Indonesia Masih Cari Utang Rp900 Triliun Sampai Akhir Tahun.

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2020
Indonesia Masih Cari Utang Rp900 Triliun Sampai Akhir Tahun.

Ilustrasi Uang. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah asih akan mencari utang lewat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Paling tidak, sisa penerbitan SBN untuk semester kedua tahun ini adalah sebesar Rp900,4 triliun. Pada semester pertama 2020, pemerintah menerbitkan Rp630 triliun surat utang.

Rencananya, Kementerian Keuangan akan menerbitkan SBN ritel Rp35 triliun sampai Rp40 triliun dan Samurai Bonds Rp13,5 triliun pada semester II ini. Kemudian untuk sisanya akan dilakukan melalui pelelangan SBN pada semester II sekitar Rp35 triliun sampai 40 triliun per dua minggu.

“Ini rata-rata jadi bisa saja saat lelang SBN kita ambil hanya Rp32 triliun. Nanti ada satu lagi kita ambil Rp45 triliun. Tapi kalau kita lihat selama satu semester rate nya ada di Rp35 triliun sampai Rp40 triliun,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfriman seperti dilansir kantor berita Antara.

Baca Juga:

Turun Tangan OJK Tangani Perencana Keuangan Milenial Jouska

Sementara untuk rencana peminjaman luar negeri proyek atau kegiatan pada 2020 sebesar Rp29,5 triliun. Selanjutnya, untuk rencana penarikan pinjaman program pada 2020 adalah sebesar 7,3 miliar dolar AS yang 5,5 miliar dolar AS di antaranya merupakan penarikan pinjaman program pada semester II.

“Di semester I kita sudah meraih 1,8 miliar dolar AS. Semester II indikatifnya ini kita masih terus negosiasi dengan mitra kita yaitu sebesar 5,5 miliar dolar AS,” katanya.

Ia menegaskan, dengan adanya skema bagi beban antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah menjadi sangat penting karena bakal menjaga sustainabilitas fiskal.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfriman
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfriman. (Foto: Antara).

Bank Indonesia dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) kedua mengenai bagi beban akan menanggung seluruh pembiayaan public goods yang menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu dengan total Rp397,56 triliun.

Ia menegaskan,dengan pembelian SBN oleh BI dengan mekanisme private placement sebesar Rp397,56 triliun, maka supply SBN ke market pada semester II yang sekitar Rp453 triliun masih cukup reasonable.

“Itu semua ditanggung BI. Nanti SBN yang diterbitkan tingkat suku bunganya sebesar BI reverse repo rate melalui private placement jadi tidak melalui lelang biasa atau mekanisme market,” katanya.

Baca Juga:

Hari Anak Nasional Dibayangi Mutu Pendidikan Indonesia dan Ancaman Kekurangan Gizi

#Surat Berharga Negara #Utang Pemerintah #Utang Luar Negeri #Kemenkeu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Gelar OTT di Jakarta dan Lampung, Sita Uang Miliaran dan 3 Kg Emas
KPK menggelar OTT di Kantor Pusat Bea Cukai Jakarta dan Lampung. Sejumlah pihak diamankan, termasuk eks Direktur Penindakan. Barang bukti uang miliaran rupiah dan 3 kg logam mulia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
KPK Gelar OTT di Jakarta dan Lampung, Sita Uang Miliaran dan 3 Kg Emas
Indonesia
Awal Februari 2026 Ini Pemerintah Tarik Rp 36 Triliun Dari 9 Surat Utang Negara
Penawaran masuk terhadap Surat Utang Negara pada awal Februari ini tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp 76,59 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
Awal Februari 2026 Ini Pemerintah Tarik Rp 36 Triliun Dari 9 Surat Utang Negara
Indonesia
Dirut BEI Mundur, Purbaya: Ini Sinyal Positif
Ketika ditanya siapa yang bakal menggantikan Iman, Purbaya mengaku bakal menghormati prosedur organisasi BEI.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Dirut BEI Mundur, Purbaya: Ini Sinyal Positif
Indonesia
Iuran Indonesia ke Dewan Perdamaian Gaza Ala Trump Sebagian Bakal Dari APBN
Menkeu mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan dan keputusan final.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Januari 2026
Iuran Indonesia ke Dewan Perdamaian Gaza Ala Trump Sebagian Bakal Dari APBN
Indonesia
Purbaya Tegaskan Pergantian Wamenkeu Tergantung Dinamika Politik, Bisa Berubah-ubah
Terkait dengan waktu pelantikan Wamenkeu, Purbaya mengaku belum mengetahuinya secara pasti.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Purbaya Tegaskan Pergantian Wamenkeu Tergantung Dinamika Politik, Bisa Berubah-ubah
Indonesia
Purbaya Inginkan Pajak Penghasilan di Marketplace Diterapkan Saat Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
pemungutan pajak di platform digital menjadi salah satu langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Purbaya Inginkan Pajak Penghasilan di Marketplace Diterapkan Saat Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Indonesia
Biar Tidak Dikeluhkan, Bandwidth Coretax Bakal Diperbesar Saat Puncak Pelaporan Pajak
Sistem Coretax tidak mengalami masalah dalam kondisi normal atau trafiknya sedang sepi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Januari 2026
Biar Tidak Dikeluhkan, Bandwidth Coretax Bakal Diperbesar Saat Puncak Pelaporan Pajak
Indonesia
Sinyal Tukaran Posisi Deputi Gubernur BI Juda Agung dengan Wamenkeu Thomas Djiwandono
Thomas sebelumnya sudah beberapa kali menyambangi BI dalam Rapat Dewan Gubernur (BI).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
Sinyal Tukaran Posisi Deputi Gubernur BI Juda Agung dengan Wamenkeu Thomas Djiwandono
Indonesia
Deputi Gubernur BI Juda Agung Mundur, Keponakan Prabowo Mencuat Jadi Pengganti
Nama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjadi salah satu kandidat pengganti Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
Deputi Gubernur BI Juda Agung Mundur, Keponakan Prabowo Mencuat Jadi Pengganti
Indonesia
Menkeu Purbaya Kejar Penyelundup Beras Impor di Kepulauan Riau
Sejauh ini, beras hasil penyelundupan rencananya akan dimusnahkan lantaran termasuk barang ilegal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
Menkeu Purbaya Kejar Penyelundup Beras Impor di Kepulauan Riau
Bagikan