Jadwal Pemilu 2024 Tak Harus Tunggu Komisioner KPU dan Bawaslu Baru
Ilustrasi Pemilu. Foto: jepara.go.id
MerahPutih.com - Kepastian tanggal dan tahapan Pemilu 2024 akan dibahas DPR bersama KPU, Bawaslu dan Menteri Dalam Negeri, Senin (24/1).
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menegaskan, tanggal dan tahapan Pemilu 2024 tidak boleh ditunda-tunda lagi.
Baca Juga
Politisi Gerindra Desak Bahlil Buka Nama Pengusaha yang Minta Pemilu Ditunda
“Mudah-mudahan bisa diputuskan,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).
Dalam rapat kerja terakhir, Doli menjelaskan, DPR sudah menugaskan kepada Mendagri dan KPU untuk melakukan konsolidasi tanggal dan tahapan pemilu serentak 2024.
Saat itu, pemerintah dan KPU masih berbeda pilihan tanggal Pemilu serentak 2024, Pemerintah ingin Pemilu diselenggara pada Mei 2024 sementara KPU menginginkan pada Februari 2024.
Baca Juga
“Kami sepakat di Komisi II bahwa time is up konsolidasi sudah cukup karena kalau mau mempersiapkan Pemilu 2024 dengan baik maka sudah waktunya mulai diputuskan kapan dan bagaimana tahapannya,” ujarnya.
Menurut Doli, penetapan jadwal dan tahapan Pemilu 2024 tidak harus menunggu Komisioner KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 terpilih. Pemilihan komisioner KPU dan Bawaslu tidak ada kaitannya dengan jadwal dan tahapan Pemilu 2024.
“Penetapan jadwal dan tahapan pemilu itu tidak ada hubungannya dengan komisioner baru atau lama, mau KPU-Bawaslu. Kami anggap kalau mau bagus maka ini waktu injury time-nya,” tutup Doli.
Baca Juga
Menurut Doli, penetapan jadwal dan tahapan Pemilu 2024 tidak harus menunggu Komisioner KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 terpilih. Pemilihan komisioner KPU dan Bawaslu tidak ada kaitannya dengan jadwal dan tahapan Pemilu 2024.
“Penetapan jadwal dan tahapan pemilu itu tidak ada hubungannya dengan komisioner baru atau lama, mau KPU-Bawaslu. Kami anggap kalau mau bagus maka ini waktu injury time-nya,” tutup Doli. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Golkar Tolak Ambang Batas Parlemen Dihapus, Bantah Motifnya Jegal Partai Baru
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu