Mula Akmal
MerahPutih.com - Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Hal itu membuat Jakarta melepaskan statusnya sebagai Ibu Kota. Meskipun tidak lagi jadi ibu kota, Jakarta tetap menarik untuk dilirik
Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago, mengatakan masyarakat Jakarta tidak perlu takut jika Jakarta tak lagi sebagai Ibu Kota karena pindah di IKN. Jakarta tetap jadi istimewa dan dilirik banyak orang.
Baca Juga:
Hak Guna Bangunan 160 Tahun di IKN Diberikan Secara Bertahap
"Tidak ada yang dikhawatirkan. Pulau Jawa tetap eksis jika nanti Jakarta tidak lagi jadi ibu kota negara," kata Andrinof, Kamis (27/10).
Andrinof memaparkan, dengan pemindahan ibukota ke Kaltim memberi peluang bagi Jakarta untuk berbenah diri. Karena, cepat atau lambat, tekanan urbanisasi ke Jakarta dan kota-kota di sekitarnya Tangerang, Depok, Bogor dan Bekasi atau (Jabodetabek) akan menurun.
"Suatu wilayah yang sebagian fungsinya dipindahkan ada implikasi kewenangan. Jakarta tetap akan tumbuh terus dengan berbagai hal yang mendukung kemajuan kota," terang dia.
Lebih lanjut, Andrinof yang juga pendiri gerakan Visi Indonesia 2033 menjelaskan, kapasitas Jakarta sebagai kota megapolitan tak berkurang. Termasuk sumber pendapatan utama yakni anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Di mana, kata dia, dengan APBD sebesar Rp 70 triliun lebih, Jakarta menjadi daerah yang memiliki anggaran sangat besar jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Jawa lainnya, perbandingannya jauh.
Baca Juga:
Jokowi Janjikan Pusat Ekonomi Baru IKN Terbangun di Juni 2023
"APBD Jakarta Rp 70 triliun, provinsi lain paling dengan jumlah orang (warga) yang sama dengan Jakarta hanya Rp 10 triliunan," papar dia.
Dikatakannya, sumber masalah struktural Jakarta adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi di kawasan pinggiran Jakarta, dengan tingkat pertumbuhan sekitar 3,5-4 persen per tahun.
Kemudian soal urbanisasi yang tinggi ke Jabodetabek sumber munculnya berbagai masalah bagi kota Jakarta, mulai soal sampah, kemacetan, polusi, banjir dan sebagainya. Dengan IKN akan mengendurkan laju kedatangan penduduk ke Jabodetabek.
"Jakarta harus menuju kota seperti Kota Taipei dan Singapura yang model huniannya didominasi oleh hunian vertikal," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga:
Jokowi Kunjungi Titik Nol IKN Nusantara Pakai KRI Escolar 871
![[HOAKS atau FAKTA] : Gubernur Pramono Anung Larang Warga Non-DKI Kerja di Jakarta](https://img.merahputih.com/media/a7/6b/e3/a76be38b23ed1c0cbbe66e946bf13e8b_182x135.png)
