Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari tahun 2017-2018.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Adriatma diduga meminta uang suap kepada pengusaha untuk kepentingan biaya kampanye sang ayah, Asrun, yang akan maju sebagai Calon Gubernur di Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2018.
"Permintaan dari Wali Kota ini adalah untuk kepentingan biaya politik yang diperlukan oleh cagub yang kebetulan adalah ayah dari yang bersangkutan," kata Basaria saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/3).
Menurut Basaria, Adriatma diduga menerima suap sebesar Rp 2,8 miliar dari Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah. Penerimaan uang suap kepada Wali Kota Kendari itu diberikan secara bertahap.
Pertama Adriatma telah menerima uang sebesar Rp 1,3 miliar. Kemudian penyerahan kedua sejumlah Rp 1,5 miliar yang terbongkar saat operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa sampai Rabu lalu.
"Total Rp 2,8 miliar. Rp 1,5 m di antaranya pengambilan dari bank dan ditambahkan Rp1,3 miliar dari kas pemberi PT SBN," jelas Basaria.
Selain Adriatma dan Asrun, KPK juga menetapkan Hasmun dan mantan Kepala BPKAD Fatmawati Faqih sebagai tersangka. Adriatma, Asrun, dan Fatmawati diduga sebagai penerima, sementara Hasmun disinyalir sebagai pemberi suap.
"Diduga PT SBN merupakan rekanan kontraktor jalan dan bangunan sejak 2012. Januari 2018 ini PT SBN ini memenangkan lelang proyek Jalan Bungkutoko, Kendari dengan nilai proyek Rp60 miliar," ungkap Basaria.
Asrun merupakan ayah dari Adriatma. Dia memimpin Kota Kendari selama dua periode. Asrun kemudian 'menyerahkan' kursi Kendari 1 pada Adriatma yang terpilih bersama pasangannya Sulkarnain Kadir pada Pilkada serentak 2017.
Asrun kini maju sebagai calon gubernur dalam Pilgub Sulawesi Tenggara 2018 bersama Hugua. Mereka berdua diusung PDIP, PAN, PKS, Partai Hanura dan Partai Gerindra.
Atas perbuatannya, Hasmun disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara Adriatma, Asrun, dan Fatmawati disangkakan melanggar Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)
Baca juga: Terungkap, Begini Kode Suap Wali Kota Kendari dan Cagub Sultra
