Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Jansen Demokrat Nilai Yenny Wahid Tidak Cocok Jadi Cawapres Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 10 Agustus 2023
Jansen Demokrat Nilai Yenny Wahid Tidak Cocok Jadi Cawapres Anies

Anies Baswedan pada Apel Siaga Perubahan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (16/7/2023). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Nama Putri Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid alias Gus Dur, yakni Yenny Wahid masuk ke dalam daftar kandidat bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.

Menanggapi dinamika politik yang berkembang, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Jansen Sitindaon menilai, Yenny Wahid tidak cocok maju sebagai bakal cawapres dari KPP yang mengusung semangat perubahan.

“Mbak Yenny buat saya bagus. Bahkan lengkap sekali dengan segala atribusi yang melekat dalam diri beliau. Namun untuk posisi wapres di Koalisi Perubahan, buat saya beliau tidak pas, tidak cocok. Mungkin cocoknya di koalisi yang lain,” kata Jansen dalam keterangannya, Kamis (10/8).

Baca Juga:

Andi Arief Duga Surya Paloh jadi Cawapres Anies, NasDem Beri Klarifikasi

Jansen menilai, ketidakcocokan Yenny mengisi posisi cawapres KPP karena tidak merepresentasikan semangat perubahan. Pasalnya, Direktur Wahid Institute itu merupakan tokoh yang dekat dengan pemerintahan saat ini.

“Karena jika koalisi ini menang, sebagaimana namanya perubahan, banyak hal yang ingin kami ubah. Dan idealnya cawapres perubahan ini memang yang selama ini wajahnya merepresentasikan hal itu,” tuturnya.

Jansen berpendapat jika Anies memilih Yenny sebagai bacawapres, maka akan membuat pendukungnya kebingungan. Sebab, koalisi yang mengedepankan semangat perubahan justru mengusung cawapres yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.

“Tentu mereka akan bingung jika koalisi yang katanya mengusung perubahan malah mencalonkan tokoh yang bukan perubahan, apalagi dia tokoh 'status quo' atau bagian dari rezim ini. Baik dia bagian inti atau pinggiran rezim ini,” ungkap Jansen.

Baca Juga:

Demokrat Berpotensi Hengkang dari Koalisi Jika AHY Tidak Jadi Cawapres Anies

Jansen menyarankan kepada Yenny dan figur-figur yang tidak merepresentasikan perubahan agar mencari koalisi lain untuk maju sebagai cawapres. Sebab, KPP bukan tempat mereka yang dekat dengan rezim.

“Jadi bagi para peminat, jika diri Anda selama ini tidak merepresentasikan perubahan apalagi jadi bagian dan ikut menikmati rezim ini, saya pribadi berharap anda cari koalisi lain saja jika mau jadi cawapres,” ujarnya.

Lebih lanjut Jansen mengaku akan menentang tokoh-tokoh yang dekat dengan rezim Presiden Jokowi apabila mereka memiliki niatan untuk maju sebagai cawapres dari KPP.

“Saya pribadi akan menentang Anda, minimal di rapat-rapat di partai saya Demokrat yang adalah pemegang 9,3 persen dalam Koalisi Perubahan ini,” tegasnya.

Dia tidak terlalu peduli apakah penolakan tersebut akan dipahami oleh partai mitra koalisi yakni NasDem dan PKS. Terpenting, baginya penolakan harus tetap disuarakan.

“Penting saya akan bersuara menentang dan menolak Anda yang tidak merepresentasikan perubahan, namun ingin jadi cawapres di koalisi ini,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Demokrat Punya Alasan Kuat Desak Anies Segera Umumkan Cawapres

#Anies Baswedan #Partai Politik #Pemilu #Pemilu 2024 #Partai Demokrat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Bagikan