Indonesia Terancam Resesi Ekonomi Gegara COVID-19

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 21 Juli 2020
Indonesia Terancam Resesi Ekonomi Gegara COVID-19

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. Foto: Mediamodifier

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komis XI DPR RI Fraksi PPP Amir Uskara menilai, menghadapi ancaman resesi ekonomi pemerintah mesti memperbesar stimulus bagi pelaku usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Hal ini disebabkan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi karena mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional. Menurut Amir, berkaca pada krisis 1998 lalu, motor pemulihan ekonomi adalah pelaku usaha kecil dan mikro.

Baca Juga

Jepang Beri Pinjaman dan Hibah Rp7,1 Triliun

"Sebabnya pemerintah perlu memberikan support kepada pelaku usaha UMKM, adapun bentuk supportnya bisa beragam, semisal pemberian kredit modal kerja, atau yang lebih inovatif, yakni BUMN porsi serapan produk UMKM nya ditingkatkan," jelas Amir dalam keteranganya, Senin (20/7).

"Jika BUMN mampu menyerap produk UMKM lebih besar, ada daya tarik UMKM untuk menambah kapasitasnya, hal ini juga akan membuat pelaku UMKM naik kelas," ungkap Amir.

Ilustrasi

Menurut dia, Pemerintah perlu mempercepat realisasi stimulus dunia usaha. Pemberian berbagai macam insentif pajak harus disertai dengan kemudahan akses bagi pengusaha. Selama ini prosedur memproleh keringanan pajak relatif rumit.

"Jadi ketika stimulus dunia usaha baru cair 6,8%, saya melihat ada masalah dalam administrasinya. Sebab itu harapannya dapat dipermudah, sehingga pelaku usaha bisa cepat menyerap kembali karyawan yang di PHK," ungkap Amir.

Dan yang tidak kalah penting pemerintah juga perlu menjaga agar jumlah orang miskin baru akibat PHK dan pekerja yang dirumahkan tidak meningkat.

Baca Juga

Negara Maju Belum Sepakat Tarik Pajak Digital

Bantuan sosial perlu diperluas penerimanya. Lalu, data harus lebih tepat sasaran, jadi yang menerima benar-benar yang membutuhkan. Koordinasi antara pusat dan daerah juga harus di optimalkan.

"Kami berharap adanya Komite Pemulihan Ekonomi bisa mempercepat proses dan kebutuhan regulasi bantuan sosial," tutup Amir. (Knu)

#Resesi Ekonomi #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Indonesia
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Suasana Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Bagikan