Permintaan Maaf Pemerintah Kepada PKI, Jokowi: Ada Yang 'Menggoreng' Isu

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 28 Juni 2016
Permintaan Maaf Pemerintah Kepada PKI, Jokowi: Ada Yang 'Menggoreng' Isu

Presiden dan Wapres Buka Puasa Bersama di Mabes TNI ( Foto: Puspen TNI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan tidak pernah ada rencana untuk meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini dinyatakan Presiden saat menghadiri buka puasa bersama di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (27/6).

"Sebetulnya ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Bertemu PP Muhammadiyah saya juga sampaikan, bertemu dengan PBNU juga sudah saya sampaikan, ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dengan ulama juga sudah saya sampaikan. Termasuk saat Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, setahun yang lalu, juga sudah saya katakan," ungkap Presiden.

Namun, lagi-lagi isu itu muncul. Sehingga, presiden harus meluruskan dan menyampaikan pernyataan serupa kepada publik.

Menanggapi gosip, Presiden mensinyalir ada yang ikut 'menggoreng' isu tersebut, sehingga muncul lagi dan menjadi ramai. Namun, Jokowi tidak menyebut siapa dan apa kepentingan memunculkan isu itu. "Sudah jangan dengarkan. Sekali lagi tidak ada rencana untuk meminta maaf kepada PKI, yang paling penting adalah melangkah ke depan, melangkah ke masa depan," terangnya.

Meski demikian, Jokowi tidak menapik ada peristiwa dimana setiap bangsa mengalami masa kelam di setiap perjalanannya. Untuk itu, Jokowi berharap agar peristiwa masa lalu menjadi pelajaran untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

"Oleh sebab itu kita harus merajut kebersamaan, membangun persatuan untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang siap berkompetisi, bangsa yang maju, bangsa yang memberikan kesejahteraan pada rakyatnya," tuntas Jokowi.

BACA JUGA:

  1. YLBH: TNI Tidak Berhak Lakukan Penangkapan Orang Berkaos PKI
  2. Marak Penindakan Terhadap Atribut Berbau Komunis, Istana Angkat Suara
  3. Kemunculan Atribut PKI Berpotensi Kuat Gerus Ideologi Pancasila
  4. Kodam V/Brawijaya: Kasus Atribut PKI di Pamekasan Sudah Tuntas
  5. Kronologi Beredarnya Atribut PKI di Karnaval HUT Kemerdekaan

 

#Pemerintah RI #Partai Komunis Indonesia (PKI)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Integrasi narasi kebijakan di semua level pemerintahan amat diperlukan.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Indonesia
Sengketa Minyak Sawit, Indonesia Minta Uni Eropa Segera Implementasikan Putusan WTO
Indoensia mendesak Uni Eropa untuk mengimplementasikan putusan WTO terkait sengketa minyak sawit.
Soffi Amira - Rabu, 25 Februari 2026
Sengketa Minyak Sawit, Indonesia Minta Uni Eropa Segera Implementasikan Putusan WTO
Indonesia
Fadli Zon Ungkap Alasan Pemerintah Ikut Turun Tangan soal Konflik Keraton Solo
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengungkapkan alasan pemerintah ikut turun tangan dalam menangani konflik Keraton Solo.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Fadli Zon Ungkap Alasan Pemerintah Ikut Turun Tangan soal Konflik Keraton Solo
Indonesia
Kondisi Kian Mendesak, Pemerintah Diminta Percepat Pencairan Dana Darurat Rp 4 Triliun untuk Korban Banjir Sumatra
Pemerintah diminta mempercepat pencairan dana darurat Rp 4 triliun untuk korban banjir Sumatra.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Kondisi Kian Mendesak, Pemerintah Diminta Percepat Pencairan Dana Darurat Rp 4 Triliun untuk Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Indonesia
Pemerintah tak Kunjung Terbitkan PP Turunan UU Minerba, DPR Kritik Tajam
Pemerintah belum menerbitkan PP turunan UU Minerba sampai saat ini. Komisi XII DPR RI pun melayangkan kritik tajam terhadap lambannya kinerja pemerintah.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Pemerintah tak Kunjung Terbitkan PP Turunan UU Minerba, DPR Kritik Tajam
Indonesia
Pemerintah Tegaskan Platform Digital Harus Patuhi Aturan, Jangan Buat Konten DFK yang Bisa Menimbulkan Kegaduhan
esan ini disampaikan dalam diskusi bersama, antara media massa dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, Wakil Menteri Komunikasi Digital Angga Raka Prabowo, dan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, Selasa (26/8).
Frengky Aruan - Rabu, 27 Agustus 2025
Pemerintah Tegaskan Platform Digital Harus Patuhi Aturan, Jangan Buat Konten DFK yang Bisa Menimbulkan Kegaduhan
Indonesia
Pemerintah Diminta Ambil Saham Mayoritas BCA, Komisi XI DPR: Jangan Bikin Gaduh
Pemerintah diminta mengambil saham mayoritas BCA. Komisi XI DPR mengatakan, bahwa hal itu tak perlu dibuat gaduh.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Pemerintah Diminta Ambil Saham Mayoritas BCA, Komisi XI DPR: Jangan Bikin Gaduh
Indonesia
Alumni UI Harus Dukung Pemerintah Rawat Indonesia Cerah
Alumni UI bisa terlibat langsung menyelesaikan persoalan-persoalan dasar masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan yang kurang.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Agustus 2025
Alumni UI Harus Dukung Pemerintah Rawat Indonesia Cerah
Indonesia
Mengenal Roblox, Game yang Bakal Diblokir Pemerintah karena Dianggap Membahayakan Anak-anak
Roblox akan segera diblokir pemerintah. Game ini dianggap membahayakan anak-anak, karena gameplay-nya.
Soffi Amira - Rabu, 06 Agustus 2025
Mengenal Roblox, Game yang Bakal Diblokir Pemerintah karena Dianggap Membahayakan Anak-anak
Bagikan