Ini Opsi yang Bisa Diambil Partai Pendukung Agus-Silvy dari Kacamata Pengamat

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 26 Februari 2017
Ini Opsi yang Bisa Diambil Partai Pendukung Agus-Silvy dari Kacamata Pengamat

Agus-Sylvi saat debat putaran tiga Pilgub DKI 2017. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pupusnya harapan Agus-Sylvi untuk terus bertarung di Pilgub DKI Jakarta 2017 memungkinkan partai pendukung mencari peluang berkoalisi pada putara kedua nanti.

Tentunya, pilihan tersebut adalah bergabung dengan koalisi yang dibangun PDIP atau koalisi yang dibangun Gerindra/PKS.

Menurut pengamat politik Adi Prayitno, ada sejumlah opsi yang bisa saja diambil partai pendukung Agus-Silvy agar bisa eksis di Pilgub DKI Jakarta.

"Opsinya pendukung Agus berpeluang dukung kandidat Anies-Sandi atau Ahok-Djarot," terangnya kepada merahputih.com, Minggu (26/2).

Menurutnya, kemungkinan koalisi dengan kedua kandidat masih bisa terjadi. Ia memaparkan, secara normatif pendukung Agus yang mayoritas partai berbasis massa Islam berpeluang mendukung Anies-Sandi karena sebagian besar pendukungnya anti-Ahok.

"Hanya saja, persoalan perbedaan pemahaman keislaman bisa saja berbenturan. Nah, di sini Anies-Sandi harus bisa mengakomodir suara Islam," terangnya.

Lebih lanjut, opsi berikutnya adalah pendukung Agus memberikan dukungan kepada Ahok-Djarot.

Hal ini disebabkan karena partai pendukung Agus merupakan partai koalisi pemerintah.

"Partai pendukung Agus merupakan partai pendukung pemerintah pada skala nasional, bisa saja ada tekanan untuk mendukung Ahok-Djarot," imbuhnya.

Opsi alternatif atau tidak berkoalisi juga bisa diambil partai pendukung Agus.

"Bisa saja PPP golput membebaskan pendukungnya memilih, ketimbang diobok-obok. Salah satu petinggi PPP sudah ngomong begitu, tidak mau PPP pecah belah," kata Adi.

Meski demikian, secara politik pilihan elite partai tidak sering diamini pendukung.

"Suara grass root tidak otomatis berbanding lurus dengan keputusan partai," pungkasnya. (Fdi)

Berita terkait Pilgub DKI 2017 baca juga di: Kapolda Metro Siap Amankan Pilgub DKI Putaran ke Dua

#Agus Yudhoyono-Sylviana Murni #Koalisi Kekeluargaan #Pengamat Politik #Pilgub DKI 2017
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Bagikan