Jawaban Kemendagri Soal E-KTP Berserak, Dirjen: E-KTP Sengaja Dibuang

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 11 Desember 2018
Jawaban Kemendagri Soal E-KTP Berserak, Dirjen: E-KTP Sengaja Dibuang

Ilustrasi e-KTP (Foto: ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ribuan e-KTP tercecer di kawasan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (8/12). Tak ayal kegaduhan kembali bergejolak. Ditambah pula kian memasuki tahun politik.

Adapun jumlah e-KTP yang ditemukan itu sebanyak 2.153 keping. Dengan rincian 63 rusak, 3 cetakan 2014, sisanya 2.087 cetakan 2011-2013.

Menanggapi hal itu, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, ribuan e-KTP di Pondok Kopi itu sengaja dibuang. Namun, dirinya belum bisa menjelaskan siapa oknum yang sengaja membuang e-KTP tersebut.

Sebab, sambung dia, hingga saat ini pihak Kepolisian Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan terkait persoalan tercecernya ribuan e-KTP itu.

"Saya ingin luruskan bahwa e-KTP yang di Duren Sawit bukan KTP elektronik yang tercecer. Tapi e-KTP yang sengaja dibuang. Kalau tercecer itu, kan tidak sengaja jatuh di pinggir jalan. Tapi itu di tempat terbuka, sehingga indikasinya kuat memang sengaja diletakkan di situ," ujar Zudan di Jakarta, Selasa (11/12).

Barang bukti e-KTP yang tercecer di kawasan Bogor. (Foto: Dok Polres Bogor)

Meski demikian, Zudan menuturkan pihak kepolisian telah menemukan beberapa terduga oknum yang sengaja membuang ribuan e-KTP itu.

Tapi polisi belum mau mengungkap siapa terduga pelaku pembuangan e-KTP tersebut ke publik karena masih dalam penyelidikan polisi.

Di samping itu juga, Zudan tak berspekulasi terkait apakah oknum yang membuang e-KTP itu merupakan petugas Disdukcapil atau bukan.

"Sekarang Polda terus mendalami, sudah memberikan laporan sudah mengerucut ke beberapa titik. Tapi saya belum bisa membuka siapa yang membuang itu karena sedang tahap penyelidikan," jelasnya.

Agar peristiwa tercecernya e-KTP itu tak terulah kembali. Zudan berharap, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk lebih teliti kembali dalam mengelola e-KTP.

"Solusinya adalah sanksi tegas, keras sebagai orang yang membuang dokumen negara itu. Maka kehatian-kehatian kita secara internal itu semua dokumen KTP elektronik yang rusak tidak terpakai harus segera dipotong," ungkapnya. (Asp)

#E-KTP #Kemendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir minta 6,7 juta ASN tinggalkan pola kerja rutin dan mulai manfaatkan AI generatif demi pelayanan publik yang cepat dan transparan.
Wisnu Cipto - Selasa, 29 September 2026
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Pemulihan dokumen administrasi kependudukan menjadi kebutuhan mendesak agar warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh hak-hak dasarnya.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Indonesia
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
DPR meminta Kemendagri mengusut temuan BPK terkait ASN di Kutai Kartanegara yang tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam setahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
Indonesia
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Kemendagri menegaskan bahwa e-KTP tetap diperlukan untuk check-in hotel. Sebelumnya, beredar kabar bahwa check-in hotel tak membutuhkan e-KTP.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Indonesia
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Saat kebakaran terjadi, Agus berada di lantai tiga Gedung D bersama puluhan ASN lain yang sedang rapat.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 April 2026
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Dunia
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Kebakaran yang melanda Gedung D Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (20/4), turut merembet ke rumah warga sekitar.
Wisnu Cipto - Senin, 20 April 2026
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Indonesia
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan pertama kali diterima petugas pemadam kebakaran pada pukul 13.38 WIB dari warga melalui Pos GulkarMat.
Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Indonesia
Disdukcapil DKI Perpanjang Jam Layanan hingga Malam
Program ini merupakan upaya dalam memberikan kemudahan pelayanan bagi warga Jakarta.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
Disdukcapil DKI Perpanjang Jam Layanan hingga Malam
Bagikan