Gerindra Ogah Ikutan Wacana Tunda Pemilu, Fokus Jadikan Prabowo Presiden

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Minggu, 27 Februari 2022
Gerindra Ogah Ikutan Wacana Tunda Pemilu, Fokus Jadikan Prabowo Presiden

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab (UEA). (Foto: Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polemik soal penundaan Pemilu 2024 jadi kontroversi baru di tanah air. Ide ini muncul dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Namun, Gerindra memilih tidak mau ikut-ikutan menggubris wacana tersebut

Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani Muzani menegaskan partainya saat ini lebih fokus memenangkan ketua umum mereka Prabowo Subianto jadi presiden di Pilpres 2024 mendatang.

Baca Juga

Prabowo, Ganjar dan Anies Dominasi Elektabilitas Survei Pilpres

"Saya sedang mengecek persiapan kawan-kawan kalau Prabowo maju Capres, bagaimana," kata Muzani kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (26/2).

Muzani menegaskan Gerindra tetap fokus terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk yang dilakukannya sekarang yakni melakukan safari politik ke beberapa daerah di Jawa Timur. "Teman-teman Jatim sudah meminta maju beliau (Prabowo) sebagai Capres dalam Pilpres 2024," ungkap Wakil Ketua MPR itu.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ungkap pembicaraan Megawati dan Prabowo
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (Foto: mpr.go.id)

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan Pemilu 2024 ditunda selama 1-2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang. Menurut Muhaimin yang juga Ketua DPR tersebut, pandemi COVID-19 yang telah terjadi selama dua tahun mengakibatkan stagnasi, bahkan penurunan perekonomian nasional.

Baca Juga:

Prabowo Makin Tenar

Tak Muhaimin, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan juga menyuarakan wacana serupa. Zulhas, sapaan akrabnya, menegaskan artai Amanat Nasional setuju dengan usulan pelaksanaan Pemilu 2024 dimundurkan dengan mempertimbangkan masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan kondisi perekonomian belum stabil.

Namun, beberapa tokoh lainnya menyatakan tak sepakat terhadap rencana penundaan Pemilu 2024. Wakil Ketua MPR Syarief Hasan yang menilai usulan penundaan Pemilu 2024 telah mengganggu iklim demokrasi dan merusak konstitusi. Politikus Demokrat itu perpanjangan masa jabatan Presiden bisa berpotensi menuju pada kekuasaan yang absolut dan merusak. (Knu)

Baca Juga:

Prabowo Beri Lampu Hijau ke Singapura Gunakan Ruang Udara Indonesia

#Pilpres 2024 #Pemilu #Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Dasco mengatakan Gerindra tidak hanya mencermati survei SMRC, tetapi juga hasil survei dari lembaga lain yang dipublikasikan ke publik.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
Gerindra Sebut Presiden Prabowo dan Gibran Saling Melengkapi, Jangan Dramatisasi
Prabowo selama ini selalu memberikan Gibran ruang untuk bekerja.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Gerindra Sebut Presiden Prabowo dan Gibran Saling Melengkapi, Jangan Dramatisasi
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Prasetyo Hadi: Tidak Ada Instruksi Gerindra untuk Menguasai Dapur MBG atau SPPG
Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada instruksi kepada kader partainya untuk membangun atau menguasai SPPG maupun dapur program MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Prasetyo Hadi: Tidak Ada Instruksi Gerindra untuk Menguasai Dapur MBG atau SPPG
Bagikan