Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kondisi euangan negara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024 di Jakarta, Rabu (11/12).
Tercatat, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 401,8 triliun atau 1,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per November 2024.
Dalam APBN 2024, total defisit anggaran adalah Rp522,8 triliun. Jadi, defisit Rp 401,8 triliun masih di bawah target UU APBN.
"Maka, disebutkan ini 76,8 persen dari defisit yang ada di dalam UU APBN 2024," kata
Belanja negara tercatat sebesar Rp 2.894,5 triliun atau 87 persen dari pagu Rp 3.325,1 triliun, tumbuh 15,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Baca juga:
Prabowo Ingatkan Pejabat Hemat APBN 2025 dan Ingin Perangi Kebocoran di Semua Tingkat
Sedangkan, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.492,7 triliun atau 89 persen dari target Rp 2.802,3 triliun, tumbuh 1,3 persen yoy.
"Pendapatan negara kita mengalami tekanan yang luar biasa besar sampai Juli-Agustus. Pajak dan bea cukai sejak tahun lalu tekanannya luar biasa, sehingga untuk mendapatkan pertumbuhan positif (pendapatan) ini adalah turn around yang kita harap terus berlanjut," ujar Menkeu.
Secara rinci, realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp 2.098,6 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 795,8 triliun. Realisasi BPP setara 85,1 persen dari target APBN Rp 2.467,5 triliun, tumbuh 18,3 persen.
BPP terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang terealisasi sebesar Rp 1.049,7 triliun atau 96,2 persen dari target Rp 1.090,8 triliun (tumbuh 17,9 persen) dan belanja non-K/L terealisasi Rp 1.048,9 triliun atau 76,2 persen dari target Rp 1.376,7 triliun (tumbuh 18,6 persen).
Adapun realisasi TKD setara 92,8 persen dari target APBN Rp 857,6 triliun, tumbuh sebesar 8,1 persen.
Sedangkan, penerimaan negara yang berasal dari perpajakan tercatat sebesar Rp 1.946,7 triliun (setara 84,3 persen dari target Rp 2.309,9 triliun, tumbuh 1,7 persen), terdiri dari penerimaan pajak Rp 1.688,9 triliun (84,9 persen dari target Rp 1.988,9 triliun, tumbuh 1,1 persen) dan kepabeanan dan cukai Rp 257,7 triliun (80,3 persen dari target Rp 321 triliun, tumbuh 5,2 persen). (*)
