Ini Kronologi OTT Wali Kota Tegal

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 30 Agustus 2017
Ini Kronologi OTT Wali Kota Tegal

(Kiri-kanan) Wakil Ketua KPK Rosaria Pandjaitan, Ketua KPK Agus Rahardjo, dan juru bicara KPK Febri Diansyah saat menggelar konferensi pers terkait OTT Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno. (MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan K‎orupsi (KPK) Agus Rahardjo menjelaskan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno.

Menurut Agus, operasi senyap itu berawal dari laporan masyarakat yang menduga adanya praktik suap di lingkungan pemerintah Tegal.

"Kami perlu sampaikan terima kasih kepada masyarakat yang menyampaikan ke KPK terkait dugaan suap. Ketika KPK menindaklanjuti, di tiga lokasi berbeda KPK amankan delapan orang," kata Agus saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (30/8).

OTT kali ini, kata Agus, terkait suap ‎pengelolaan dana kesehatan RSUD Kota Tegal dan pengadaan barang jasa di lingkungan Kota Tegal tahun 2017.

Agus menerangkan, penangkapan pertama dilakukan kepada Imam Permana dan Mahradi selaku supir Amir Mirza Hutagalung. Keduanya ditangkap di Posko Pemenangan Amir di kawasan Tegal, Jawa Tengah.

"Sebab, nanti akan ada Pilkada 2018. Jadi, rumah pemenangan untuk proses nanti di dalam pilkada," katanya.

Dari lokasi pertama, KPK berhasil mengamankan uang sebesar Rp 300 juta, yakni Rp 200 juta berada di dalam tas berwarna hijau. Sedangkan, Rp 100 juta sisanya, berada di dua rekening milik Amir yang masing-masing berjumlah Rp 50 juta.

‎"Uang tersebut diambil dari saudara U (Umi Hayatun) dari keuangan RS Kardinah pada hari itu sekitar Pukul 11.40 WIB," kata Agus.

Setelah berhasil mengamankan uang tersebut, Tim Satgas kemudian mencokok Umi Hayatun di kediamannya di daerah Tegal, Jawa Tengah.

Selang beberapa saat, giliran Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno dan ajudannya Akhbari Chintya Berlian diangkut Tim Satgas KPK.

‎Agus menambahkan, Tim Satgas juga bergerak menciduk Amir Mirza Hutagalung selaku orang kepercayaan Mashita yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Brebes di bilangan Pluit, Jakarta Utara.

"‎Kemudian di Jakarta sekitar Pukul 16.50 WIB, tim KPK mengamankan AMH di sebuah lobi apartemen di Pluit dan langsung dibawa ke KPK," katanya.

Sedangkan orang terakhir yang diciduk ialah ‎Wakil Direktur Keuangan RSUD Kardinah Cahyo Supardi. Dia diamankan di sebuah hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Dari penangkapan itu, Tim Satgas KPK menyegel sejumlah ruangan di beberapa lokasi, di antaranya rumah dinas Mashita, posko pemenangan milik Amir, ruang kerja direktur, wakil direktur dan kepala bagian RS Kardinah, Tegal.

Agus mengatakan, pemberian uang itu terkait pengelolaan dana kesehatan dan fee proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kota Tegal dengan total sebesar Rp 5,1 miliar.‎

Yakni Rp 1,6 miliar dari jasa pelayanan kesehatan dan Rp 3,5 miliar merupakan fee proyek di lingkungan pemerintahan Kota Tegal tahun anggaran 2017.

"Uang itu diduga diterima Mashita sejak Januari hingga Agustus 2017," tandasnya.

Dalam kasus ini, KPK resmi menetapkan tiga tersangka yakni Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung yang merupakan orang kepercayaan Mashita selaku penerima suap serta Wakil Direktur Keuangan RSUD Kardinah, Cahyo Supardi sebagai pemberi suap. (Pon)

Baca berita terkait kasus suap Wali Kota Tegal lainnya di: Wali Kota Tegal Siti Mashita, Amir Mirza, Dan Cahyo Ditahan Terpisah

#Ott Kpk #OTT Wali Kota Tegal #Siti Mashita Soeparno #Amir Mirza Hutagalung #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Indonesia
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
KPK masih merahasiakan jadwal pemanggilan ketiga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek info selengkapnya!
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Dilepas Pasca-OTT, Sestama BNPB Rustian Kembali Diperiksa KPK Lagi Hari Ini
Sestama BNPB Rustian kembali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi dana siap pakai penanganan bencana usai sempat dilepas saat OTT. Cek faktanya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Oktober 2026
Dilepas Pasca-OTT, Sestama BNPB Rustian Kembali Diperiksa KPK Lagi Hari Ini
Indonesia
Usul Cerdas KPK di RUU Perampasan Aset: Harta Pejabat di Luar LHKPN Bisa Dirampas Negara
KPK mengusulkan RUU Perampasan Aset agar berwenang menyita harta pejabat yang tidak dilaporkan di LHKPN. Simak ulasan dan fakta hukum lengkapnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Oktober 2026
Usul Cerdas KPK di RUU Perampasan Aset: Harta Pejabat di Luar LHKPN Bisa Dirampas Negara
Berita Foto
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Tersangka Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WBE) Suhendrik, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 23 Oktober 2026
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Indonesia
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Bagikan