Jelang Pilkada 2018, Polisi Catat Lima Kawasan Rawan

MerahPutih.com - Kepolisian Republik Indonesia sudah memetakan sejumlah daerah berpotensi rawan pada Pilkada 2018. Berdasarkan keterangan Polri, ada lima daerah rawan pada pilkada serentak nanti.

"Daerah yang memiliki kerawanan tinggi seperti, Papua, Jabar, Jatim, Sulsel, dan Kalbar," jelas Anjak Utama Divhubinter Polri Irjen Pol Iza Fadr saat mengisi seminar nasional Refleksi Hukum Akhir Tahun 2017 di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (21/12).

Menurutnya, potensi kerawanan di daerah-daerah tersebut terindikasi melalui kriteria yang kemungkinan muncul pada perhelatan pesta demokrasi mendatang. Diakuinya, beberapa kriteria itu, di antaranya juga pernah terjadi pada pilkada tahun 2017 lalu.

"Ada profesional penyelenggara pemilu, profesionalisme panwas, profesionalisme pengamanan, konflik kepengurusan parpol, calon incumbent/petahana, kondisi geografis, potensi konflik paslon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, TKT kerawanan guan Kamtibmas, isu sara," katanya.

Selain mencatat dan telah memetakan daerah rawan konflik, Polri juga telah membagi titik TPS yang berpotensi rawan.

"Total TPS pada Pilkada nanti yaitu 396.538. terbagi sesuai indikator yaitu aman, rawan 1 dan rawan 2. TPS aman ada 335.659, lalu TPS rawan 1 ada 45.892, TPS rawan 2 ada 14,951," ungkap dia.

Adapun 5 daerah dengan kerawanan tertinggi menurut kriteria, yaitu Kalimantan Barat dengan tingkat karakteristik masyarakat, netralitas penyelenggara, penyebaran hoax, kampanye sara, money politik, mobilisasi di daerah perbatasan; Jawa Barat dengan jumlah penduduk (manipulasi DPT), kampanye bernuansa SARA, tingkat kontestasi Paslon yang tinggi, penyebaran HOAX, pertentangan elite parpol cukup tinggi.

Kemudian Sulawesi Selatan dengan karakteristik masyarakat penyelenggara, money politik, potensi mobilisasi penduduk, indikasi kampanye bernuansa SARA, belum selesainya NPHD; Papua dengan kondisi geografis, transportasi dan komunikasi terbatas, tingkat kontestasi Paslon yang tinggi, karakter masyarakat, potensi konflik tinggi.

Sementara, Jawa Timur dengan tingkat kontestasi yang tinggi, netralitas penyelenggara, penyebar hoax, money politik, potensi mobilisasi penduduk, pengaruh keagamaan, pertentangan elite politik cukup tinggi. (Fdi)