Ini Syarat Wakil Jokowi di Pilpres 2019 jika Ingin Menang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 15 Februari 2018
Ini Syarat Wakil Jokowi di Pilpres 2019 jika Ingin Menang

Nusron Wahid. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi Golkar Nusron Wahid menilai ada sejumlah kriteria yang harus dimiliki Wakil Presiden untuk mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Hal ini sangat terkait dengan kecocokan dan kenyamanan Jokowi sendiri.

Nusron mengatakan, jika Jokowi ingin kembali memperpanjang masa jabatan sebagai RI 1, maka Jokowi harus pandai-pandai memilih wakilnya.

"Ini untuk menutupi kekurangan Jokowi dalam memimpin pemerintahan," kata Nusron saat menghadiri rilis survei Indo Barometer di Hotel Century Park Senayan Jakarta, Kamis (15/2).

Menurutnya, kriteria atau syarat yang harus dimiliki oleh calon pendamping Presiden Jokowi adalah beragama Islam. Alasannya, untuk menghindari peristiwa serupa di Pilkada DKI Jakarta lalu.

"Secara faktual kalau Pak Jokowi tidak memilih orang Islam akan dipelintir ke mana-mana. Nanti Pilkada DKI Jakarta terulang. Al-Maidah jilid 2," jelasnya.

Kemudian, paham ekonomi dan harus mendapat dukungan dari pasar internasional dan juga bersahabat dengan pasar dalam negeri.

"Diterima oleh masyarakat internasional dan market friendly. Kalau tidak itu akan repot," imbuh dia.

Selanjutnya, mendapat dukungan dari komunitas Islam baik kultural dan struktural, karena kedua hal tersebut memiliki kantong-kantong suara yang cukup besar.

"Baik kantong suara Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis atau yang lain (Islam struktural). Dan juga kultural seperti pengajian atau habib-habib," pungkas Nusron.

Disinggung siapa yang cocok dan memenuhi syarat tersebut, Nusron mengaku belum mengetahui pasti. (Fdi)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Pemkot Singkawang Undang Presiden Jokowi Hadiri Festival Cap Go Meh

#Pilpres 2019 #Nusron Wahid #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
DKI Terima 3.922 Sertifikat Hak Pakai dari Kementerian ATR, Nilainya Capai Rp 102 Triliun
Sertifikasi bukan sekadar proses administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
DKI Terima 3.922 Sertifikat Hak Pakai dari Kementerian ATR, Nilainya Capai Rp 102 Triliun
Indonesia
Viral Warga Transmigrasi Tanahnya Diserobot Perusahaan Tambang di Kalsel, Ini Respon Pemerintah
Kasus ini bermula dari kepemilikan sertifikat tanah oleh transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah yang diterbitkan sekitar tahun 1990.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Februari 2026
Viral Warga Transmigrasi Tanahnya Diserobot Perusahaan Tambang di Kalsel, Ini Respon Pemerintah
Indonesia
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tolak Usul Patungan Beli Hutan Indonesia, Sebut Rimba bukan untuk Dijual
Apabila masyarakat ingin berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, langkah yang benar yakni melalui penanaman kembali atau reboisasi.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tolak Usul Patungan Beli Hutan Indonesia, Sebut Rimba bukan untuk Dijual
Indonesia
Legislator PKB Minta Pemerintah jangan cuma Bicara, Lindungi Tanah Korban Bencana dan Sikat Mafia
Perlu langkah konkret, pengawasan ketat, dan tindakan tegas terhadap setiap praktik mafia tanah yang memanfaatkan situasi bencana.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator PKB Minta Pemerintah jangan cuma Bicara, Lindungi Tanah Korban Bencana dan Sikat Mafia
Dunia
Cak Imin Tegaskan Reforma Agraria Dipercepat, Prioritas Desil 1–2 dengan Target 1 Juta Penerima
Mayoritas masyarakat desil terbawah berada di Pulau Jawa, sedangkan objek tanah Reforma Agraria banyak tersedia di luar Jawa.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
Cak Imin Tegaskan Reforma Agraria Dipercepat, Prioritas Desil 1–2 dengan Target 1 Juta Penerima
Indonesia
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan HGU 190 tahun dalam UU IKN. Menteri ATR/BTN, Nusron Wahid menyebutkan, bahwa pihaknya mengikuti keputusan hukum.
Soffi Amira - Senin, 24 November 2025
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Indonesia
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Pelayanan publik di sektor pertanahan masih sering dikeluhkan masyarakat karena prosesnya yang lambat dan rawan pungutan liar. ?
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Demi Rakyat, Nusron Diperintah Prabowo Percepat Waktu Rebut Tanah Warga Jadi 90 Hari
Aturan baru untuk mempercepat tenggat waktu merebut tanah telantar milik masyarakat, dari 587 hari menjadi 90 hari saja.
Wisnu Cipto - Kamis, 25 September 2025
Demi Rakyat, Nusron Diperintah Prabowo Percepat Waktu Rebut Tanah Warga Jadi 90 Hari
Bagikan