Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Jelang Pelantikan Gubenur dan Cawagub, Pramono-Rano Minta Pj Teguh Tak Mutasi Pejabat

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 13 Desember 2024
Jelang Pelantikan Gubenur dan Cawagub, Pramono-Rano Minta Pj Teguh Tak Mutasi Pejabat

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung (kiri) dan Rano Karno (kanan). (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pasangan Pramono Anung-Rano Karno dipastikan menang satu putaran dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan menetapkan Pramono-Rano menjadi calon gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2025-2030.

Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, dalam waktu dekat ini dirinya akan bersilaturahmi ke Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi.

Pada pertemuan itu, Prasetyo Edi bakal menyampaikan suatu hal yang penting untuk Jakarta. Hanya saja, ia tak membeberkan secara gamblang hal penting apa yang diutarakan.

Baca juga:

Ridwan Kamil Ucapkan Selamat ke Pramono-Rano Menang Pilkada Jakarta

"Ini harus disampaikan demi performa pelayanan yang baik untuk warga Jakarta," kata Prasetyo Edi di bilangan Jakarta Pusat, Jumat (13/12).

Tak lupa, lanjut Prasetyo, kubu Pramono-Rano mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta yang telah membantu proses penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Dari Pj Gubernur, DPRD, Pimpinan Perangkat Daerah, Walikota Adminsitratif, Camat, Lurah, RW, RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Betawi, Tokoh Pemuda, Seniman, dan seluruh masyarakat DK Jakarta," tuturnya

Lebih lanjut, untuk menjaga soliditas diantara ASN di Pemprov DKI, Pramono-Rano berharap Pj Teguh untuk menjaga stabilitas dilingkungan Pemda DKI tetap kondusif dan terjaga.

Baca juga:

Pj Teguh Tekankan Pengadaan Barang dan Jasa Dilakukan Sesuai Aturan

Ia juga meminta agar Pj Teguh tidak melakukan mutasi jabatan sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih pada bulan Februari 2025.

"Walaupun dimungkinkan mutasi dilakukan sesuai pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan persetujuan tertulis dari Mendagri, agar ditunda sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," paparnya.

Lantas, ia mengingatkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tidak memberikan persetujuan tertulis apabila Pj Teguh mengusulkan mutasi dilingkungan DK Jakarta. Tujuannya untuk menjaga kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DK Jakarta.

"Kami harap agar seluruh ASN bekerja keras dan solid, terutama menghadapi situasi akhir akhir ini di Jakarta, baik cuaca, menghadapi masa liburan natal dan tahun baru, nyakinkan ketersediaan pangan dan harga terjaga dan situasi kondusif dimasing masing wilayah," tutupnya. (Asp)

#Teguh Setyabudi #Pramono Anung-Rano Karno #Pilkada 2024 #Pejabat #Mutasi Jabatan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tarik Komjen Panca Putra Kembali ke Polri Usai Bertugas di Lemhanas, Mabes: Demi Tingkatkan Profesionalisme
Komjen RZ Panca Putra resmi ditunjuk untuk mengemban tugas sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
Tarik Komjen Panca Putra Kembali ke Polri Usai Bertugas di Lemhanas, Mabes: Demi Tingkatkan Profesionalisme
Indonesia
Deretan Jenderal Polri Kena Mutasi, Kapolda Jabar hingga Kalbar Diganti
Mutasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan pengembangan karier di lingkungan Polri.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
Deretan Jenderal Polri Kena Mutasi, Kapolda Jabar hingga Kalbar Diganti
Indonesia
Purbaya Lengserkan 2 Petinggi Kemenkeu, Diminta Istirahat Dulu
Menteri Purbaya belum bisa mengungkap, karir baru dari kedua pejabat senior Kemenkeu Luky Alfirman dan Febrio Nathan Kacaribu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 April 2026
Purbaya Lengserkan 2 Petinggi Kemenkeu, Diminta Istirahat Dulu
Indonesia
Pramono-Rano Diharap Tuntaskan Janji Lama dan Tantangan Pesisir Saat Setahun Menjabat
Meski banyak rapor hijau, ancaman air pasang di utara Jakarta tidak boleh dilupakan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 20 Februari 2026
Pramono-Rano Diharap Tuntaskan Janji Lama dan Tantangan Pesisir Saat Setahun Menjabat
Indonesia
1 Tahun Kepemimpinan Pramono-Rano: Banjir, Macet, dan Polusi Masih Jadi PR
Pramono Anung dan Rano Karno akui banjir, macet, dan polusi Jakarta belum tuntas. Ini fokus program dan evaluasi 1 tahun kepemimpinan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 20 Februari 2026
1 Tahun Kepemimpinan Pramono-Rano: Banjir, Macet, dan Polusi Masih Jadi PR
Indonesia
Respati Rotasi Massal 209 ASN Solo, Biar Sama-Sama Merasakan Pedih dan Lelah
Rotasi massal ASN Solo terdiri dari tujuh orang pejabat eselon II, 66 pejabat administrator eselon III, dan 139 orang pejabat eselon IV.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Respati Rotasi Massal 209 ASN Solo, Biar Sama-Sama Merasakan Pedih dan Lelah
Indonesia
Rotasi Jabatan di Polda Metro Jaya, Sejumlah Pejabat Utama dan Kapolres Diganti
Polda Metro Jaya menggelar upacara serah terima jabatan terhadap pejabat utama dan Kapolres.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Rotasi Jabatan di Polda Metro Jaya, Sejumlah Pejabat Utama dan Kapolres Diganti
Indonesia
Jaksa Agung Copot Para Jaksa Terjaring OTT, Ada 43 Yang Kena Mutasi
Mutas ini, dalam rangka mutasi dan penyegaran organisasi, serta mengisi kekosongan jabatan dalam rangka pelayanan dan penegakan hukum yang memerlukan kecepatan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Desember 2025
Jaksa Agung Copot Para Jaksa Terjaring OTT, Ada 43 Yang Kena Mutasi
Indonesia
60 Laporan Harta Kekayaan Pejabat Terindikasi Dari Korupsi
Temuan LHPKN digunakan KPK dalam proses penyelidikan atau penyidikan untuk membandingkan beberapa hal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
60 Laporan Harta Kekayaan Pejabat Terindikasi Dari Korupsi
Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Bagikan