Jawaban Sekjen PDIP Soal Klaim Zulhas Jokowi Gabung PAN

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 10 Desember 2023
Jawaban Sekjen PDIP Soal Klaim Zulhas Jokowi Gabung PAN

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat safari politik dan konsolidasi struktural DPC PDIP Kabupaten Lebak, di Gedung As-Sakinah, Banten, Minggu (10/12). (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto menanggapi lontaran Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan soal Presiden Jokowi sudah tak lagi di partainya yang lama, yakni PDI Perjuangan (PDIP).

Menurut Hasto, pernyataan itu adalah cara pria yang karib disapa Zulhas itu untuk membantu pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Secara tidak langsung merupakan cara Pak Zulkifli Hasan membantu Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD," kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela safari politik ke Provinsi Banten, Minggu (10/12).

Baca Juga:

Aktivis HAM Sebut Demokrasi Alami Regresi di Era Jokowi

Hasto tak mempertegas apa maksud dari pernyataan membantu pasangan Ganjar-Mahfud tersebut.

Sekjen PDIP dua periode itu bahkan sempat menyeletuk soal klaim Zulhas tentang Jokowi yang telah bergabung dengan PAN.

"Ya nanti Pak Zul akan menunjukkan KTA-nya (Jokowi di PAN),” ujarnya.

Baca Juga:

Publik Tetap Puas Terhadap Kinerja Jokowi di Tengah Terpaan Isu Negatif

Lalu wartawan bertanya lagi, apakah arti sikap Zulhas itu bermakna PAN tak solid mendukung Prabowo-Gibran? Menjawab itu, Hasto menjawab sebagai berikut.

"Ya, bagaimana? Pak Prabowo blusukan saja enggak bisa. Bagaimana, mau solid? Sebab di dalam Pemilu ini yang mau diukur kan gerakan dari calon, bukan imitasi dari calon," kata Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Lantik Marthinus Hukom Jadi Kepala BNN

#Hasto Kristiyanto #PDIP #PAN #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Seluruh kinerja menteri juga berada dalam pengawasan langsung Presiden Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan