Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Isu Reshuffle Mencuat, PDIP: Jokowi Perlu Menteri yang Loyal

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 13 Oktober 2022
Isu Reshuffle Mencuat, PDIP: Jokowi Perlu Menteri yang Loyal

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal wacana reshuffle kabinet, mendapat respons positif dari PDI Perjuangan (PDIP).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, wacana reshuffle yang disampaikan Jokowi sangat bagus, karena merupakan hak prerogatif dari presiden.

Baca Juga:

Ditanya soal Reshuffle Kabinet, Begini Jawaban Jokowi

"Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," kata Hasto di Sekolah PDIP, Jakarta Kamis (13/10).

Hasto menilai Presiden Jokowi perlu menteri yang dapat bekerja dengan baik, supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happines yang tinggi.

Bagi Hasto, Pemerintahan Jokowi saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya. Terutama mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat legacy untuk rakyat.

"Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimiliknya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," ujarnya.

Ketika ditanya soal menteri dari Partai NasDem yang masih ada dalam kabinet, Hasto menjelaskan bahwa Indonesia memakai sistem Presidential, dan bukan koalisi parlementer.

"Sehingga menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden yang harus tunduk sepenuhnya pada kebijakan presiden. Bahwa parpol yang mengusulkan (menteri) ya. Tetapi tunduk pada platform dari presiden," tegas Hasto.

Peraih gelar doktor dari Universitas Pertahanan (Unhan) ini juga menyebut skala prioritas dari presiden saat ini, bahwa menteri harus senafas dengan kebijakan Presiden. Apalagi saat ini dalam situasi penuh tantangan, ketika perekonomian tertekan akibat persoalan global.

Baca Juga:

PAN Ogah Ikut Campur soal Desakan Jokowi Reshuffle Menteri dari NasDem

Bagi Hasto, meskipun dari world bank memberikan apresiasi kepada Indonesia, tapi Indonesia tetap harus hati-hati sehingga menteri harus senafas dengan kebijakan presiden.

"(Menteri anggota kabinet) tidak boleh menyiapkan antitesa bagi Presiden," imbuhnya.

Lantas, apakah PDIP mendukung jika presiden melakukan reshuffle? Hasto menilai sinyal reshuffle yang dilontarkan Presiden Jokowi tentu ada konteksnya. Karena itu Hasto mendukung Presiden Jokowi. Konteksnya pasca pernyataan politikus NasDem, Zulfan Lindan, bahwa dukungan partainya ke Anies Baswedan karena antitesa Jokowi.

"Pak Jokowi kami dukung. Seperti saat situasi seperti ini. Bu Mega membela pak Jokowi dari Korea Selatan (Saat Megawati ada di Korea Selatan). Kita dukung supaya keberhasilan pak Jokowi itu untuk rakyat. Karena itu untuk parpol yang sudah berkomitmen mendukung Pak Jokowi 5 tahun harus full power dalam situasi yang penuh tantangan ini," jelasnya.

Bagi Hasto, parpol berkoalisi harus berkomitmen akan mengawal pemerintahan itu sampai akhir dan akan tegak lurus dengan Jokowi sampe 2024.

"Dalam sistem presidential tidak ada menteri yang menyiapkan antisesa bagi pak Jokowi. Itu prinsip karena jangan sampai menciptakan kerumitan dalam tata pemerintahan negara," pungkas Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Wapres Isyaratkan Akan Ada Reshuffle

#Reshuffle Kabinet #Presiden Joko Widodo #Hasto Kristiyanto #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Menyebut sejarah mungkin tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya sering kali memiliki irama yang senada (rhyme).
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Indonesia
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Sebagai bagian dari upaya penghilangan pengaruh Sukarno oleh penguasa.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Gugatan tersebut diajukan setelah pihaknya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan partainya memiliki aturan yang jelas terhadap kader yang tertangkap melalui OTT.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Link Live Streaming Sidang Perdana dr Tifa Dugaan Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Kendati demikian, PN Jaktim menerapkan sterilisasi total saat memasuki fase pembuktian demi menjaga integritas kesaksian para saksi ahli maupun saksi fakta
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Juli 2026
Link Live Streaming Sidang Perdana dr Tifa Dugaan Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
PDIP tidak akan ikut mengomentari ataupun mencampuri urusan internal partai politik lain.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
Indonesia
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Partai-partai yang tergabung dalam koalisi saat ini tengah bekerja keras untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai harapan masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Indonesia
PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran
PDIP menyoroti dugaan mahasiswa UBK yang menerima uang usai bertemu Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran
Bagikan