Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Janji Anies jika Terpilih jadi Presiden

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 10 November 2022
Janji Anies jika Terpilih jadi Presiden

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di depan Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (17/10). ANTARA/Putu Indah Savitri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anies Baswedan menghadiri Forum Bimbingan dan Teknis Fraksi NasDem DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (10/11).

Pada kesempatan itu, Anies merasa saat ini ada ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Dia menegaskan, jika terpilih menjadi presiden akan menyamaratakan harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga

Pernyataan Jokowi Pilpres 2024 Jatahnya Prabowo Strategi Tahan Suara Anies

"Satu perekonomian, setara harga. Ini yang misi kita yang kita perjuangkan. Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, secara kilometer dari Jakarta jauh, tapi mereka tidak boleh merasakan harga yang berbeda. Ekonominya harus terintegrasi. Kita merasa adanya ketimpangan," ujarnya di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, bekas Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, untuk mewujudkan itu perlu dukungan dari lembaga legislatif. Sebab, kemenangan di Pilpres 2024 akan terasa hampa, bila kursi parpol di parlemen tak mendukung agenda pemerintah.

"Apa artinya kemenangan di eksekutif, tanpa dukungan legislatif," tegasnya.

Baca Juga

Demokrat Sarankan Anies Baswedan Lebih Rajin Bersafari Politik ke Daerah

Ditanya soal koalisi NasDem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anies yakin ketiga parpol itu akan berjalan bersama-sama dengan dirinya di Pilpres 2024.

"Sekarang kita bersama NasDem, Insya Allah dua partai lainnya akan bersama-sama kita. PKS bersiap, Demokrat bersiap. Dan, nanti bersama-sama NasDem, Demokrat, PKS jalan bersama-sama," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Lengser, Ahok Kembali ke Balai Kota

#Anies Baswedan #Partai Nasdem #Partai Demokrat #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah soal isu merger dengan NasDem. Ia menegaskan, tidak ada pembicaraan resmi.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Bagikan