Luhung Sapto
Merahputih.com - Menghadapi Pilkada serentak tahun depan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau setiap kontestan mengedepankan cara-cara yang baik, santun, tidak provokatif. MUI juga meminta para calon kepala daerah senantiasa mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
MUI berpandangan peningkatan tensi politik akibat kontestensi elektoral tersebut apabila tidak dikelola dengan baik bisa berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
MUI juga mengimbau kepada semua pengurus MUI agar menjaga institusi MUI tidak terbawa arus politik praktis dengan ikut dukung-mendukung calon tertentu.
"MUI harus dapat berdiri di atas semua golongan, mengayomi dan membimbing semua kontestan agar mengedepankan al-akhlaq al-karimah," kata Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin saat membacakan rekomendasi hasil Rapat kerja nasional (Rakernas) III MUI masa bakti 2015-2020 di Kota Bogor, Jawa Barat pada 28-30 November.
MUI juga mengimbau agar kontestan menjauhkan praktik kotor yang dilarang agama seperti risywah (politik uang), kampanye hitam, dan kecurangan. Sehingga bangsa Indonesia terhindar dari perpecahan, mendapat berkah dari Allah SWT serta dapat memilih pemimpin berkarakter siddiq, amanah, tabliq, dan fathanah.
Dalam rekomendasi Rakernas tersebut MUI meminta setiap pemimpin dan tokoh masyarakat untuk menghidupkan budaya klarifikasi dan silaturahmi tanpa memandang perbedaan suku, etnik, organisasi, kelompok atau aliran politik.
Rakernas ketiga MUI menghasilkan sejumlah rekomendasi di antaranya rekomendasi bidang kehidupan kebangsaan, bidang ekonomi dan hubungan internasional.
Beberapa poin rekomendasi penting seperti KTP khusus bagi aliran kepercayaan, pembentuan majelis ulama dunia untuk menyebarkan Islam wasathiyah yakni Islam moderat, yang damai dan toleran. (*)
Sumber: ANTARA
