Soffi Amira
MerahPutih.com - Rencana Amerika Serikat (AS) meminta izin kepada Indonesia untuk memperbolehkan ruang udaranya dilintasi dengan mudah menuai sorotan.
Polemik mengenai usulan AS terkait izin lintas udara atau overflight clearance bagi pesawat militernya di wilayah udara Indonesia menjadi alarm penting.
Pengamat kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat menilai, jika Indonesia memberikan akses lintas udara secara menyeluruh atau terlalu longgar kepada pesawat militer negara besar tentu sangat berbahaya.
“Maka Indonesia berisiko dipersepsikan bukan lagi sebagai negara bebas aktif, melainkan sebagai bagian dari kalkulasi militer salah satu kubu,” tutur Achmad kepada wartawan di Jakarta dikutip Senin (27/4).
Baca juga:
Iran Beri Sinyal Izinkan 2 Kapal RI Lintasi Selat Hormuz, Pertamina Susun Strategi
Melihat situasi Indo-Pasifik yang memanas, persepsi sama pentingnya dengan keputusan formal.
Sekalipun akses itu diklaim hanya untuk transit, latihan bersama, atau respons krisis, negara lain dapat membacanya sebagai sinyal keberpihakan.
“Persoalan overflight bukan hanya urusan teknis penerbangan, melainkan urusan kedaulatan, diplomasi, dan keselamatan ekonomi nasional,” tutur Achmad.
Konsekuensinya pun bisa berlapis, Indonesia dapat kehilangan ruang manuver diplomatik.
“Selama ini kekuatan Indonesia terletak pada kemampuan berbicara dengan semua pihak, tanpa menjadi satelit salah satu kekuatan besar,” ucap pengamat dari UPN Veteran ini.
Baca juga:
Iran Pungut Biaya di Selat Hormuz, Menlu AS: Trump Berhak Putuskan Lanjutkan Perang
Achmad khawatir, jika langit Indonesia dibuka terlalu luas bagi militer AS, China dan negara lain dapat menilai Indonesia telah bergeser dari posisi netral aktif.
“Bahkan, China sudah ikut menyoroti polemik ini dan mengingatkan agar Indonesia berhati-hati dalam menjaga stabilitas kawasan,” sebut Achmad.
Achmad menambahkan, jika wilayah udara Indonesia dipakai untuk operasi militer, krisis, atau mobilitas strategis salah satu adidaya, maka Indonesia bisa ikut menanggung risiko politik dan keamanan dari konflik yang tidak kita mulai. Dampaknya juga bisa merembet ke ekonomi.
“Stabilitas laut dan udara adalah fondasi perdagangan, investasi, pariwisata, dan rantai pasok nasional,” papar Achmad.
Baca juga:
Iran Tuntut Militer AS Segera Bebaskan Kapal Touska dan Seluruh Awaknya
Jika Indonesia dipersepsikan terlalu dekat dengan salah satu blok, mitra dagang lain dapat merespons melalui tekanan diplomatik, pembatasan ekonomi, atau pengurangan kepercayaan investasi.
Hal ini dinilai berbahaya karena ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada keterbukaan jalur perdagangan dan hubungan seimbang dengan banyak pihak.
Aliansi militer dengan negara manapun sifatnya terlarang, tetapi kerja sama pertahanan boleh dan harus terbatas.
“Indonesia tidak boleh mengorbankan kedaulatan,” harap Achmad.
“Prinsip bebas aktif harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret bersahabat dengan semua, tetapi tidak menyediakan panggung bagi konflik adidaya,” sebut Achmad. (knu)
