Jawa Barat Kekurangan Petugas Lapas, Ini Kata Kakanwil Kemekumham Jabar

MerahPutih.com - Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat Indro Purwoko mengatakan, jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) masih belum bisa dikatakan ideal.

Indro menjelaskan, belum ideal itu dikarenakan masih ada lapas yang kekurangan petugas, meski saat ini sudah ada perekrutan baru 12.114 calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Kemenkumham Jabar.

Dijelaskan, tidak semua pegawai di lapas atau rutan bertugas untuk menjaga warga binaan atau tahanan. Misalnya, kata Indro, di Lapas Jelekong yang dihuni oleh 1.300 tahanan hanya dijaga oleh 5 petugas. Idealnya 1:25 atau satu petugas menjaga 25 tahanan.

"Sedangkan kondisi ini masih jauh dari ideal. Jumlah petugas lapas di Jabar ini belum bisa dikatakan ideal," kata Indro saat pembukaan Orientasi CPNS Kemenkumham Jabar di SOR Arcamanik, Kota Bandung, Selasa (23/1).

Indro mengungkapkan, pihaknya kini merekrut sebanyak 12.114 CPNS terpilih dari 5.777 pelamar kerja Jabar lainnya. Untuk tingkat sarjana Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi yang menerbitkan kontribusi yang cukup besar sekitar 416 orang.

Kedepannya akan ada kebijakan baru dalam proses perekrutan petugas. Pasalnya, memoratorium sudah berlaku selama 5 tahun dengan kondisi petugas yang pensiun, sudah meninggal dunia dan sebagainya.

"Harapa kami setelah adanya penambahan rekrutmen akan lebih meningkat dalam pelayanan kepada warga binaan," ungkap Indro

Berkenaan dengan petugas lapas (sipir) yang melakukan tindakan melanggara peraturan. Kemenkumham tidak segan-segan akan menindak tegas oknum tersebut.

"Jadi, jangan digeneralisir, ya. Bahwa Kemenhumham ada salah satu kalapasnya atau karutannya yang melakukan pelanggaran padahal itu seorang pimpinan. Yang jelas kalau oknum itu, ya, tanggung jawabnya sendiri," katanya.

Kemenhumham sudah berkomitmen jika menemukan petugas atau oknum yang melanggar peraturan, maka akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. "Tentu kita akan tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," tandasnya. (Yugi Prasetyo)