Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati Setelah Ibu Kota Pindah ke Kalimantan
Menteri PPN/Bappenas Suharso Manoarfa (kiri) dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kanan) di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/11/2022). ANTARA/instagram @herubudihartono/Ricky
MerahPutih.com - Sosok wali kota dan bupati kemungkinan besar tidak ada lagi setelah Jakarta lepas status sebagai ibu kota, karena pindah ke Panajam Paser, Kalimantan Timur.
Hal tersebut dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usai bertemu Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono.
"Jadi sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tidak perlu ada bupati atau wali kota. Bahkan pemikiran kami ke depan adalah bagaimana ada struktur organisasi yang lebih lincah," papar Suharso.
Baca Juga:
Pemprov DKI dan Bappenas Bentuk Tim Kecil Bahas Jakarta Usai Tak Jadi Ibu Kota
Mantan Ketua Umum PPP ini menuturkan, selama persiapan perpindahan ibu kota ke Kalimantan, pemerintah pusat akan mempersiapkan aturan terkait kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Pemprov DKI.
Sehingga, lanjut dia, nantinya Jakarta bisa mengambil kewenangan-kewenangan untuk kebutuhannya tanpa disibukkan dengan sesuatu yang tidak diperlukan.
"Misalnya bagaimana relasinya dengan kementerian dan lembaga yang lain," paparnya.
Baca Juga:
Jakarta akan Tetap Eksis Meski Ibu Kota Negara Dipindahkan
Lebih lanjut, Suharso menegaskan Jakarta akan tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi ke depannya.
"Tetapi yang penting bahwa Jakarta tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi dan menjadi salah satu senter dan itu saya kira tidak perlu diingkari dan dirisaukan. Bahkan kita akan membangun jauh lebih baik lagi Jakarta," ungkapnya. (Asp)
Baca Juga:
Pj DKI 1 Andalkan Jalan 1 Arah dan Tutup Puteran Atasi Macet Ibu Kota
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Normalisasi Kali Krukut Mulai dari Segmen Tarakanita hingga Jembatan Tendean
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Keluarkan Pergub 33, Pekerja Gaji Rp 6,2 Juta Gratis Naik Transportasi Umum
Jakarta Catatkan Investasi Rp 204 Triliun hingga September 2025
Pramono Batal Hentikan Uji Coba RDF Rorotan, Cuma Batasi Kapasitasnya
579 Ribu Orang Jakarta Obesitas, Saatnya Pemerintah Gencarkan Kampanye Kurangi Gula
DPRD DKI Akui Ada Pemangkasan Subsidi Transportasi Jakarta Tahun Depan
Surat Pendaftaran Ulang Ditolak, Pemprov DKI bakal Kirim ke RT/RW
Pramono Ingin Kota Tua Jadi Etalase Bagi Seni dan Budaya
Dishub DKI Ingin Wujudkan Transportasi Lebih Hijau, Efisien, dan Inklusif
Revolusi Transportasi Jakarta: Transjakarta Jadi Penggerak Kota Hijau dan Cerdas