Ini Opsi yang Bisa Diambil Partai Pendukung Agus-Silvy dari Kacamata Pengamat

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 26 Februari 2017
Ini Opsi yang Bisa Diambil Partai Pendukung Agus-Silvy dari Kacamata Pengamat

Agus-Sylvi saat debat putaran tiga Pilgub DKI 2017. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pupusnya harapan Agus-Sylvi untuk terus bertarung di Pilgub DKI Jakarta 2017 memungkinkan partai pendukung mencari peluang berkoalisi pada putara kedua nanti.

Tentunya, pilihan tersebut adalah bergabung dengan koalisi yang dibangun PDIP atau koalisi yang dibangun Gerindra/PKS.

Menurut pengamat politik Adi Prayitno, ada sejumlah opsi yang bisa saja diambil partai pendukung Agus-Silvy agar bisa eksis di Pilgub DKI Jakarta.

"Opsinya pendukung Agus berpeluang dukung kandidat Anies-Sandi atau Ahok-Djarot," terangnya kepada merahputih.com, Minggu (26/2).

Menurutnya, kemungkinan koalisi dengan kedua kandidat masih bisa terjadi. Ia memaparkan, secara normatif pendukung Agus yang mayoritas partai berbasis massa Islam berpeluang mendukung Anies-Sandi karena sebagian besar pendukungnya anti-Ahok.

"Hanya saja, persoalan perbedaan pemahaman keislaman bisa saja berbenturan. Nah, di sini Anies-Sandi harus bisa mengakomodir suara Islam," terangnya.

Lebih lanjut, opsi berikutnya adalah pendukung Agus memberikan dukungan kepada Ahok-Djarot.

Hal ini disebabkan karena partai pendukung Agus merupakan partai koalisi pemerintah.

"Partai pendukung Agus merupakan partai pendukung pemerintah pada skala nasional, bisa saja ada tekanan untuk mendukung Ahok-Djarot," imbuhnya.

Opsi alternatif atau tidak berkoalisi juga bisa diambil partai pendukung Agus.

"Bisa saja PPP golput membebaskan pendukungnya memilih, ketimbang diobok-obok. Salah satu petinggi PPP sudah ngomong begitu, tidak mau PPP pecah belah," kata Adi.

Meski demikian, secara politik pilihan elite partai tidak sering diamini pendukung.

"Suara grass root tidak otomatis berbanding lurus dengan keputusan partai," pungkasnya. (Fdi)

Berita terkait Pilgub DKI 2017 baca juga di: Kapolda Metro Siap Amankan Pilgub DKI Putaran ke Dua

#Agus Yudhoyono-Sylviana Murni #Koalisi Kekeluargaan #Pengamat Politik #Pilgub DKI 2017
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Kini, banyak wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Pengamat politik menilai jika pemerintahan Prabowo tak terarah.
Soffi Amira - Jumat, 11 Juli 2025
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Indonesia
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Rencana soal TNI menjaga gedung Kejaksaan kini ditolak. Pengamat pun menilai, bahwa TNI merupakan aparat pertahanan dan bukan keamanan.
Soffi Amira - Selasa, 13 Mei 2025
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Indonesia
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Pengamat Politik, Jerry Massie, memprediksi bahwa Gibran akan menjadi lawan Prabowo di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 25 April 2025
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Bagikan