Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menilai Presiden Jokowi punya hak prerogatif menentukan nama-nama yang akan masuk jadi menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Mardani sendiri punya rekomendasi sejumlah kriteria calon menteri yang bagus untuk pemerintahan Jokowi.
"Berikan prioritas kepada anak muda, perempuan, difabel dan dari daerah tertinggal," ujar Mardani kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/7).
BACA JUGA: Ketika Dua Sabahat PKS dan Gerindra Berbeda Pandangan Soal Oposisi
Mardani juga menilai pemerintahan berikutnya harus memprioritaskan orang-orang yang berkompeten menduduki posisi strategis, meski bukan bagian dari partai politik. "Menurut saya serahkan kepada orang-orang yang selama ini sudah ada, kalau ada di luar parpol ya ambil," terang Mardani.
"Di dalam parpol juga baik, saya tidak mengatakan parpol itu kumpulan para mafia, tidak. Tapi ada orang-orang baik, monggo," jelas dia.
Mardani mengatakan bahwa Jokowi memasukkan keterwakilan dari Papua, Maluku, Sulawesi hingga masuk dalam jajaran menteri di kabinetnya. "Mereka punya hak karena kita sedang saat suasana yang dinamis saat keterwakilan itu ada. Tentu dengan tidak menghilangkan asas integritas dan kapasitasnya," ungkapnya.
Pada Minggu (30/6), KPU telah menetapkan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.
BACA JUGA: Ahmad Basarah Sarankan Jokowi dan Prabowo Saling Bersilaturahmi
Penetapan itu dilakukan dalam rapat pleno di gedung KPU, Jakarta. Jokowi-Ma'ruf akan dilantik pada 20 Oktober 2019.
Beberapa waktu lalu, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, berbicara tentang pembentukan kabinet sang capres petahana pada periode kedua. Ia membuka ada kans menteri muda dalam kabinet. (Knu)
