Ini Dua Fraksi yang Dukung Hak Interpelasi kepada Anies-Sandi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 23 Februari 2018
Ini Dua Fraksi yang Dukung Hak Interpelasi kepada Anies-Sandi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno di Balai Kota. (MP/Asropih Opih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengatakan hanya ada dua fraksi di DPDR DKI yang mendukung hak interplasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil Anies-Sandi.

Taufik mengaku ada beberapa fraksi DPRD yang tak setuju dengan hak interplasi tersebut kepada Anies-Sandi yakni Fraksi Partai Gerindra, PKS, PPP, Golkar, dan Demokrat.

"Siapa yang setuju? Saya sebutin nih Gerindra enggak, PKS enggak, PPP enggak, Golkar enggak, Demokrat enggak. Ya PDIP sama Nasdem berapa?" kata Taufik di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta pun mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan terkait anggota dewan melakukan hak interplasi terhadap Anies-Sandi. Namun, lanjut dia, hak tersebut butuh waktu panjang untuk mengimpletasikannya karena harus ada perdebatan di anggota dewan.

"Enggak apa-apa biasa saja. Kan interplasi tuh prosesnya panjang," jelas Taufik.

Sementara itu, menurut Taufik, hak interplasi ini menciptakan pandangan buruk terhadap DPRD. Sebab hal tersebut dianggap tak mendukung rakyak kecil.

"Interplasi mah biasa itu, nanti ada prosesnya. Biasa saja. Cuma saya mengingatkan kaki lima ini program untuk rakyat kecil. Gitu loh. DPRD nanti dianggap enggak berpihak sama rakyat," pungkasnya.

Seperti diketahui, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono mengungkapkan pihaknya kini menggalang dukungan dari semua fraksi untuk menggunakan hak interpelasi terhadap pemimpin Ibu Kota Jakarta Anies-Sandi.

Tak hanya hak interpelasi, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus bahkan mengatakan bahwa hak interpelasi bisa saja berlanjut ke penggunaan hak angket untuk melihat kelayakan dari Anies-Sandi memimpin Jakarta alias dilengserkan.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar soal rencana Fraksi PDIP DPRD DKI menggunakan hak interpelasi kepada dirinya.

"Enggak ada komentar. Dan kita ingin agar Jakarta itu dirasakan sebagai milik semua warga, bukan sebagian," ujar Anies di Kantor MRT, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

Menurut Anies, seharusnya partai berlambang banteng ini mendukung segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang mempedulikan rakyat kecil.

"Seharusnya malah mendukung. Tapi kita lihat saja," cetus Anies. (Asp)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: DPRD Akan Gunakan Hak Interpelasi, Ini Reaksi Anies

#DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan