Jelang Pelantikan Gubenur dan Cawagub, Pramono-Rano Minta Pj Teguh Tak Mutasi Pejabat

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 13 Desember 2024
Jelang Pelantikan Gubenur dan Cawagub, Pramono-Rano Minta Pj Teguh Tak Mutasi Pejabat

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung (kiri) dan Rano Karno (kanan). (MP/Didik Setiawan)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pasangan Pramono Anung-Rano Karno dipastikan menang satu putaran dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan menetapkan Pramono-Rano menjadi calon gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2025-2030.

Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, dalam waktu dekat ini dirinya akan bersilaturahmi ke Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi.

Pada pertemuan itu, Prasetyo Edi bakal menyampaikan suatu hal yang penting untuk Jakarta. Hanya saja, ia tak membeberkan secara gamblang hal penting apa yang diutarakan.

Baca juga:

Ridwan Kamil Ucapkan Selamat ke Pramono-Rano Menang Pilkada Jakarta

"Ini harus disampaikan demi performa pelayanan yang baik untuk warga Jakarta," kata Prasetyo Edi di bilangan Jakarta Pusat, Jumat (13/12).

Tak lupa, lanjut Prasetyo, kubu Pramono-Rano mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta yang telah membantu proses penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Dari Pj Gubernur, DPRD, Pimpinan Perangkat Daerah, Walikota Adminsitratif, Camat, Lurah, RW, RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Betawi, Tokoh Pemuda, Seniman, dan seluruh masyarakat DK Jakarta," tuturnya

Lebih lanjut, untuk menjaga soliditas diantara ASN di Pemprov DKI, Pramono-Rano berharap Pj Teguh untuk menjaga stabilitas dilingkungan Pemda DKI tetap kondusif dan terjaga.

Baca juga:

Pj Teguh Tekankan Pengadaan Barang dan Jasa Dilakukan Sesuai Aturan

Ia juga meminta agar Pj Teguh tidak melakukan mutasi jabatan sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih pada bulan Februari 2025.

"Walaupun dimungkinkan mutasi dilakukan sesuai pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan persetujuan tertulis dari Mendagri, agar ditunda sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," paparnya.

Lantas, ia mengingatkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tidak memberikan persetujuan tertulis apabila Pj Teguh mengusulkan mutasi dilingkungan DK Jakarta. Tujuannya untuk menjaga kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DK Jakarta.

"Kami harap agar seluruh ASN bekerja keras dan solid, terutama menghadapi situasi akhir akhir ini di Jakarta, baik cuaca, menghadapi masa liburan natal dan tahun baru, nyakinkan ketersediaan pangan dan harga terjaga dan situasi kondusif dimasing masing wilayah," tutupnya. (Asp)

#Teguh Setyabudi #Pramono Anung-Rano Karno #Pilkada 2024 #Pejabat #Mutasi Jabatan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tak Pandang Bulu, Pramono Tegaskan Monas Terbuka untuk Semua Acara Keagamaan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, bahwa Monas terbuka untuk menggelar semua acara keagamaan.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Tak Pandang Bulu, Pramono Tegaskan Monas Terbuka untuk Semua Acara Keagamaan
Indonesia
Saatnya Pejabat Hentikan Pamer Harta di Media Sosia, Tidak Tepat Secara Moral dan Etika
Pejabat publik itu mestinya bijak dalam bermedia sosial, termasuk dalam hal ini membatasi diri untuk tidak pamer harta
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Saatnya Pejabat Hentikan Pamer Harta di Media Sosia, Tidak Tepat Secara Moral dan Etika
Indonesia
Mendagri Larang Pejabat Pamer Kekayaan hingga Gelar Pesta Mewah, Cuma Bisa Picu Provokasi
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melarang pejabat memamerkan kekayaan hingga menggelar pesta mewah. Hal itu dianggap hanya bisa memicu provokasi.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
Mendagri Larang Pejabat Pamer Kekayaan hingga Gelar Pesta Mewah, Cuma Bisa Picu Provokasi
Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
Drama di Balik Tiang Monorel Jakarta, Pramono Anung Siap Libas Para Pengklaim
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengadakan rapat internal dan memutuskan bahwa tiang-tiang monorel tersebut adalah milik PT Adhi Karya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 23 Juli 2025
Drama di Balik Tiang Monorel Jakarta, Pramono Anung Siap Libas Para Pengklaim
Indonesia
Pramono Anung-Rano Karno Diingatkan 3 Masalah Utama di 100 Hari Pertama
Duet Pramono-Rano masih menghadapi permasalahan-permasalahan besar warga Jakarta yang harus segera diatasi.
Frengky Aruan - Rabu, 25 Juni 2025
Pramono Anung-Rano Karno Diingatkan 3 Masalah Utama di 100 Hari Pertama
Indonesia
24 Daerah Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Agustus 2025
PSU dan Pilkada ulang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang dan Bupati dan Wakil Bupati Bangka, Provinsi Bangka Belitung.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 20 Juni 2025
 24 Daerah Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Agustus 2025
Indonesia
Prioritas Kenyamanan Publik, Pramono Beri Peringatan Keras Sopir JakLingko dan Percepat Penambahan Unit
Terkait rencana perluasan JakLingko ke daerah penyangga, seperti Depok dan Bekasi, Pramono belum memberikan detail terbaru
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Juni 2025
Prioritas Kenyamanan Publik, Pramono Beri Peringatan Keras Sopir JakLingko dan Percepat Penambahan Unit
Indonesia
Ketua MA Ingatkan Hakim Anyar Tidak Bawa Oleh-Oleh Ketuk Pintu Pimpinan, Diminta Ketuk Pintu Langit
Sunarto juga mengatakan apabila Tuhan sudah berkehendak, maka tidak akan ada yang tidak bisa menghalanginya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 Juni 2025
Ketua MA Ingatkan Hakim Anyar Tidak Bawa Oleh-Oleh Ketuk Pintu Pimpinan, Diminta Ketuk Pintu Langit
Indonesia
Pilkada Barito Utara Berulang, Komisi II DPR Usulkan Evaluasi Pilkada
PSU berulang memakan biaya dan membuat daerah lama tanpa pemimpin.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Mei 2025
Pilkada Barito Utara Berulang, Komisi II DPR Usulkan Evaluasi Pilkada
Bagikan