Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Wali Kota Kendari, Andriatma Dwi Putra beserta sang ayah, Asrun, yang merupakan calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra).
Selain mereka berdua, penyidik KPK juga menahan Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah dan mantan Kepala BPKAD, Kendari Fatmawati Faqih.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan Adriatma, Asrun, dan Fatmawati ditahan di Rumah Tahanan KPK. Sementara Hasmun ditahan di Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. Mereka ditahan untuk 20 hari pertama.
"Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka ditahan 20 hari pertama," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/3).
Sebelumnya, KPK menetapkan Adriatma, Asrun dan Hasmun serta Fatmawati Faqih sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari tahun 2017-2018.
"KPK meningkatkan status perkara penyidikan serta menetapkan empat orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat jumpa pers di Gedung KPK.
Adriatma, Asrun, dan Fatmawati diduga sebagai penerima, sementara Hasmun disinyalir sebagai pemberi suap. KPK menduga Adriatma menerima uang dari Hasmun dengan total Rp2,8 miliar.
KPK menemukan bukti penarikan sejumlah Rp1,5 miliar saat operasi tangkap tangan (OTT). Sementara uang sekitar Rp1,3 miliar diambil dari uang kas PT Sarana Bangun Nusantara.
"Diduga PT SBN merupakan rekanan kontraktor jalan dan bangunan sejak 2012. Januari 2018 ini PT SBN ini memenangkan lelang proyek Jalan Bungkutoko, Kendari dengan nilai proyek Rp60 miliar," ungkap Basaria.
Atas perbuatannya, Hasmun disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara Adriatma, Asrun, dan Fatmawati disangkakan melanggar Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
Baca juga: KPK: Uang Suap Wali Kota Kendari Untuk Biaya Kampanye Sang Ayah di Pilgub Sultra
