Isu Reshuffle Mencuat, PDIP: Jokowi Perlu Menteri yang Loyal

MerahPutih.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal wacana reshuffle kabinet, mendapat respons positif dari PDI Perjuangan (PDIP).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, wacana reshuffle yang disampaikan Jokowi sangat bagus, karena merupakan hak prerogatif dari presiden.

Baca Juga:

Ditanya soal Reshuffle Kabinet, Begini Jawaban Jokowi

"Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," kata Hasto di Sekolah PDIP, Jakarta Kamis (13/10).

Hasto menilai Presiden Jokowi perlu menteri yang dapat bekerja dengan baik, supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happines yang tinggi.

Bagi Hasto, Pemerintahan Jokowi saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya. Terutama mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat legacy untuk rakyat.

"Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimiliknya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," ujarnya.

Ketika ditanya soal menteri dari Partai NasDem yang masih ada dalam kabinet, Hasto menjelaskan bahwa Indonesia memakai sistem Presidential, dan bukan koalisi parlementer.

"Sehingga menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden yang harus tunduk sepenuhnya pada kebijakan presiden. Bahwa parpol yang mengusulkan (menteri) ya. Tetapi tunduk pada platform dari presiden," tegas Hasto.

Peraih gelar doktor dari Universitas Pertahanan (Unhan) ini juga menyebut skala prioritas dari presiden saat ini, bahwa menteri harus senafas dengan kebijakan Presiden. Apalagi saat ini dalam situasi penuh tantangan, ketika perekonomian tertekan akibat persoalan global.

Baca Juga:

PAN Ogah Ikut Campur soal Desakan Jokowi Reshuffle Menteri dari NasDem

Bagi Hasto, meskipun dari world bank memberikan apresiasi kepada Indonesia, tapi Indonesia tetap harus hati-hati sehingga menteri harus senafas dengan kebijakan presiden.

"(Menteri anggota kabinet) tidak boleh menyiapkan antitesa bagi Presiden," imbuhnya.

Lantas, apakah PDIP mendukung jika presiden melakukan reshuffle? Hasto menilai sinyal reshuffle yang dilontarkan Presiden Jokowi tentu ada konteksnya. Karena itu Hasto mendukung Presiden Jokowi. Konteksnya pasca pernyataan politikus NasDem, Zulfan Lindan, bahwa dukungan partainya ke Anies Baswedan karena antitesa Jokowi.

"Pak Jokowi kami dukung. Seperti saat situasi seperti ini. Bu Mega membela pak Jokowi dari Korea Selatan (Saat Megawati ada di Korea Selatan). Kita dukung supaya keberhasilan pak Jokowi itu untuk rakyat. Karena itu untuk parpol yang sudah berkomitmen mendukung Pak Jokowi 5 tahun harus full power dalam situasi yang penuh tantangan ini," jelasnya.

Bagi Hasto, parpol berkoalisi harus berkomitmen akan mengawal pemerintahan itu sampai akhir dan akan tegak lurus dengan Jokowi sampe 2024.

"Dalam sistem presidential tidak ada menteri yang menyiapkan antisesa bagi pak Jokowi. Itu prinsip karena jangan sampai menciptakan kerumitan dalam tata pemerintahan negara," pungkas Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Wapres Isyaratkan Akan Ada Reshuffle