Demokrat Punya Alasan Kuat Desak Anies Segera Umumkan Cawapres

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 09 Agustus 2023
Demokrat Punya Alasan Kuat Desak Anies Segera Umumkan Cawapres

Anies Baswedan pada Apel Siaga Perubahan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (16/7/2023). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan tak kunjung mengumumkan figur calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya.

Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, partainya memiliki alasan yang kuat untuk mendesak Anies segera mengumumkan sosok bakal cawapres.

Sebab, pada piagam kerja sama yang termaktub di poin keempat menyebutkan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama KPP akan mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden 2024.

Baca Juga:

Ungguli Ganjar dan Anies, Prabowo Dapat Limpahan Migrasi Loyalis Jokowi

“Karenanya jika kemudian kami mendesak untuk disegerakan, memiliki dasar yang sangat kuat. Kami taat azas menjunjung tinggi nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama,” kata Kamhar dalam keterangannya, Rabu (9/8).

Menurut Kamhar, sudah terlalu lama waktu yang diberikan kepada Anies untuk memilih dan mendeklarasikan figur bakal cawapres. Terlebih, konstelasi politik terus bergerak dinamis menjelang kontestasi politik.

“Tak butuh ahli bahasa dan ahli tafsir untuk memahami, jika telah melewati separuh dari kurun waktu yang diperjanjikan, itu bukan ‘dalam waktu yang tidak terlalu lama’ melainkan ‘kelamaan’,” tegasnya.

Lebih lanjut Kamhar menyampaikan, deklarasi pasangan capres-cawapres dari KPP harus segera dilakukan untuk merespons dinamika politik.

“Mengingat kita tak memiliki kemewahan elektabilitas yang jauh lebih tinggi dibanding kompetitor serta kemewahan lainnya berupa endorsement penguasa, maka persoalan waktu menjadi krusial,” ucapnya.

Kamhar menyebut, kelebihan poros Koalisi Perubahan untuk Persatuan hanya soal kelonggaran waktu. Sehingga, ketepatan waktu deklarasi capres-cawapres menjadi hal krusial.

“Ini satu-satunya kemewahan yang masih kita miliki yang memungkinkan untuk membalik keadaan. Salah menghitung waktu, sesal kemudian. Kita semua tak ingin itu terjadi,” tuturnya.

Baca Juga:

Demokrat Berpotensi Hengkang dari Koalisi Jika AHY Tidak Jadi Capres Anies

Dikatakan Kamhar bahwa Anies tengah diuji kepemimpinannya terkait ketepatan dan kecermatan dalam mengambil keputusan politik.

“Anies selaku pemimpin koalisi untuk mengelola dinamika yang ada dan mengambil keputusan secara cepat, tepat dan mandiri sesuai mandat yang telah diberikan,” ungkapnya.

Terkait nama-nama kandidat bakal cawapres yang bermunculan, Kamhar menganggapnya hanya bagian dari dinamika politik. Adapun kandidat cawapres yakni Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ahmad Heryawan.

“Padahal beberapa waktu yang lalu Mas Sudirman Said selaku Jubir Mas Anies yang juga anggota Tim Delapan menyampaikan bahwa telah mengerucut satu nama dan akan diumumkan sekembali Mas Anies dari menunaikan ibadah haji,“ ucapnya.

Kamhar menambahkan partainya konsisten menyerahkan urusan cawapres kepada Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah diberi mandat memilih cawapres sesuai lima kriteria termasuk tambahan kriteria 0.

“Kami memandang kriteria 0 ini memang penting dan relevan. Mas Anies mesti segera memutuskan calon pendampingnya agar segera dilaksanakan deklarasi paket komplet,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Anies Tidak Hafal Pancasila

#Anies Baswedan #Partai Demokrat #Partai Politik #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Berita
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Pria yang akrab disapa Pram itu pun mengaku tidak peduli jika ia dikritik terkait keputusannya untuk membersihkan spanduk dan bendera partai di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Bagikan