Indonesia Masih Cari Utang Rp900 Triliun Sampai Akhir Tahun.

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2020
Indonesia Masih Cari Utang Rp900 Triliun Sampai Akhir Tahun.

Ilustrasi Uang. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah asih akan mencari utang lewat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Paling tidak, sisa penerbitan SBN untuk semester kedua tahun ini adalah sebesar Rp900,4 triliun. Pada semester pertama 2020, pemerintah menerbitkan Rp630 triliun surat utang.

Rencananya, Kementerian Keuangan akan menerbitkan SBN ritel Rp35 triliun sampai Rp40 triliun dan Samurai Bonds Rp13,5 triliun pada semester II ini. Kemudian untuk sisanya akan dilakukan melalui pelelangan SBN pada semester II sekitar Rp35 triliun sampai 40 triliun per dua minggu.

“Ini rata-rata jadi bisa saja saat lelang SBN kita ambil hanya Rp32 triliun. Nanti ada satu lagi kita ambil Rp45 triliun. Tapi kalau kita lihat selama satu semester rate nya ada di Rp35 triliun sampai Rp40 triliun,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfriman seperti dilansir kantor berita Antara.

Baca Juga:

Turun Tangan OJK Tangani Perencana Keuangan Milenial Jouska

Sementara untuk rencana peminjaman luar negeri proyek atau kegiatan pada 2020 sebesar Rp29,5 triliun. Selanjutnya, untuk rencana penarikan pinjaman program pada 2020 adalah sebesar 7,3 miliar dolar AS yang 5,5 miliar dolar AS di antaranya merupakan penarikan pinjaman program pada semester II.

“Di semester I kita sudah meraih 1,8 miliar dolar AS. Semester II indikatifnya ini kita masih terus negosiasi dengan mitra kita yaitu sebesar 5,5 miliar dolar AS,” katanya.

Ia menegaskan, dengan adanya skema bagi beban antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah menjadi sangat penting karena bakal menjaga sustainabilitas fiskal.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfriman
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfriman. (Foto: Antara).

Bank Indonesia dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) kedua mengenai bagi beban akan menanggung seluruh pembiayaan public goods yang menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu dengan total Rp397,56 triliun.

Ia menegaskan,dengan pembelian SBN oleh BI dengan mekanisme private placement sebesar Rp397,56 triliun, maka supply SBN ke market pada semester II yang sekitar Rp453 triliun masih cukup reasonable.

“Itu semua ditanggung BI. Nanti SBN yang diterbitkan tingkat suku bunganya sebesar BI reverse repo rate melalui private placement jadi tidak melalui lelang biasa atau mekanisme market,” katanya.

Baca Juga:

Hari Anak Nasional Dibayangi Mutu Pendidikan Indonesia dan Ancaman Kekurangan Gizi

#Surat Berharga Negara #Utang Pemerintah #Utang Luar Negeri #Kemenkeu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purabaya ‘Dihajar’ Kiri Kanan, Konsekuensi Jadi Orang Jujur
Buktinya, Purbaya diserang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal dana transfer ke daerah atau dana mengendap di bank hingga mantan jubir pemerintah, Hasan Nasbi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Oktober 2025
Menkeu Purabaya ‘Dihajar’ Kiri Kanan, Konsekuensi Jadi Orang Jujur
Indonesia
Ramai Dana Pemprov Jabar Mengendap di Bank, Dedi Umumkan Posisi Kas Umum Daerah Tiap Pekan
Dedi petang ini mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, detail sampai rupiah terkecil.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Ramai Dana Pemprov Jabar Mengendap di Bank, Dedi Umumkan Posisi Kas Umum Daerah Tiap Pekan
Indonesia
Minta Tambah Dana dari SAL Rp 200 Triliun, Bank Mandiri Klaim Salurkan Kredit Dalam 15 Hari
Penyaluran dana tersebut difokuskan pada sektor-sektor berorientasi ekspor, padat karya, serta UMKM yang diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Minta Tambah Dana dari SAL Rp 200 Triliun, Bank Mandiri Klaim Salurkan Kredit Dalam 15 Hari
Indonesia
Menkeu Purbaya Klaim Kepercayaan ke Pemerintahan Prabowi Mulai Pulih, Ini Buktinya
Berdasarkan data IKKP LPS yang ia tunjukkan saat wawancara cegat di Jakarta, Senin (27/10), indeks mengalami penguatan ke level 130,6 pada Oktober 2025 dari 117,3 pada bulan sebelumnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Klaim Kepercayaan ke Pemerintahan Prabowi Mulai Pulih, Ini Buktinya
Indonesia
Menkeu Pastikan Razia dan Sita Barang Ilegal Tidak Sasar Pasar, Dilakukan di Pelabuhan
Purbaya belum berencana berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan lantaran penindakannya masih di area Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan instansi di bawah naungannya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Menkeu Pastikan Razia dan Sita Barang Ilegal Tidak Sasar Pasar, Dilakukan di Pelabuhan
Indonesia
Purbaya Lebih Percaya Perbaikan Coretax ke Peretas Indonesia, Miliki Kecakapan Memadai
Dari hasil observasinya,TIM PSIAP pada dasarnya memiliki kecakapan yang memadai, hanya saja membutuhkan bimbingan terkait arah kerja yang perlu dilakukan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 Oktober 2025
Purbaya Lebih Percaya Perbaikan Coretax ke Peretas Indonesia, Miliki Kecakapan Memadai
Indonesia
Bank Mandiri Minta Tambahan Dana SAL ke Menkeu Purbaya
BI mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 sebesar 7,7 persen, naik tipis dibandingkan Agustus 2025 yang tumbuh 7,56 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Bank Mandiri Minta Tambahan Dana SAL ke Menkeu Purbaya
Indonesia
Terima 28.390 Aduan, Menkeu Purbaya Bakal Datangi Orangnya
Purbaya mengatakan, proses verifikasi kerap terhambat lantaran pelapor tidak bisa dihubungi setelah menyampaikan aduan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Terima 28.390 Aduan, Menkeu Purbaya  Bakal Datangi Orangnya
Indonesia
Menkeu Purabaya Terima Ribuan Laporan Ulah Anak Buahnya, Ada yang Ngadu ‘Ditagih’ Bayar Pajak Pukul 05.00
Purbaya meminta pegawai pajak tersebut tak hanya diberikan pelatihan, tapi juga dijatuhi sanksi.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Menkeu Purabaya Terima Ribuan Laporan Ulah Anak Buahnya, Ada yang Ngadu ‘Ditagih’ Bayar Pajak Pukul 05.00
Indonesia
Menkeu Purbaya Cek TKP, Pastikan Anak Buahnya tak Nongkrong di Starbucks saat Jam Kerja
Ternyata yang nongkrong bukan pegawai Bea dan Cukai.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Cek TKP, Pastikan Anak Buahnya tak Nongkrong di Starbucks saat Jam Kerja
Bagikan