serangan Heat Stroke, Cegah dan Kenali Gejalanya!
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil, Orang Lain Tidak Dapat Menginisiasi Proses Pidana
MK juga menilai tidak terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 terkait unsur-unsur pemidanaan dalam Pasal 219 KUHP.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil, Orang Lain Tidak Dapat Menginisiasi Proses Pidana
Indonesia
MK Kembali Akan Putuskan Gugatan UU Pemilu, Hari ini Asa 15 Ketatapan Dibacakan MK
Sebelum sidang pengucapan putusan atau ketetapan digelar, MK melaksanakan sidang perbaikan permohonan pada pukul 13.00 WIB untuk dua permohonan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
MK Kembali Akan Putuskan Gugatan UU Pemilu, Hari ini Asa 15 Ketatapan Dibacakan MK
Indonesia
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta anggaran pendidikan difokuskan untuk mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan mutu pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Indonesia
Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berlanjut, BGN Jelaskan Dampak Putusan MK
Putusan MK yang melarang penggunaan dana pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis memicu perhatian publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berlanjut, BGN Jelaskan Dampak Putusan MK
Bagikan