Ini Tugas-Tugas Berat Jenderal Listyo Pimpin Polri
Komjen Listyo Sigit Prabowo disaksikan Presiden Jokowi menandatangani berita acara pelantikan, di Istana Negara, Rabu (27/1) pagi. ANTARA/Humas Sekretariat Kabinet-Jay/pri.
MerahPutih.com - Listyo Sigit Prabowo resmi menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis yang memasuki masa pensiun.
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) Maneger Nasution menyebut, banyak pekerjaan rumah (PR) yang telah menunggu Jenderal Listyo Sigit usai secara resmi memimpin Korps Bhayangkara.
Salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Sigit setelah memegang tongkat komando Kapolri adalah menuntaskan reformasi di tubuh kepolisian dengan mengacu pada mandat konstitusionalnya.
Baca Juga:
Selain itu, tujuan dan batasan yang diatur undang-undang (UU), khususnya UU 2/2002 tentang Polri.
Maneger mengatakan, Sigit juga harus membangun soliditas Korps Bhayangkara untuk memupus potensi resistensi di internal Polri.
Pasalnya, Jenderal Sigit nantinya akan dihadapkan dengan resistensi jenderal-jenderal yang lebih senior saat menjadi orang nomor satu di Polri.
"Ia harus bisa mengatasi potensi resistensi para senior yang (merasa) dilompati dan mengakomodasi berbagai kepentingan di internal Polri,” kata Maneger kepada wartawan, Rabu (27/1).
Terjadinya surplus perwira tinggi dan Kombes di tubuh Polri juga menjadi pekerjaan rumah yang tak kalah penting untuk diselesaikan Sigit.
Menurut Meneger, Sigit harus mampu menata ulang struktur di internal Polri agar lebih seimbang. Sebab, kepolisian tidak bisa lagi hanya menebar anggotanya untuk berkarier di luar institusi Polri.
“Apalagi di tengah kritik terhadap Polri yang banyak menduduki jabatan publik dan posisi strategis di luar tubuh Polri,” kata mantan Komisioner Komnas HAM ini.
Dia mengatakan, Sigit telah melangkahi dua angkatan setelah Kapolri Jenderal Idham Azis, yang merupakan Akpol Angkatan 1988.
Bahkan ada dugaan, Jokowi memilih Listyo karena faktor kedekatan. Pasalnya, kata Manager, Listyo pernah menjadi Kapolres Surakarta saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
“Selain itu, mantan Kapolda Banten ini juga pernah menjadi ajudan Jokowi saat menjadi presiden di periode pertama,” ujarnya.
Manager mengatakan, Listyo juga harus bisa mensterilkan Polri dari tarikan dan kepentingan politik.
Listyo disebut harus bisa menunjukkan kepada publik bahwa Polri profesional dan independen, meski dirinya memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi.
Selain itu, Listyo Sigit harus mampu mengembalikan Polri kepada khitahnya, yakni mengayomi dan melindungi masyarakat tanpa kecuali.
Baca Juga:
Listyo Sigit Bakal Wujudkan Potret Polri yang Tegas dan Humanis
Manager juga mengingatkan, Listyo harus memberi solusi yang konkret terhadap permasalahan yang dinilai mendasar di tubuh Polri.
Seperti represifitas aparat, penyiksaan, extrajudicial killing, penempatan anggota Polri pada jabatan di luar organisasi Polri, kontrol pertanggungjawaban etik, korupsi di tubuh Polri, penghalangan bantuan hukum, dan krisis keteladanan dalam pola hidup sederhana di kalangan petinggi kepolisian.
Jika masalah-masalah ini tidak dievaluasi dan dicarikan solusinya, maka sulit untuk menghadirkan keyakinan publik. Yakni, Indonesia memiliki kepolisian yang profesional, modern, demokratis, terpercaya, dan dicintai di bawah kepemimpinan Listyo. (Knu)
Baca Juga:
Jadi Kapolri, Komjen Listyo Harus Hapus Aturan Diskriminatif bagi Anggota Polri
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra
Kapolri Perintahkan Polda Terdekat Kerakan Kapal ke Titik Bencana di Sumatera
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Ancaman Kejahatan Kian Kompleks, Kapolri Minta Brimob Perkuat Kemampuan Global
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Komisi Percepatan Reformasi Polri Bakal Libatkan Tim Internal Polri di Setiap Rapat