Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Demokrat Punya Alasan Kuat Desak Anies Segera Umumkan Cawapres

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 09 Agustus 2023
Demokrat Punya Alasan Kuat Desak Anies Segera Umumkan Cawapres

Anies Baswedan pada Apel Siaga Perubahan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (16/7/2023). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan tak kunjung mengumumkan figur calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya.

Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, partainya memiliki alasan yang kuat untuk mendesak Anies segera mengumumkan sosok bakal cawapres.

Sebab, pada piagam kerja sama yang termaktub di poin keempat menyebutkan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama KPP akan mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden 2024.

Baca Juga:

Ungguli Ganjar dan Anies, Prabowo Dapat Limpahan Migrasi Loyalis Jokowi

“Karenanya jika kemudian kami mendesak untuk disegerakan, memiliki dasar yang sangat kuat. Kami taat azas menjunjung tinggi nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama,” kata Kamhar dalam keterangannya, Rabu (9/8).

Menurut Kamhar, sudah terlalu lama waktu yang diberikan kepada Anies untuk memilih dan mendeklarasikan figur bakal cawapres. Terlebih, konstelasi politik terus bergerak dinamis menjelang kontestasi politik.

“Tak butuh ahli bahasa dan ahli tafsir untuk memahami, jika telah melewati separuh dari kurun waktu yang diperjanjikan, itu bukan ‘dalam waktu yang tidak terlalu lama’ melainkan ‘kelamaan’,” tegasnya.

Lebih lanjut Kamhar menyampaikan, deklarasi pasangan capres-cawapres dari KPP harus segera dilakukan untuk merespons dinamika politik.

“Mengingat kita tak memiliki kemewahan elektabilitas yang jauh lebih tinggi dibanding kompetitor serta kemewahan lainnya berupa endorsement penguasa, maka persoalan waktu menjadi krusial,” ucapnya.

Kamhar menyebut, kelebihan poros Koalisi Perubahan untuk Persatuan hanya soal kelonggaran waktu. Sehingga, ketepatan waktu deklarasi capres-cawapres menjadi hal krusial.

“Ini satu-satunya kemewahan yang masih kita miliki yang memungkinkan untuk membalik keadaan. Salah menghitung waktu, sesal kemudian. Kita semua tak ingin itu terjadi,” tuturnya.

Baca Juga:

Demokrat Berpotensi Hengkang dari Koalisi Jika AHY Tidak Jadi Capres Anies

Dikatakan Kamhar bahwa Anies tengah diuji kepemimpinannya terkait ketepatan dan kecermatan dalam mengambil keputusan politik.

“Anies selaku pemimpin koalisi untuk mengelola dinamika yang ada dan mengambil keputusan secara cepat, tepat dan mandiri sesuai mandat yang telah diberikan,” ungkapnya.

Terkait nama-nama kandidat bakal cawapres yang bermunculan, Kamhar menganggapnya hanya bagian dari dinamika politik. Adapun kandidat cawapres yakni Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ahmad Heryawan.

“Padahal beberapa waktu yang lalu Mas Sudirman Said selaku Jubir Mas Anies yang juga anggota Tim Delapan menyampaikan bahwa telah mengerucut satu nama dan akan diumumkan sekembali Mas Anies dari menunaikan ibadah haji,“ ucapnya.

Kamhar menambahkan partainya konsisten menyerahkan urusan cawapres kepada Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah diberi mandat memilih cawapres sesuai lima kriteria termasuk tambahan kriteria 0.

“Kami memandang kriteria 0 ini memang penting dan relevan. Mas Anies mesti segera memutuskan calon pendampingnya agar segera dilaksanakan deklarasi paket komplet,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Anies Tidak Hafal Pancasila

#Anies Baswedan #Partai Demokrat #Partai Politik #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Bagikan