Pilpres 2019

Seusai Putusan MK, TKN Persiapkan Rekonsiliasi dengan Kubu Prabowo-Sandi

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 26 Juni 2019
  Seusai Putusan MK, TKN Persiapkan Rekonsiliasi dengan Kubu Prabowo-Sandi

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani (ANTARA/Galih Pradipta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Rekonsiliasi menjadi tajuk utama Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf sesuai putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) esok, Kamis (27/6). Alasannya, begitu hakim MK mengetuk palu berarti persaingan Pilpres 2019 praktis selesai.

Menurut Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, manuver politik kedua kubu seusai putusan MK diibaratkan dengan pesawat terbang yang akan mendarat.

"Bentuk soft landingnya apa? Ya itu yang sama-sama kita tunggu, itulah yang sedang terjadi pembicaraan dengan banyak kalangan," kata Arsul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/6).

Wakil Ketua TKN Arsul Sani
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani. (Foto: MP/Fadli)

Lebih lanjut, Arsul Sani mengatakan ada kemungkinan pihaknya tak akan melakukan pelaporan sebagai bentuk upaya soft landing.

"Tentu dalam konteks demokrasi ya biarkan saja kan itu berkembang. Tapi apakah kemudian kami yang TKN 01 akan melakukan itu (melaporkan)? Rasanya tidak. Saya masih pakai kata 'rasanya tidak', karena bukan saya sendiri yang memutuskan," ujar Arsul.

BACA JUGA: Peneliti LSI Denny JA Ungkap Alasan Anies Diserang Bertubi-tubi Belakangan Ini

Luncurkan Kalender Wisata, Jabar Targetkan Kunjungan 49,8 Juta Wisatawan di Tahun 2019

Karena, kalau dilaporkan bakal memperpanjang perseteruan. Sebab, kedua kubu sama-sama ingin situasi sosial politik kembali berjalan normal.

"Tapi rasanya tidak, karena menurut saya itulah bagian dari soft landing kita. Kalau itu misalnya itu sudah ditolak tapi kita masih mempersoalkan saksi-saksi seperti itu, ya menurut saya untuk apa juga? Kan katanya mau soft landing," imbuh politisi PPP ini.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, sembilan hakim konstitusi sudah memutuskan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres yang diajukan pasangan Prabowo-Sandi.(Knu)

#Pilpres 2019 #Mahkamah Konstitusi #Joko Widodo #Prabowo Subianto
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Pilih Adies Kadir Jadi Hakim MK, Saan Mustopa Buka Alasannya
Saan menjelaskan DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan dan mengubah sepanjang mengikuti mekanisme yang berlaku.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
DPR Pilih Adies Kadir Jadi Hakim MK, Saan Mustopa Buka Alasannya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Stop Gaji Anggota DPR selama 3 Bulan, Uangnya Dipakai untuk Bantu Korban Bencana Alam
Presiden RI, Prabowo Subianto, kabarnya menghentikan gaji anggota DPR selama tiga bulan. Uangnya akan digunakan untuk korban bencana alam.
Soffi Amira - Selasa, 27 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Stop Gaji Anggota DPR selama 3 Bulan, Uangnya Dipakai untuk Bantu Korban Bencana Alam
Indonesia
Dinilai Berisiko, Indonesia Harus Siap Mundur dari Board of Peace jika Abaikan Palestina
Eks Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, meminta Indonesia harus mundur dari Board of Peace jika mengabaikan Palestina.
Soffi Amira - Selasa, 27 Januari 2026
Dinilai Berisiko, Indonesia Harus Siap Mundur dari Board of Peace jika Abaikan Palestina
Indonesia
Indonesia Gabung Board of Peace, Eks Wamenlu Ingatkan Risiko Dominasi AS
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengingatkan agar Indonesia tak menjadi pengikut di Board of Peace bentukan Presiden AS, Donald Trump.
Soffi Amira - Selasa, 27 Januari 2026
Indonesia Gabung Board of Peace, Eks Wamenlu Ingatkan Risiko Dominasi AS
Lainnya
Komisi III DPR Setujui Adies Kadir Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Terpilih
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon hakim Mahkamah Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Didik Setiawan - Senin, 26 Januari 2026
Komisi III DPR Setujui Adies Kadir Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Terpilih
Indonesia
Izinnya Dicabut Prabowo, 28 Perusahaan Perusak Hutan Diminta Bertanggung Jawab
28 perusahaan perusak hutan diminta bertanggung jawab. Pencabutan izin yang dilakukan Presiden RI, Prabowo Subianto, dinilai belum cukup.
Soffi Amira - Minggu, 25 Januari 2026
Izinnya Dicabut Prabowo, 28 Perusahaan Perusak Hutan Diminta Bertanggung Jawab
Indonesia
Arahan dari Prabowo, BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca di Jabodetabek
BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca di Jabodetabek. Hal ini mendapat arahan langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Minggu, 25 Januari 2026
Arahan dari Prabowo, BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca di Jabodetabek
Indonesia
Indonesia Gabung Badan Internasional Trump, Prabowo Dinilai Sedang Cari Celah untuk Bela Palestina
Indonesia harus mendorong langkah-langkah konkret yang terukur, seperti gencatan senjata berkelanjutan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Indonesia Gabung Badan Internasional Trump, Prabowo Dinilai Sedang Cari Celah untuk Bela Palestina
Indonesia
Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace, Indonesia Kawal Perdamaian di Gaza
Presiden RI, Prabowo Subianto, menandatangani piagam Board of Peace di Davos, Swiss. Indonesia akan mengawal perdamaian di Gaza, Palestina.
Soffi Amira - Jumat, 23 Januari 2026
Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace, Indonesia Kawal Perdamaian di Gaza
Indonesia
Menko Yusril Targetkan RPP Jabatan Polisi Aktif Terbit Akhir Bulan, Bantah Ada Penolakan dari DPR
Pemerintah menargetkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) penataan jabatan yang dapat diisi anggota Polri aktif selesai dan diterbitkan akhir Januari 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
Menko Yusril Targetkan RPP Jabatan Polisi Aktif Terbit Akhir Bulan, Bantah Ada Penolakan dari DPR
Bagikan