JD.ID PHK 200 Karyawannya dengan Alasan Efisiensi

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 13 Desember 2022
JD.ID PHK 200 Karyawannya dengan Alasan Efisiensi

Ilustrasi PHK. Foto: Pexels/ANTONI SHKRABA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perusahaan e-commerce JD.ID mengumumkan kebijakan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK menimpa 200 karyawan di perusahaan itu untuk pelbagai posisi.

Manajemen menyatakan perusahaan tengah berupaya melakukan efisiensi. Manajemen melihat adanya tantangan perubahan bisnis yang sangat cepat belakangan.

Baca Juga:

Recharge Setelah Terdampak PHK

"Salah satu Langkah yang diambil manajemen adalah melakukan perampingan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan," ujar Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara dalam keterangannya, Selasa, 13 Desember 2022.

Setya menampik PHK terjadi pada 50-85 persen karyawan. Informasi tersebut sebelumnya ramai beredar di media-media sosial.

Dia menyatakan JD.ID berkomiten untuk terus memberikan dukungan kepada lebih dari 200 karyawan yang terdampak PHK. Perusahaan yang bermula dari startup itu berjanji memberikan manfaat asuransi serta dukungan berupa talent promoting. Hak-hak lain pun, menurut Yudha, akan dipenuhi.

Baca Juga:

Alasan PHK Terjadi di Startup, Bukan Karena Besaran Gaji

"Serta hak-hak lain yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku," katanya.

Adapun langkah efisiensi JD.ID ini dilakukan menjelang akhir tahun berbarengan dengan adanya kabar bahwa e-commerce raksasa asal China, JD.com, mempertimbangkan untuk mundur dari pasar di Indonesia dan Thailand. JD.com adalah induk perusahaan JD.ID. (*)

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Program Padat Karya Antisipasi Maraknya PHK

#Startup #E-commerce Indonesia #PHK #PHK Massal
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Alasan Prahara Banyak Startup Bangkrut & Gagal Versi BRIN
BRIN menyoroti ketidaksesuaian antara produk yang dikembangkan startup dengan kebutuhan masyarakat sebagai faktor utama.
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
Alasan Prahara Banyak Startup Bangkrut & Gagal Versi BRIN
Indonesia
Begini Masalah Yang Jerat Industri Tekstil Nasional Hingga PHK Ribuan Pekerja
APSyFI menilai rantai pasok industri yang selama ini terintegrasi dari hulu hingga hilir kini terganggu akibat serbuan produk impor ilegal.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Oktober 2025
Begini Masalah Yang Jerat Industri Tekstil Nasional Hingga PHK Ribuan Pekerja
Indonesia
Kabar Baik nih, Pajak untuk Pedagang Daring Ditunda Sampai Bulan Depan
Penundaan pajak e-commerce Februari 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Kabar Baik nih, Pajak untuk Pedagang Daring Ditunda Sampai Bulan Depan
Indonesia
Menkeu Purbaya Tunda Penerapan Pajak E-Commerce, DPR: Beri Ruang UMKM untuk Bernapas
Penundaan pajak dinilai memberi perlindungan pelaku UMKM agar tidak terbebani di tengah proses pemulihan ekonomi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Tunda Penerapan Pajak E-Commerce, DPR: Beri Ruang UMKM untuk Bernapas
Indonesia
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa impor benang dan kain di tahun 2016 masing-masing hanya sebesar 230.000 ton dan 724.000 ton.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Indonesia
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, angkat bicara soal ancaman PHK massal yang menghantui karyawan Shell.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Indonesia
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Secara nasional jumlah tenaga kerja terkena PHK tercatat sebanyak 830 orang, 261 di antaranya terjadi di Jawa Barat.
Frengky Aruan - Rabu, 17 September 2025
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Indonesia
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Rokok ilegal, yang sering diproduksi rumahan, tidak membayar cukai kepada pemerintah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Indonesia
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Kadin pentingnya penciptaan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Indonesia
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Pembebasan PPh untuk sektor tertentu yang telah dinikmati oleh 1,7 juta pekerja.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Bagikan