Jansen Demokrat Nilai Yenny Wahid Tidak Cocok Jadi Cawapres Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 10 Agustus 2023
Jansen Demokrat Nilai Yenny Wahid Tidak Cocok Jadi Cawapres Anies

Anies Baswedan pada Apel Siaga Perubahan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (16/7/2023). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Nama Putri Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid alias Gus Dur, yakni Yenny Wahid masuk ke dalam daftar kandidat bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.

Menanggapi dinamika politik yang berkembang, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Jansen Sitindaon menilai, Yenny Wahid tidak cocok maju sebagai bakal cawapres dari KPP yang mengusung semangat perubahan.

“Mbak Yenny buat saya bagus. Bahkan lengkap sekali dengan segala atribusi yang melekat dalam diri beliau. Namun untuk posisi wapres di Koalisi Perubahan, buat saya beliau tidak pas, tidak cocok. Mungkin cocoknya di koalisi yang lain,” kata Jansen dalam keterangannya, Kamis (10/8).

Baca Juga:

Andi Arief Duga Surya Paloh jadi Cawapres Anies, NasDem Beri Klarifikasi

Jansen menilai, ketidakcocokan Yenny mengisi posisi cawapres KPP karena tidak merepresentasikan semangat perubahan. Pasalnya, Direktur Wahid Institute itu merupakan tokoh yang dekat dengan pemerintahan saat ini.

“Karena jika koalisi ini menang, sebagaimana namanya perubahan, banyak hal yang ingin kami ubah. Dan idealnya cawapres perubahan ini memang yang selama ini wajahnya merepresentasikan hal itu,” tuturnya.

Jansen berpendapat jika Anies memilih Yenny sebagai bacawapres, maka akan membuat pendukungnya kebingungan. Sebab, koalisi yang mengedepankan semangat perubahan justru mengusung cawapres yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.

“Tentu mereka akan bingung jika koalisi yang katanya mengusung perubahan malah mencalonkan tokoh yang bukan perubahan, apalagi dia tokoh 'status quo' atau bagian dari rezim ini. Baik dia bagian inti atau pinggiran rezim ini,” ungkap Jansen.

Baca Juga:

Demokrat Berpotensi Hengkang dari Koalisi Jika AHY Tidak Jadi Cawapres Anies

Jansen menyarankan kepada Yenny dan figur-figur yang tidak merepresentasikan perubahan agar mencari koalisi lain untuk maju sebagai cawapres. Sebab, KPP bukan tempat mereka yang dekat dengan rezim.

“Jadi bagi para peminat, jika diri Anda selama ini tidak merepresentasikan perubahan apalagi jadi bagian dan ikut menikmati rezim ini, saya pribadi berharap anda cari koalisi lain saja jika mau jadi cawapres,” ujarnya.

Lebih lanjut Jansen mengaku akan menentang tokoh-tokoh yang dekat dengan rezim Presiden Jokowi apabila mereka memiliki niatan untuk maju sebagai cawapres dari KPP.

“Saya pribadi akan menentang Anda, minimal di rapat-rapat di partai saya Demokrat yang adalah pemegang 9,3 persen dalam Koalisi Perubahan ini,” tegasnya.

Dia tidak terlalu peduli apakah penolakan tersebut akan dipahami oleh partai mitra koalisi yakni NasDem dan PKS. Terpenting, baginya penolakan harus tetap disuarakan.

“Penting saya akan bersuara menentang dan menolak Anda yang tidak merepresentasikan perubahan, namun ingin jadi cawapres di koalisi ini,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Demokrat Punya Alasan Kuat Desak Anies Segera Umumkan Cawapres

#Anies Baswedan #Partai Politik #Pemilu #Pemilu 2024 #Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Berita
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Pria yang akrab disapa Pram itu pun mengaku tidak peduli jika ia dikritik terkait keputusannya untuk membersihkan spanduk dan bendera partai di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Bagikan