Jadi Kutu Loncat, Rhoma Dinilai Tidak Layak Pimpin PBB

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Sabtu, 25 April 2015
Jadi Kutu Loncat, Rhoma Dinilai Tidak Layak Pimpin PBB

Yusril Ihza Mahendra dan Rhoma Irama bersalaman di arena Muktamar PBB di Cisarua, Bogor, Jawa Barat (Twitter @PBB2019)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Meski sudah 'dikerjai' oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pemilu tahun 2014 silam ambisi dan syahwat politik Satria Bergitar Rhoma Irama tidak kunjung padam. Raja Dangdut tersebut maju mancalonkan diri sebagai calon ketua umum (Caketum) Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Muktamar IV di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Selain menuding Rhoma Irama masih memiliki syahwat politik tinggi, analis politik Puspol Indonesia Ubedilah Badrun juga menuding pelantun lagi "Begadang" adalah sosok pragmatis dan tidak memiliki prinsip dalam berpolitik.

"Habis dari PKB bang haji langsung pindah dan mau pimpin PBB. Ini apa namanya kalau pragmatis dan oportunis. Bahkan secara tegas saya sebut bang haji sebagai kutu loncat," kata Ubed saat dihubungi merahputih.com, Sabtu petang (25/4)

Ubed yang juga bekas aktivis pergerakan 1998 yang dahulu tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) menambahkan, PBB sendiri adalah partai politik yang identik dengan Nasionalis-Religius.

PBB sambung Ubed adalah sebuah partai politik yang mencoba menerapkan kembali ide-ide perjuangan Partai Masyumi dan juga perjuangan M. Natsir. Sementara itu, Rhoma Irama tidak mempunyai garis ideologi politik jelas. Rhoma, sambung Ubed hanya mengandalkan popularitas sebagai modal utama dalam berpolitik.

"Apakah bang haji sudah pahami prinsip-prinsip politik? Saya nilai bang haji tidak tepat dan tidak pantas kalau mau ambil PBB," tandas Ubed. 

Untuk diketahui dalam Muktamar PBB ke IV di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rhoma Irama akan bersaing ketat dengan Yusril Ihza Mahendra (YIM). Keduanya akan bersaing merebut pucuk pimpinan PBB.

Selain dikenal sebagai tokoh politik dan pemerintahan, YIM juga dikenal sebagai aktor film. YIM juga pernah memerankan Laksamana Cheng Ho, sebuah film yang berisi perjalanan Laksamana asal negeri Tiongkok yang mengelilingi dunia dan membawa pesan damai.

Sedangkan Rhoma Irama sendiri pernah aktif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada pemilu 2014 silam satria bergitar itu dicalonkan sebagai calon presiden (Capres) oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Namun demikian usai pemilu legislatif (pileg) pada April 2014, suara PKB tidak memenuhi ambang batas minimal untuk mengusung Rhoma Irama sebagai capres. PKB sendiri memutuskan diri bergabung bersama dengan poros PDIP mengusung duet Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Atas keputusan Muhaimin Iskandar, Rhoma bersama dengan para pendukungnya meradang dan menarik dukungan. Bahkan beberapa bendera dan atribut PKB dibakar oleh pendukung Rhoma. Bersama dengan para pendukungnya Rhoma mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun dalam pilpres 2014, pasangan Prabowo-Hatta dikalahkan duet Jokowi-JK. (bhd)

BACA JUGA:

Tantang Laksamana Cheng Ho, Syahwat Politik Satria Bergitar Masih Tinggi 

Muktamar PBB, Satria Bergitar Tantang Laksamana Cheng Ho 

Rhoma dan Yusril Bersaing Ketat Pimpin PBB

 

#Puspol Indonesia #Satria Bergitar VS Laksamana Cheng Ho #Yusril Ihza Mahendra #Ridho Rhoma #Partai Bulan Bintang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Indonesia
9 WNI Ditahan Militer Israel, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Siapkan Langkah Hukum
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra tegaskan Indonesia siap ambil langkah hukum terkait dugaan penculikan sembilan WNI oleh militer Israel di perairan Mediterania.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Mei 2026
9 WNI Ditahan Militer Israel, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Siapkan Langkah Hukum
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
DPR Sebut Usulan Ambang Batas Parpol Berdasarkan Komisi sudah Lama Digodok
Pembahasan itu berkaitan dengan kebutuhan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Ambang Batas Parpol Berdasarkan Komisi sudah Lama Digodok
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Imigrasi Gagalkan Keberangkatan Haji Ilegal, Yusri Ingatkan Patuhi Aturan
Berhaji secara tidak resmi hanya akan merugikan diri sendiri dan menyebabkan masalah begitu masuk ke wilayah Arab Saudi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 April 2026
Imigrasi Gagalkan Keberangkatan Haji Ilegal, Yusri Ingatkan Patuhi Aturan
Indonesia
Yusril Ingatkan Revolusi Digital dan AI Harus Berpijak pada Prinsip Negara Hukum
Yusril menekankan revolusi digital dan AI tidak hanya berbicara soal kemajuan teknologi, tetapi juga menyangkut aspek fundamental seperti keadilan, kekuasaan, dan arah peradaban bangsa.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Yusril Ingatkan Revolusi Digital dan AI Harus Berpijak pada Prinsip Negara Hukum
Indonesia
Yusril Bawa Usul Wapres Libatkan Hakim Ad Hoc di Sidang Kasus Andrie Yunus ke MA
Yusril menyatakan kemungkinan melibatkan hakim ad hoc masih terbuka di kasus teror air keras yang dialami aktivis KontraS Andrie Yunus
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 April 2026
Yusril Bawa Usul Wapres Libatkan Hakim Ad Hoc di Sidang Kasus Andrie Yunus ke MA
Indonesia
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan UU Organisasi Profesi Bakal Tertibkan Ormas Gadungan
Boleh saja membuat perkumpulan, nggak ada yang marah. Tapi tidak bisa memberi sanksi misalnya kepada dokter yang melakukan malapraktik. Nah, ini yang belum ada sampai sekarang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 12 Maret 2026
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan UU Organisasi Profesi Bakal Tertibkan Ormas Gadungan
Indonesia
Menko Yusril Usulkan Penggabungan Suara Partai di Akhir Pemilu
Suara yang telah diberikan pemilih kepada partai-partai tersebut tidak terbuang percuma karena tidak terkonversi menjadi kursi parlemen,
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Maret 2026
Menko Yusril Usulkan Penggabungan Suara Partai di Akhir Pemilu
Bagikan