Ini Rekomendasi Rembuknas Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Kelautan

MerahPutih.com - Indonesia memiliki potensi besar menjadi Poros Maritim Dunia karena mempunyai lebih dari 17 ribu pulau. Potensi ini didukung juga oleh posisi Indonesia di silang dunia Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta benua Asia dan benua Australia.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga telah menjadikan sektor maritim sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Sekaligus menjadi terobosan baru dalam sejarah politik pembangunan Indonesia.

Atas dasar-dasar inilah, Rembuk Nasional 2017 bertema 'Membangun untuk Kesejateraan Rakyat' digelar di Gedung Pusat Niaga, Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (23/10). Ada 12 bidang yang dibahas dalam rembuk nasional tersebut.

Adapun pokok-pokok bahasan dalam Rembuk Nasional Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Kelautan ini antara lain Perhubungan Laut, Sumberdaya Non-Hayati Laut, Perbatasan Maritim, Kelautan dan Perikanan, dan Pariwisata Bahari, serta Hasil Rembuk Daerah.

Ketua Tim Rembuknas 2017 Ridwan Djamaluddin mengatakan, Rembuk Nasional Kemaritiman bertujuan untuk mengukuhkan jatidiri bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar.

“Diharapkan juga, kegiatan ini mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sektor ekonomi yang berkaitan dengan kemaritiman dan kelautan Indonesia,” kata Ridwan.

Ia juga menjelaskan, dalam Rembuk Nasional Kemaritiman dan Kelautan muncul berbagai rekomendasi dari apa yang dipaparkan para narasumber dan peserta rembuk yang berasal dari berbagai bidang akademisi, asosiasi, pemerintah daerah dan lain-lain.

Di permasalahan produksi ikan misalnya, saat ini produksi ikan 44,44 Juta ton (14,8 juta ton per tahun), realisasi 2015-2017 mencapai 29,42 juta ton atau 9,8 juta ton per tahun. Rekomendasi yang muncul adalah Akselerasi perizinan penangkapan ikan, terutama di wilayah pengelolaan perikanan kapal kapal ex asing.

"Selain itu juga diperlukan prioritas bantuan sarana dan prasarana untuk untuk peningkatan produksi ikan budidaya di laut. Serta perlu kebijakan perkuatan pengusaha nasional dan BUMN untuk memanfaatkan sumberdaya ikan di ZEE dan laut lepas,"beber Ridwan.

Sedangkan, lanjut dia, produksi garam 10,7 juta ton, realisasi 2015-2017 3,05 ton (28,5%). Di sektor ini direkomendasikan Perlu dukungan infrastruktur (irigasi dan jalan) pada sentra produksi garam di Indramayu (Jawa Barat), Pati (Jawa Tengah), Rembang (Jawa Tengah), Bima (NTB), Kupang (NTT), dan Jeneponto (Sulawesi Selatan).

"Selain itu harus ada pemanfaatan lahan garam yang terlantar di Teluk Kupang, NTT. Serta perlu kebijakan yang memberikan insentif kepada swasta untuk investasi industri garam non evaporasi," tukasnya.

Ridwan menuturkan, bahwa pengembangan 800 kampung nelayan termasuk janji kampanye yang melekat pada ingatan masyarakat, maka seyogyanya mendapat prioritas tinggi untuk mewujudkannya dalam sisa masa kerja kabinet.

"Perlu sinergi dengan kementerian desa, BUMN, dan Pemda untuk akselerasi program dengan mengutamakan kampung-kampung di sekitar pelabuhan ikan," ujar dia.

Sementara itu, di bidang pariwisata bahari, Mantan Menko Maritim Indroyono Soesilo merekomendasikan deregulasi perpajakan dan impor peralatan wisata bahari serta pembangunan dan penyediaan infrastruktur destinasi wisata.

"Serta pemberdayaan masyarkat lokal sebagai tuan rumah destinasi wisata dan penguatan SDM penunjang wisata bahari," kata Indroyono.

Untuk mendatangkan kunjungan wisman 4 juta orang dan 6000 kapal yacht, Indroyono juga merekomendasikan pengintergrasian aplikasi vessel declaration denganaplikasi yachter online, sehingga proses masuknya yacht lebih simple, efisien, cepat sekaligus memudahkan pengawasan.

"Deregulasi kebijakan kunjungan wisata kapal layar (yacht) asing, terutama CIQP (custom, immigration, quarantine, port) satu atap. Pembangunan fasilitas marina, sehingga akan mengoptimalkan potensi Bahari Indonesia tidak hanya sebagai “destinasi kunjungan" tetapi lebih sebagai “destinasi hub/home base” kapal wisata yacht asing yang memberikan keuntungan dan dampak ekonomi lebih besar ke negara. Tahap awal marina biaya APBN," pungkas Indroyono. (Pon)

Baca juga berita terkait dalam artikel berikut: Selesai, Rekomendasi Hasil Rembuknas Akan Diserahkan ke Presiden