Izin E-Commerce dan Social Commerce Bakal Berbeda


Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. ANTARA/Ade Irma Junida/aa. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia akan mengatur perizinan yang berbeda antara platform e-commerce dan social commerce melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020.
"Nanti e-commerce dengan social commerce beda, izinnya mesti beda. Jadi kalau dia ada media sosialnya terus ada komersialnya itu izinnya akan beda. Izinnya harus dua dan aturan izinnya diajukan ke Kemendag," ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Baca Juga:
Layanan Aggregator Pay Later Yup Hadirkan Fitur Bayar E-Commerce
Mendag Zulkifli menuturkan revisi Permendag tersebut tengah dikejar dengan salah satu alasan platform media sosial Tiktok atau Tiktok Shop yang menggabungkan dua fitur tersebut, padahal secara aturan seharusnya memiliki izin operasi yang berbeda.
Lewat revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, ia berharap kekosongan aturan tersebut akan diperjelas aturan mainnya.
Perkembangan terkini mengenai revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020, lanjutnya, sedang tahap harmonisasi antar kementerian. Ia menegaskan yang menjadi poin penting dalam revisi Permendag kali ini adalah seluruh platform belanja daring tidak diperbolehkan menjadi produsen dalam produk apa pun.
"Tidak boleh jadi produsen. Misalnya Tiktok bikin celana merek Tiktok ya tidak bisa," ucapnya.
Staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari, menuturkan bahwa sebenarnya tidak sulit menemukan produk-produk yang dijual di Tiktok Shop melakukan perdagangan cross border. Meski demikian, hal itu ditampik oleh manajemen Tiktok di Indonesia.
Maka dari, ia menegaskan perlu diatur secara regulasi lewat revisi Permendag agar tidak ada ruang abu-abu untuk mengatur bisnis atau izin usaha daring di setiap platform.
"Faktanya harga-harga yang di Tiktok Shop hari ini, itu harga-harga produk impor. Pasti. Yang kita sebut predatory pricing. Bagaimana tidak harga parfum dijual Rp 20 ribu, Rp 30 ribu t-shirt, kemudian ada sandal," katanya.
Baca Juga:
Huawei Cloud Dorong Pertumbuhan Baru di Sektor E-Commerce
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Sekjen Gerindra Sebut Megawati Ajarkan Prabowo soal Pemulihan Ekonomi

Pemerintah Didesak Percepat Stimulus untuk Meredam Dampak Gejolak Ekonomi

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Manfaatkan Momentum Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kemendag Pastikan E-Commerce Asal China Temu Tidak Bisa Beroperasi di Indonesia

Ekonomi Tiongkok Melambat, AS Mulai Tumbuh Baik

Impor Indonesia Turun

Indonesia Ajak Vietnam Bersama Kembangkan Kendaraan Listrik

BUMN PT PP Raih Kontrak Pembangunan RS PON Jakarta Rp 258 Miliar

Kemendag Musnahkan Pakaian dan Alas Kaki Bekas Impor Senilai Rp 174,8 Miliar di 2023

17 Bank Konvensional dan 14 Bank Syariah Jadi Penyalur KPR Subsidi di 2024
