Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pengamat politik Jerry Massie menilai, anggaran Rp405,1 triliun untuk menanggulangi wabah virus corona atau COVID-19 di Indonesia perlu diawasi. Sebab, dana sebanyak itu rawan disalahgunakan.
Menurut Jerry, informasi keuangan disampaikan ke publik secara terbuka. Tujuannya ialah agar masyarakat percaya dan mengerti penting sumber dana yang digunakan pemerintah untuk penanganan pandemik global tersebut.
Baca Juga:
Hati-Hati, Koruptor Dana Penanggulangan COVID-19 Terancam Hukuman Mati!
"Saya mendorong dana ini dikawal oleh masyarakat, LSM, bahkan lembaga terkait. Laporan secara akuntabilitas harus ada," tegas Jerry Massie kepada wartawan, Kamis (2/4).
"Penyaluran harus terukur, terkonsep, dan terarah. Jangan sampai dana ini hanya untuk orang kaya," sebutnya.
Lebih lanjut, Jerry Massie juga mempertanyakan dana SILPA sebesar Rp 270 triliun, serta Rp 70 triliun dana desa yang akan direalokasi untuk penanganan Covid-19.
"Soalnya dana ini (dana desa), bahkan dana infrastruktur Rp 419,2 triliun dan dana pembangunan ibukota baru telan Rp 466 triliun tak disentuh. Sebetulnya kalau dana infrastruktur saja yang digunakan sudah terpenuhi," ujar Jerry Massie.
"Jadi Menteri Keuangan perlu menyampaikan ke publik anggaran ini APBN untuk sosial, kesehatan, atau seperti apa? Baru kucuran dananya seperti apa, jumlah penerima juga harus valid datanya," terang Jerry Massie.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk penangana wabah virus corona. Alokasi dana itu diterbitkan dalam Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
"Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun," kata Jokowi melalui video conference dari Istana Bogor, Selasa (31/3).
Baca Juga:
Viral Pocong Jaga Kampung Saat Pandemi COVID-19, Ternyata Lokasinya di Sukoharjo
Dari total anggaran tersebut, akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, kemudian Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR).
“Dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan pembiayaan dunia usaha, terutama usaha mikro, usaka kecil, dan usaha menengah,” tandas Presiden.(Knu)
Baca Juga:
