Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Usulan penambahan masa jabatan presiden Joko Widodo dan penundaan pemilu dalam 2 tahun, dengan alasan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, menuai pro dan kontra, termasuk dari para pemimpin partai koalisi pemerintah.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengaku, tidak begitu antusias dengan adanya wacana penambahan masa jabatan presiden.
Baca Juga:
Gerindra Ogah Ikutan Wacana Tunda Pemilu, Fokus Jadikan Prabowo Presiden
"Masih sekedar wacana, saya melihatnya bukan hal yang menarik. Masih ada isu-isu lain yang lebih penting untuk negara dan bangsa," kata Surya Paloh saat menggelar jumpa pers menjelang Rakor Pemenangan Pemilu Nasdem Jatim di Surabaya, Senin, (28/2).
Surya Paloh tidak menampik, wacana tersebut digulirkan oleh para elit politik. Kendati demikian, Partai NasDem tetap berpedoman pada konstitusi.
Menurutnya, penambahan masa jabatan bisa dilaksanakan, tatkala negara dalam kondisi genting, seperti terjadi perang, atau bencana yang tidak bisa diatasi.
"Selama negara bisa mengatasi faktor tersebut, tidak perlu ada ada penambahan jabatan. Saya bilang berkali-kali, NasDem akan mendukung kalau konstitusi mengizinkan. Ini memang isu dari elit politik, kita harus tetap menghormati ide atau usulan mereka," sambung Surya Paloh.
Ia melihat, isu itu sengaja digulirkan layaknya sekedar 'cek ombak' sebelum Pilpres 2024. Oleh sebab itu, wacana tersebut tidak perlu ditanggapi serius.
"Masih exercise gak perlu ditanggapi. Karena wacana dan diskursus itu ada hikmahnya juga. Masyarakat bisa ambil angle perspektif yang berharap tentu ada edukasi pendidikan politik," katanya. (Budi Lentera/ Surabaya)
Baca Juga:
Nasdem Paparkan Syarat Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
