Jadwal Muktamar PPP Bakal Dibahas Saat Mukernas V

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 11 Desember 2019
Jadwal Muktamar PPP Bakal Dibahas Saat Mukernas V

Konferensi Pers Mukernas V PPP, di Jakarta, Rabu, (12/11) (Antara/Boyke Ledy Watra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan membahas waktu pelaksanaan Muktamar IX parpol itu pada Musyawarah Kerja Nasional V, 14-16 Desember 2019 mendatang.

"Mukernas akan menghasilkan keputusan-keputusan dan rekomendasi yang akan diserahkan kepada DPR untuk dilaksanakan dan salah satu yang mungkin ditunggu-tunggu publik adalah jadwal pelaksanaan muktamar ke IX," kata Sekretaris Panitia Pelaksana Mukernas, Achmad Baidowi, di Jakarta, Rabu (11/12).

Baca Juga

Mendagri Tito Pertanyakan Relevansi Pilkada Langsung

Secara spesifik, mukernas akan memutuskan tentang masalah-masalah muktamar, usulan perubahan waktu muktamar, atau masalah lainnya yang dianggap mendesak sebagaimana diatur pada ketentuan anggaran dasar PPP.

Pada Mukernas tersebut juga akan membahas mengenai kebijakan yang akan disiapkan partai dalam menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Pilkada Serentak 2020

"Melakukan pembicaraan tentang Pilkada serentak yang menyangkut tentang ketentuan dan kebijakan partai yang harus diketahui oleh seluruh teman-teman yang kebetulan daerahnya ikut Pilkada 2020," jelas Baidowi.

Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi
Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi

Untuk peserta terdiri dari peserta resmi yakni pengurus harian DPP, pimpinan majelis syariah, majelis pertimbangan, majelis pakar, mahkamah partai, ketua dan sekretaris DPW, anggota DPP yang menjabat di lembaga negara dan pimpinan fraksi.

"Seluruh jumlah peserta rakernas itu sekitar 300 orang, selain itu juga ada peninjau," ujarnya.

Baca Juga

KPU Bocorkan Anggaran Pilkada 2020 di 265 Daerah

Mukernas akan dihadiri oleh Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Tito akan memberikan materi terkait persiapan Pilkada 2020. (*)

#DPP PPP #Muktamar PPP
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menteri Hukum Tegaskan Tidak Bakal Keluarkan SK PPP Kubu Agus Suparmanto, Ini Alasannya
Muktamar ke-10 PPP di Ancol pada akhir September 2025 melahirkan dua ketua umum terpilih, yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Oktober 2025
Menteri Hukum Tegaskan Tidak Bakal Keluarkan SK PPP Kubu Agus Suparmanto, Ini Alasannya
Indonesia
Romahurmuziy Tolak SK Menteri Hukum Sahkan Kubu PPP Mardiono, Minta Pertemuan Dengan Menteri
Rommy, sapaan akrab Romahurmuziy, menyebut SK tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi delapan poin yang disyaratkan oleh Permenkumham RI No. 34/2017.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Oktober 2025
Romahurmuziy Tolak SK Menteri Hukum Sahkan Kubu PPP Mardiono, Minta Pertemuan Dengan Menteri
Indonesia
Kubu Agus Suparmanto Kirim Utusan ke Muhammad Mardiono Ajak Akhiri Dualisme
Yasin menyerahkan berkas-berkas hasil muktamar ke Kementerian Hukum dengan didampingi Anggota Tim Formatur sekaligus mantan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Oktober 2025
Kubu Agus Suparmanto Kirim Utusan ke Muhammad Mardiono Ajak Akhiri Dualisme
Indonesia
Agus Suparmanto Mendaftarkan Hasil Muktamar X PPP ke Kementerian Hukum
kini ada dua pihak yang menyatakan diri sebagai Ketua Umum PPP Periode 2025–2030 berdasarkan keputusan Muktamar Ke-10 PPP, yakni kubu Mardiono dan Agus Suparmanto.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Oktober 2025
Agus Suparmanto Mendaftarkan Hasil Muktamar X PPP ke Kementerian  Hukum
Indonesia
Kata Menteri Hukum Soal Klaim 2 Ketum PPP Merasa Menang di Muktamar
Pemerintah pun tidak akan mencampuri urusan partai, termasuk adanya aksi kericuhan dalam munas PPP tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 September 2025
Kata Menteri Hukum Soal Klaim 2 Ketum PPP Merasa Menang di Muktamar
Indonesia
Menko Yusril Bongkar Alasan Pemerintah Tak Mau Jadi Penengah Konflik Dualisme PPP
Pemerintah tidak akan mengintervensi, bahkan ia berharap kedua pihak tidak meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Menko Yusril Bongkar Alasan Pemerintah Tak Mau Jadi Penengah Konflik Dualisme PPP
Indonesia
Muktamar X PPP Serukan Pengembalian Muruah Santri
Setelah muktamar, akan diputuskan apakah partai berlambang Kabah ini menuju kepunahan atau sebaliknya menuju kebangkitan.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
Muktamar X PPP Serukan Pengembalian Muruah Santri
Indonesia
Obitarium Suryadharma Ali: Karier Moncer Sang Mantan Menteri Hingga Tersandung Kasus Korupsi
Dikenal sebagai sosok yang ramah dan aktif berorganisasi, ia juga terlibat dalam partai politik berbasis Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 31 Juli 2025
Obitarium Suryadharma Ali: Karier Moncer Sang Mantan Menteri Hingga Tersandung Kasus Korupsi
Indonesia
Jokowi Ngaku Dukung Calon Ketum PPP Termasuk Amran Sulaiman
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M Romahurmuziy (Rommy), menyebut munculnya nama Amran Sulaiman atas usulan mantan presiden Jokowi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Mei 2025
Jokowi Ngaku Dukung Calon Ketum PPP Termasuk Amran Sulaiman
Indonesia
Aksi Rommy Tawarkan Kursi Ketum ke Mentan Amran, Dikritik Elit DPP PPP
Aksi Rommy membujuk pihak luar menjadi ketua umum partai itu disebut tidak etis oleh Waketum PPP Rusli Effendi, seolah-olah ini merupakan barang dagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Mei 2025
Aksi Rommy Tawarkan Kursi Ketum ke Mentan Amran, Dikritik Elit DPP PPP
Bagikan