Gerindra Ogah Ikutan Wacana Tunda Pemilu, Fokus Jadikan Prabowo Presiden

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Minggu, 27 Februari 2022
Gerindra Ogah Ikutan Wacana Tunda Pemilu, Fokus Jadikan Prabowo Presiden

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab (UEA). (Foto: Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polemik soal penundaan Pemilu 2024 jadi kontroversi baru di tanah air. Ide ini muncul dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Namun, Gerindra memilih tidak mau ikut-ikutan menggubris wacana tersebut

Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani Muzani menegaskan partainya saat ini lebih fokus memenangkan ketua umum mereka Prabowo Subianto jadi presiden di Pilpres 2024 mendatang.

Baca Juga

Prabowo, Ganjar dan Anies Dominasi Elektabilitas Survei Pilpres

"Saya sedang mengecek persiapan kawan-kawan kalau Prabowo maju Capres, bagaimana," kata Muzani kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (26/2).

Muzani menegaskan Gerindra tetap fokus terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk yang dilakukannya sekarang yakni melakukan safari politik ke beberapa daerah di Jawa Timur. "Teman-teman Jatim sudah meminta maju beliau (Prabowo) sebagai Capres dalam Pilpres 2024," ungkap Wakil Ketua MPR itu.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ungkap pembicaraan Megawati dan Prabowo
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (Foto: mpr.go.id)

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan Pemilu 2024 ditunda selama 1-2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang. Menurut Muhaimin yang juga Ketua DPR tersebut, pandemi COVID-19 yang telah terjadi selama dua tahun mengakibatkan stagnasi, bahkan penurunan perekonomian nasional.

Baca Juga:

Prabowo Makin Tenar

Tak Muhaimin, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan juga menyuarakan wacana serupa. Zulhas, sapaan akrabnya, menegaskan artai Amanat Nasional setuju dengan usulan pelaksanaan Pemilu 2024 dimundurkan dengan mempertimbangkan masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan kondisi perekonomian belum stabil.

Namun, beberapa tokoh lainnya menyatakan tak sepakat terhadap rencana penundaan Pemilu 2024. Wakil Ketua MPR Syarief Hasan yang menilai usulan penundaan Pemilu 2024 telah mengganggu iklim demokrasi dan merusak konstitusi. Politikus Demokrat itu perpanjangan masa jabatan Presiden bisa berpotensi menuju pada kekuasaan yang absolut dan merusak. (Knu)

Baca Juga:

Prabowo Beri Lampu Hijau ke Singapura Gunakan Ruang Udara Indonesia

#Pilpres 2024 #Pemilu #Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Bagikan